
NEOROPOLITIK-EKONOMI pilkada bulan ini sangat terasa. Terutama menetapkan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan bertarung di gelanggang Pilkada Kaltim.
Dalam usaha menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, hanya ada dua pintu masuk, yakni melalui koridor independen atau perseorangan, atau partai politik. Kenyataannya, sampai saat ini, di Pilkada Kaltim jalur perseorangan tak menjadi pilihan bakal calon. Dengan demikian, yang tersisa hanya proses melalui pintu partai politik.
Pemilu yang baru saja berlalu, menghasilkan 55 wakil rakyat yang terpilih menjadi penghuni Karang Paci—-sebutan kantor DPRD Kaltim. Yang dalam hal ini akan menjadi penentu para bakal calon.
Dari 18 parpol yang berkompetisi di tingkat provinsi, ada 9 yang meraih kursi di DPRD Kaltim. Rinciannya; Golkar 15 kursi, Gerindra 10, PDI Perjuangan 9, PKB 6, PKS 4, PAN 4, NasDem 3, Demokrat 2, dan PPP 2. Sehingga partai atau koalisi partai yang bisa mengusung kandidat harus memiliki minimal 11 kursi.
Dari sudut pandang neoropolitik-ekonomi, bakal calon gubernur dan wakil gubernur Isran Noor-Hadi Mulyadi kemungkinan akan diusung koalisi PPP dan lainnya. Lalu Rudy Mas’ud-Seno Aji tampaknya akan didukung koalisi besar yang terdiri dari Golkar, Gerindra, PAN, PKS, dan PKB.
Rumor yang beredar, bakal calon gubernur lainnya, Mahyudin, kemungkinan mundur dari gelanggang. Ada beberapa partai yang belum menentukan arah dukungan. Jika tak ada perubahan, potensi Pilkada Kaltim pada 27 November nanti hanya memiliki satu pasang calon sangat terbuka.
Melihat fakta, data, dan informasi dengan dukungan neoropolitik-ekonomi, berarti rakyat Bumi Etam hanya akan memilih pasangan Rudy-Seno yang bersanding dengan kotak kosong.
Saya selaku tokoh pendidikan Kaltim, juga sebagai guru dan dosen selama 40 tahun lebih, merasa sangat kecewa jika ini yang terjadi. Sebab, salah satu biang keladi yang merusak tatanan demokrasi di Kaltim khususnya, dan Indonesia umumnya, adalah tak adanya penyeimbang atau balancing, yang bisa saja menghasilkan pemimpin yang otokratik.
Padahal negara kita menganut asas demokrasi dengan landasan UUD 1945. Batang tubuh undang-undang itu adalah dasar falsafah bangsa Indonesia.
Wahai para pemimpin partai politik, terlalu banyak kader dan sosok yang mampu di Kaltim untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur. Janganlah berbuat naif terhadap bangsa dan generasi selanjutnya. Tetapkanlah pilihan kepada kader berdasarkan analisis data, fakta, dan track record yang mumpuni.
Mengapa tidak membuat atau memberikan peluang kepada figur-figur berkualitas untuk ikut bersaing menjadi pemimpin Bumi Etam, sehingga roda demokrasi tetap berputar dengan baik.
Sebagai gambaran, jumlah pemilih di Kaltim sebanyak 2.778.644. Terdiri dari Kabupaten Paser 211.377 pemilih, Kutai Kartanegara 543.063, Berau 191.843, Kutai Barat 125.137, Kutai Timur 299.914, Penajam Paser Utara 134.383, Mahakam Ulu 27.430, Balikpapan 509.482, Samarinda 604.420, dan 131.595 pemilih.
Inilah neoropolitik-ekonomi saya, semoga tidak terjadi hadirnya calon tunggal, demi pendidikan generasi kini dan mendatang. Bangsa yang demokrtis akan menjadi acuan dan dambaan pendiri, tokoh, serta orangtua bangsa ini. Yang sebagian sudah bersemayam di makam pahlawan dan lainnya. (*/kri)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

