Tanggapi Polemik Rangkap Jabatan, Kabid Organisasi KONI Balikpapan Tekankan Hal Ini

KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN – Polemik pembahasan AD/ART KONI di Rapat Kerja Kota (Rakerkot) KONI Balikpapan belum juga usai. Perihal protes yang dilayangkan kepada Bendahara KONI Balikpapan Malvin Ardento yang dinilai melanggar AD/ART dikarenakan menjabat sebagai ketua Pengprov Indonesia Cycling Federation (ICF) Kaltim.

Terkait ini, Kepala Bidang (Kabid) Organisasi KONI Balikpapan Moeso Novianto menilai permasalahan ini terlalu dilebih-lebihkan. Dia menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Malvin adalah hal wajar dan tidak perlu diperdebatkan.

“Rasanya, ini terlalu berlebihan dan seharusnya tidak perlu diributkan sampai sebegitunya,” kata dia, Selasa (11/8).

Baca Juga: Pemkot Balikpapan Tinjau SPPG Sepinggan 7, Wawali Bagus Susetyo Pastikan Standar BGN dan Keamanan Pa

Menurut Moeso, penerapan hukum dan peraturan di Indonesia tidak sekaku itu. Di mana, hukum pidana  di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan tegas mengatur sanksi pidana penjara atau pidana denda bagi pelanggarnya juga masih bisa bersifat fleksibel.

“Salah satu contohnya, kecelakaan lalu lintas (laka lantas) yang menewaskan korban, dalam praktiknya pelaku bisa tidak dipidana jika keluarga korban menyepakati, dan beberapa pidana lainnya juga seperti itu,” kata jurnalis senior Kaltim ini.

Moeso membeberkan pelaku pelanggaran pidana bisa bebas dari jerat hukum dengan dua cara yaitu jalur Restorative justice (RJ). Di mana, perkara tindak pidana diselesaikan melalui dialog dan kesepakatan untuk kepentingan bersama.

Selain RJ, lanjutnya, bahkan ada yang namanya judicial pardon atau rechterlijk pardon. Hakim bisa memaafkan pelaku pidana dengan mempertimbangkan beberapa hal menurut keyakinan hakim ada keadaan yang menjadi unsur pemaaf.

“Artinya kan penerapan hukum dan peraturan di Indonesia tidak kaku-kaku amat, masih ada ruang untuk mengambil jalur kesepakatan, untuk mengesampingkan apa yang sudah diatur sebelumnya,” bebernya.

Terlebih dalam penerapan AD/ART KONI, yang disebutnya tidak menerapkan sanksi pidana atau perdata jika ada hal-hal yang sedikit berbeda dari apa yang sudah diatur. Di mana, harus lebih banyak ruang lagi untuk penyesuaian penerapannya mengikuti keadaan daerah masing-masing untuk kepentingan bersama.