
KALTIMPOST.ID-Bergabungnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) menambah perolehan dukungan kursi untuk pasangan Rudy Mas'ud dan Seno Aji di Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur 2024. Saat ini pasangan Rudy Mas'ud dan Seno Aji telah mendapatkan dukungan mayoritas dari partai partai dengan perolehan 44 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim. Membuat peluang dari petahana yaitu Isran Noor dan Hadi Mulyadi untuk maju di pilgub semakin kecil.
Jika merujuk pada Pasal 40 ayat (1) Undang-undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang Undang (UU Pilkada) Pilkada yang menyebutkan “Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 persen (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25 persen (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan”.
Dilihat dari ketentuan diatas maka pasangan Isran Noor dan Hadi Mulyadi harus memenuhi dukungan paling sedikit 11 kursi dari total 55 kursi DPRD Kaltim untuk dapat maju dalam Pilkada Kaltim. Seperti yang di ketahui, beberapa dukungan resmi telah di berikan oleh partai politik kepada pasangan Rudy Mas’ud dan Seno Aji. Antara lain: Golkar 15 (kursi), Gerindra (10 kursi), PKB (6 kursi), Pan (4 kursi), Nasdem (3 kursi), dan yang terakhir bergabung PPP (2 kursi).
Tersisa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan 9 kursi dan Partai Demokrat dengan 2 Kursi. Apabila salah satu partai yaitu PDIP dan Partai Demokrat secara resmi menyatakan dukungannya ke pasangan Rudy Mas'ud dan Seno Aji maka dapat dipastikan Isran Noor dan Hadi Mulyadi tidak dapat melaju untuk berkontestasi di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim dan dapat dipastikan juga bahwa pasangan Rudy Masud dan Seno Aji merupakan calon tunggal di Pemilihan Gubernur Kaltim 2024.
Starategi Borong Partai
Lahirnya Putusan MK Nomor 100/PUU-XII 2015 tanggal 29 September 2015 memberikan legitimasi bagi penyelenggaraan Pilkada dengan calon tunggl yang kemudian dia adopsi dalam ketentuang Pasal 54C ayat 1 huruf a UU Pilkada yang menyatakan “setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat”.
Fenomena calon tunggal dalam pilkada kaltim 2024 memunculkan keresahan di masyarakat karena pilihan dan tawaran calon kepala daerahnya yang akan dipilih ruangnya menjadi sangat sempit. Ditambah lagi kredibilitas, kapabilitas dan intergritas calon juga tidak semuanya dalam kondisi yang menarik untuk dijadikan alternatif pilihan.
Menurut Titi Angraini selaku anggota dewan pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), calon tunggal dapat menciderai demokrasi karena mayoritas calon tunggal memborong dukungan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran melemangnya fungsi kontrol dan pengawasan DPRD terhadap kinerja eksekutif.
Padahal DPRD seharusnya berfungsi sebagai penyeimbang yang mewakili suara rakyat. Jika diihat dari kacamata hukum maka kehadiran calon tunggal sepintas terlihat legal dan demokratis, namun, jika di teliti lebih mendalam maka kemunculan calon tunggal ini menyimpan banyak permasalahan.
Strategi “borong partai” yang menghasilkan satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai upaya menghadirkan calon tunggal adalah bentuk praktik pembajakan demokrasi yang dilakukan secara terang-terangan. Calon tunggal tampak menjadi cara ampuh untuk memenangkan pilkada.
Calon yang memborong dukungan partai politik untuk menutup peluang bagi perserta lain untuk dapat maju berkontestasi pada pilkada. Lawan dikalahkan sebelum maju dalam pertempuran, ini menunjukan adanya pelemahan daya saing dan upaya menghindari proses kontestasi dalam berdemokrasi.
Pragmatisme Partai Politik
Kualiatas demokrasi sesungguhnya bergantung pada kualitas partai politik. Keberlangsungan fungsi-fungsi partai akan menentukan arah demokrasi. Buruk arah partai, maka buruk pula arah demokrasin dan sebaliknya, baik arah demokrasi partai, baik pula arah demokrasi.
Sikap pragmatisme lebih menonjol dibandingkan harus menjalani tahapan demokrasi yang rumit. Selain mengurangi hak rakyat untuk memilih pemimpin mereka, calon tunggal juga menjadi sarana untuk melanggengkan kekuasaan dan dinasti politik serta memuluskan kepentingan dalam lingkaran politik transaksional. Kurangnya aturan yang tegas membuat praktik "borong partai" dan lobi-lobi politik yang menghasilkan hanya satu calon dalam pilkada seakan dibiarkan begitu saja.
Di sisi lain, partai politik mengambil sikap pragmatis dengan mendukung pasangan calon yang di atas kertas memiliki peluang menang. Selain itu, syarat ambang batas pencalonan yang diatur dalam UU Pilkada sangat berat, sehingga partai politik harus berkoalisi dengan partai politik lain untuk memenuhi persyaratan minimal 20 persen kursi di DPRD. Akibatnya, partai politik cenderung pragmatis dengan mendukung calon yang hampir pasti menang, yaitu calon tunggal.
Partai politik seharusnya menjadikan Pilkada Kaltim 2024 untuk menampilkan kader-kader terbaiknya untuk dapat berkontestasi di Pilkada. Seyogyanya masyarakat diberikan alternatif pilihan dan tawaran calon pemimpin yang akan dipilihnya, bukan justru sepakat untuk berkoalisi mengusung calon tunggal dan berusaha menghindari proses kontestasi dalam berdemokrasi. Hal ini menunjukkan "kegagalan" partai politik dalam melakukan kaderisasi calon-calon pemimpin. (riz)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!



