
Oleh:
Prof Abdul Rachim
Tokoh Pendidikan Kaltim dan Dosen Unmul Samarinda
Demokrasi Pancasila adalah konsep demokrasi yang berlandaskan nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.
---
MENURUT Mohammad Hatta, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong. Ditujukan kepada kesejahteraan rakyat. Hal ini mengandung unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan, budi pekerti luhur, kepribadian bangsa, dan berkesinambungan.
Secara sederhana, demokrasi Pancasila dapat diartikan sebagai konsep demokrasi yang berlandaskan nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.
Nilai Pancasila seperti yang diketahui bersama, terdiri dari lima sila, yang bisa dimaknai sebagai perorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat dan dengan persetujuan rakyat. Kemudian, kebebasan individu tidak bersifat mutlak, melainkan harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial. Adapun dalam demokrasi Pancasila, tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas, karena cita-cita hidup bangsa dijiwai dengan semangat kekeluargaan.
Kemudian, ciri demokrasi Pancasila adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Prinsip utama demokrasi Pancasila yaitu kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai Pancasila, perlindungan hak asasi manusia, gotong-royong, keberagaman, toleransi, hingga partisipasi publik.
Saat ini kita ditunjukkan pelaksanaan demokrasi yang terseok-seok. Terutama pada Pilkada Kaltim. Dalam proses pengusungan kandidat bakal calon gubernur-wakil gubernur, hingga 13 Juli 2024, enam partai politik (76,36 persen) berkoalisi untuk mengusung satu pasang kandidat. Tersisa tiga partai politik, dengan raihan kursi yang tak terlalu signifikan, yang belum menentukan arah dukungan.
Melihat dan memaknai ilmu neoropolitik-ekonomi, para pemimpin partai, dari sejumlah partai berkoaalisi dengan salah satu pasangan kandidat. Hal ini memungkinkan terjadi satu pasangan kandidat yang bersanding dengan kotak kosong saat pelaksanaan Pilkada pada 27 November 2024 nanti, yang akan sangat mencederai demokrasi.
Sebab azas demokrasi yang dituangkan oleh founding father bangsa Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945, tereliminasi oleh kekuatan lain. Sangat menentukan keberhasilan, umumnya, pemilu bergantung pada logistik, teritorial, atau keilmuan dan kemampuan. Dengan berdemokrasi yang menjadi landasan.
Wahai profesor-profesor kampus, apakah akan membiarkan alumni kita tidak menerapkan demokrasi yang baik. Jika tidak, berarti ilmu kita semakin dan sudah tergerus ketika penerapannya hanya dilakukan di lingkungan kampus tetapi di luar sana semua menjadi tidak berarti. Seluruh kurikulum harus ditinjau ulang baik pendidikan menyangkut kognitif, apektif, dan psikomotoriknya. Dikaji dalam kampus sedianya diterapkan diluarkan sesuai dengan kedisiplinan ilmunya.
Sementara kita tahu, partai politik, DPRD, KPU, Bawaslu, hingga pemprov, dihuni banyak alumni perguruan tinggi, di mana kita terlibat sebagai dosennya. (***/rdh)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




