
Oleh:
Aristya Windiana Pamuncak
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
PJ Gubernur Kaltim Akmal Malik dalam wawancara dengan sebuah radio pada 10 September 2024 mengatakan bahwa di Kaltim terdapat 50 ribu hektare lebih lahan eks tambang yang bisa dikelola untuk lahan pertanian dan tanaman produktif lainnya. Pokok permasalahannya adalah lahan bekas galian tambang tersebut sebagian besar tidak direklamasi, jadi masih berupa lubang besar dan dalam di permukaan tanah, dengan kandungan bahan kimia berbahaya.
Menurut hasil investigasi sebuah media nasional yang dimuat di situs perpustakaan Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan, bahwa air dalam lubang tambang ditemukan logam berat seperti mangan, besi, merkuri, kromium, kobalt, seng, arsenik, selenium, kadmium, barium, timbal, dan thalium. Dari keseluruhan logam berat tersebut, kandungan mangan dan zat besi jauh melampaui ambang batas.
Jika dikonsumsi, air dalam bekas lubang tambang dapat membahayakan kesehatan.
Ahli Biokimia dan Toksikologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor, Hasim, menilai air yang mengandung mangan dan besi dapat mengganggu metabolisme tubuh, yang menyebabkan mudah lelah serta dapat mengakibatkan kanker. Air yang berasal dari lubang bekas tambang tetap tidak layak digunakan untuk keperluan sehari-hari bahkan untuk mengairi sawah meskipun kadar logam berat di danau tidak melampaui ambang batas kualitas air bersih. Sebab, endapan air bekas lubang tambang tetap berpotensi menggangggu kesehatan.
Pernyataan Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik juga bertentangan dengan pernyataan Peneliti dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Budi Haryanto. Budi mengatakan air yang terkontaminasi dengan logam berat akan berakibat buruk bagi kesehatan manusia, menyebabkan penyakit kronis jangka panjang, gangguan reproduksi, gangguan pembentukan sel darah, ginjal, dan kanker, kerusakan saraf, bronchitis, gangguan hati dan gangguan ginjal.
Bahkan kepala HSEC (Keselamatan kesehatan lingkungan dan Masyarakat) salah satu perusahaan tambang di Kaltim mengatakan bahwa air di lubang galian tambang sangat layak untuk dijadikan sebagai sumber air PDAM yang nantinya akan dialirkan ke rumah-rumah warga. Hal ini bagi penulis, sungguh sangat mengkhawatirkan.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang menyatakan bahwa perusahaan harus menutup lubang bekas tambang paling lambat 30 hari setelah tidak ada kegiatan pertambangan.
Namun di dalam peraturan tersebut, dinyatakan tidak perlu menutup lubang tambang, cukup tunjukkan alokasi dana pasca tambang. Bahkan alokasi pasca tambang ini nilainya tidak ditentukan, alhasil dalam praktek, perusahaan mengalokasikan dana reklamasi tidak lebih dari Rp100 juta.
Untuk menutup lubang tambang yang sangat besar, mungkin akan membutuhkan miliaran rupiah dan beberapa tahun untuk kembali seperti semula.
Dalam Pergub Kaltim Nomor 38 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Reklamasi dan Revegetasi Lahan serta Penutupan Lubang Tambang Batu Bara Di Provinsi Kalimantan Timur menyatakan bahwa Perusahaan wajib melaksanakan reklamasi dan revegetasi minimal 40 persen dari luasan lahan yang telah dibuka, tetapi tidak disebutkan sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut.
Di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur, hingga 2023 terdata ada 45 korban tewas di dalam lubang bekas tambang yang tidak direklamasi. Kebijakan pemerintah daerahnya sangat longgar terhadap kewajiban reklamasi eks perusahaan tambang. Korban yang sebagian besar adalah anak-anak diabaikan oleh pemerintah daerah dan tidak ada upaya peegakan hukum, ataupun peningkatan sanksi terhadap perusahaan yang tidak melakukan reklamasi, bahkan setelah terjadi tragedi tenggelamnya para korban.
Lebih buruk lagi, kemudian pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Peraturan Menteri ini justru melegalkan lubang tambang tidak direklamasi.
Disebutkan dalam Pasal 12 ayat (4): Program reklamasi pada tahap operasi produksi dapat dilaksanakan dalam bentuk revegetasi dan/atau tujuan lainnya. Tujuan lainnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 ayat (5) dapat berupa kawasan permukiman, pariwisata, sumber air, dan kawasan budidaya.
Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Hetifah Sjaifudian pada 2021 menyebut sisa lubang tambang bisa dijadikan objek wisata. Dengan dijadikannya bekas lubang tambang menjadi pariwisata, orang-orang belajar dari kesalahan, sehingga hal tersebut lebih menjadi wisata edukasi.
Hal ini menjadi ironi, saat terjadi pelanggaran hukum, pengabaian terhadap kewajiban, seharusya sanksi ditegakkan, bukan malah dibiarkan dan hanya dijadikan tontonan sebagai pelajaran. Lebih ironi lagi, pada tahun 2018 atau sekitar lima tahun yang lalu Gubernur Kaltim Isran Noor menjawab bahwa kematian 30 orang di lubang galian tambang adalah nasib. “Korban jiwa itu di mana-mana terjadi. Ya namanya nasibnya dia, meninggalnya di kolam tambang. Kan gitu. Gitu aja, pihatin,” tegasnya.
Pada tahun ini korban meninggal menjadi 45 orang, apakah pemerintah etis mengatakan bahwa itu adalah nasib, atau sebaliknya hal itu merupakan pengabaian yang disengaja? Mengabaikan keselamatan warga negara, terutama anak-anak, merupakan pelanggaran serius terhadap Hak Asasi Manusia dan ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Jadi sebenarnya, jika melihat kondisi pertambangan dan penegakan hukum terkait reklamasi pasca tambang saat ini, pemerintah berpihak pada siapa? (***/rdh)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




