
Oleh: Rayna Candra Kirana Putri
Mahasiswi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada
Era 5.0 atau yang biasa dikenal dengan Society 5.0 merupakan sebuah konsep di mana masyarakat bisa menggunakan teknologi digital yang ada dalam menyelesaikan permasalahan sosial. Serta bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Pada konsep ini, teknologi dijadikan sebagai titik berat yang membawa dampak positif untuk keberlangsungan hidup bermasyarakat. Seiring dengan terjadinya perkembangan zaman yang pesat pada era sekarang, baik individu maupun kelompok masyarakat, melakukan penyesuaian dari berbagai aspek. Salah satunya pada aspek hukum. Tidak hanya produk hukumnya yang menyesuaikan dengan keadaan masyarakat, tetapi orang-orang yang menjalankan profesi hukum tersebut ikut dalam penyesuaian era yang sedang terjadi.
Dari sekian banyak profesi hukum, kehadiran notaris sangat dibutuhkan dan penting di tengah-tengah masyarakat. Notaris merupakan pejabat publik yang diberikan wewenang oleh undang-undang, dan diangkat oleh negara untuk memberikan bantuan hukum pada bidang keperdataan, khususnya mengenai akta autentik.
Undang-Undang 2/2014 menyatakan bahwa notaris diberikan wewenang sebagai pembuat akta yang memiliki kekuatan hukum yang kuat. Sebab, apa yang ditulis dapat dijadikan sebagai alat pembuktian yang sah guna terciptanya kepastian hukum dalam terjadinya suatu proses hukum. Kemudian menjadi pertanyaan, apakah notaris masih memiliki peran yang penting dalam sertifikasi elektronik di era 5.0 seperti saat ini?
Pada era 5.0 ini berbagai kemudahan teknologi telah diberikan untuk menunjang kehidupan bermasyarakat. Mulai akta-akta yang bisa dibuat dan ditandatangani secara elektronik, hingga para pihak yang tidak perlu datang dan hadir secara langsung tetapi cukup hadir secara online saja.
Untuk menghadapi perubahan yang terjadi pada masyarakat seperti itu, Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris telah memberikan salah satu kewenangan pada notaris yaitu kewenangan untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik atau yang dikenal sebagai cyber notary.
Notaris siber atau cyber notary diinterpretasikan sebagai kegiatan dalam melakukan sertifikasi serta autentifikasi sebuah akta atau dokumen yang dibuat berdasarkan sebuah proses transaksi yang dilakukan secara elektronik. Secara umum, fungsi notaris dalam transaksi secara elektronik ini tidak berbeda jauh dengan fungsi notaris dalam transaksi yang dilakukan dengan tatap muka. Sertifikasi yang dilakukan notaris tersebut nantinya menghasilkan produk yang menyatakan bahwa dokumen atau akta tersebut merupakan sah dan benar di mata hukum. Ketika melakukan sertifikasi, notaris akan memastikan keabsahan dokumen atau akta yang ada, serta memastikan kebenaran kedudukan para pihaknya.
Meski belum ada kebijakan atau aturan yang mengatur secara rinci mengenai kebijakan kewajiban sertifikat elektronik yang disertifikasi oleh notaris, menurut saya, sertifikasi transaksi elektronik tersebut merupakan hal yang harus diperhatikan guna menjamin adanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam kemajuan teknologi. Serta diperlukan suatu alat bukti yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang. Seiring dengan dinamika tersebut dapat dilihat bahwa notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam keberlangsungan sertifikasi elektronik pada era 5.0 ini.(k16)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


