Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Jika Ada Kecurangan Salurkan ke Bawaslu dan MK  

F
Penulis: Faroq Zamzami❯
Andi Syarifuddin
Andi Syarifuddin

 


Advertisement

Oleh: Dr Andi Syarifuddin

(Mantan Ketua Umum Partai Republik)

 

Advertisement

PARTAI politik (parpol) pendukung pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden tertentu pada Pemilu 2024 tetap menggalang dukungan untuk pelaksanaan Hak Angket DPR RI yang diduga akibat pelanggaran dan kecurangan Pemilu 2024. Menurut pakar hukum tata negara melalui diskusi lewat media elektronik dan media cetak, bahwa sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bilamana terjadi pelanggaran dan kecurangan pelaksanaan, berdasarkan UU tersebut, untuk pelanggaran administrasinya penyelesaiannya melalui Badan Pengawas Pemilu (bawaslu).

Sedangkan, mengenai adanya selisih terhadap perhitungan suara diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia.

Menurut Pakar Politik Hukum Tata Negara Prof JimlyAsshiddiqie bahwa hak angket atau penyelidikan sebagai sarana fungsi pengawasan DPR terhadap jalannya pemerintahan adalah jalan konstitusional.

Advertisement

Sementara, menurut Prof Mahfud MD calon wakil presiden nomor urut 03, bahwa hak angket bukan untuk hasil pemilu, sebab hak angket tidak akan mengubah hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau mengubah hasil keputusan MK yang memang memiliki jalur sendiri.

Perlu disadari bersama oleh semua pihak, khususnya anggota DPR RI dan para tokoh nasional, bahwa sama-sama kita semua melakukan pemilihan presiden, wakil presiden, anggota DPD RI, DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kota dan kabupaten di setiap TPS masing-masing dengan menyaksikan secara langsung, penyaluran suara rakyat, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di TPS dengan disaksikan oleh semua peserta partai politik, sehingga kita dapat bertanya di mana letak kecurangan dan pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu tersebut.

Perlu disadari bersama, bilamana terjadi kecurangan dalam Pemilu 2024, disalurkan melalui Bawaslu dan MK sesuai UU 7/2017 yang UU tersebut merupakan hasil keputusan DPR RI bersama eksekutif (pemerintah), bukan mencari cara-cara lain seperti hak angket dan lain sebagainya, yang dapat berpotensi menimbulkan tindakan makar yang diatur dalam KUHP.

Insyaallah kurang lebih dua minggu lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan 1445 H yang memerlukan evaluasi diri masing-masing dengan melaksanakan puasa dengan khusyuk dan baik serta membayar zakat fitrah dan zakat mal, semoga Allah Subhanahu Wata'ala mengampuni segala dosa-dosa kita terdahulu.

Oleh karena itu, kita berikan kesempatan kepada KPU untuk melakukan perhitungan suara presiden, wakil presiden, anggota DPD RI, DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota tanpa terganggu oleh situasi kegaduhan dengan perhitungan, minimal secara berjenjang, sehingga hasil perhitungan KPU benar-benar jujur dan adil dan hasil pemilu legitimate, dan bilamana tetap dirasa terjadi kecurangan dalam Pemilu 2024 tersebut dapat disalurkan melalui Bawaslu dan MK.

Kekalahan perolehan suara pada pemilihan presiden dan wakil presiden sebaiknya diambil hikmahnya dengan sebaik-baiknya sebagai umat beragama Islam, bahwa segala sesuatunya ditentukan oleh Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena tidak ada satu pun daun kering jatuh dari pohonnya tanpa rida Allah Subhanahu Wata'ala, tidak ada satu pun masalah yang dapat dipaksakan di luar kekuasaan dan rida Allah Subhanahu Wata'ala.

Perlu kita renungkan dan tetap melaksanakan filosofi leluhur kita, bahwa lebih baik berkata baik daripada berkata jelek karena sama-sama membuka mulut, menurut peribahasa Indonesia, “oleh karena mulut badan menjadi binasa”.

Dibutuhkan rekonsiliasi nasional sebelum memasuki bulan suci Ramadan 1445 H untuk saling memaafkan semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wata'ala dan diampuni segala dosa-dosa kita.

Perlu menjunjung tinggi sportivitas sebagai etika dan moral dengan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sewaktu mengikuti kontestasi gubernur enam tahun yang lalu dengan mengucapkan selamat bagi pemenang pemilihan gubernur melalui media elektronik dan media surat kabar, merupakan contoh yang perlu diwariskan kepada generasi muda penerus bangsa menuju Indonesia Emas. (far/k15)

 

 

 

 

 

 

Advertisement
Editor : Faroq Zamzami
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Gugat UU HPP, Warga Pertanyakan Pajak Pembalut di Mahkamah Konstitusi

Gugat UU HPP, Warga Pertanyakan Pajak Pembalut di Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi menyidangkan uji materi UU HPP terkait usulan produk sanitasi menstruasi masuk kategori kebutuhan pokok bebas PPN.

Ribuan Massa Geruduk Al-Azhar Besok, UBN Singgung Isu Penyadapan hingga Desakan Pemakzulan!

Ribuan Massa Geruduk Al-Azhar Besok, UBN Singgung Isu Penyadapan hingga Desakan Pemakzulan!

Ribuan massa dipimpin 24 tokoh nasional geruduk Al-Azhar besok! Desak tuntaskan kasus Gibran, isu penyadapan, hingga ancaman pemakzulan.

Guru PNS Persoalkan Ketimpangan Tunjangan Beras dan Definisi 'Layak' dalam UU ASN

Guru PNS Persoalkan Ketimpangan Tunjangan Beras dan Definisi 'Layak' dalam UU ASN

Guru PNS Ahmad Taufiq Hidayat gugat UU ASN ke Mahkamah Konstitusi karena frasa 'layak' dinilai bias. Simak jalannya sidang pendahuluan di MK

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer