
KALTIMPOST.ID, Pasca reformasi, semangat untuk menata kembali penyelenggeraan negara yang lebih trasparan dan berkeadilan menguat. Agenda reformasi untuk memperbaiki penegakan hukum dan pemberantasan KKN menemukan momemtumnya. Momentum itu dimulai pada tahun 1999 dibawah pemerintahan BJ Habibi. Dalam rezim Habibi yang singkat itu, lahir UU 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari KKN. Pasca pengesahan UU tersebut, arah politik hukum penegakan dan pemberantaan korupsi kian menggembirakan.
Di bawah rezim Megawati Soekareno Putri, usaha memberantas tindak pidana korupsi semakin menguat dengan disahkannya UU 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Didalam UU tersebut, KPK memilki kewenagan yang sangat kuat dalam ikhtiar pemberantasan korupsi. Diawal-awal pembuntakannya, KPK mejadi lembaga harapan publik yang memilki tingkat kepercayaan yang sangat besar ditengah meredupnya kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum lainnya.
Dalam beberapa periode kepemimpinan, KPK betul-betul menunjukan “tajinya” dalam memberantas korupsi. Sejumlah mentri, anggota DPR, kepala daerah tak luput dari target KPK jika diduga telah melakukan tindak pidana korupsi.
Usaha Melemahkan KPK
Di tengah gempita dan angin segar pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK, ternyata muncul banyak intrik untuk melemahkan kerja-kerja KPK. Hal itu bermula dengan kasus Cicak vs Buaya Jilid 1 dan 2. Selain itu, usaha menggembosi kinerja KPK juga dilakukan dengan banyak cara, seperti teror, penyiraman air keras yang dialami oleh penyidik KPK, upaya kriminalisasi komisioner KPK yang dialami oleh beberapa komisionernya. Hingga yang paling puncak adalah usaha merevisi UU KPK yang gol pada Tahun 2019 dengan disahkannya Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Meskipun sempat mengalami penolakan yang begitu massif dari publik pada tahun 2019 silam, namun DPR tetap ngotot merevisi dan mengesahkan UU KPK. Rentetan persitiwa pelemahan KPK sungguh sangat disayangkan, ditengah massifnya prilaku koruptif yang mewabah di semua lini kehidupan. Revisi UU KPK menjadi duri dalam daging pemberantasan Korupsi di Indonesia.
Banyak hal yang pelu diulas kembali pasca revisi UU KPK untuk membuktikan bawah KPK betul-betul telah dilemahkan dengan sangat kuat. Diawal pembentukannya KPK ditempatkan sebagai lembaga Negara idependen yang bebas dari campur tangan kekuasan lainnya. Namun, pasca revisi, KPK ditempatkan sebagai lembaga Negara yang berada dibawah kekuasaan eksekutif. Pada aspek ini, KPK berpotensi untuk diitervensi oleh kekuasaan, terutama kekuasaan eksekutif karena KPK berada di bawah rumpun eksekutif.
Salah satu kewenangan yang dimilki oleh KPK adalah penyadapan, Penyadapan merupakan kewenangan yang sangat urgen dalam tubuh KPK. Pada UU KPK sebelum perubahan, kewenangan penyadapan langsung dapat dilakukan oleh KPK. Namun, pasca revisi UU, kewenangan penyadapan harus meminta izin secara tertulis kepada Dewan Pengawas KPK dengan durasi waktu 1x24 jam. Penyadapan dapat dilakukan jika telah medapat izin secara tertulis. Problem ini tentu dapat menghambat gerak-gerak pemberantasan korupsi.
Dalam UU KPK terbaru juga ada ikhtiar, menghapus pendirian pewakilan KPK didaerah, hal ini juga bagi penulis cukup membahayakan bagi masa depan pemberantasan Korupsi. Dengan melihat massifnya prilaku koruptif di daerah, selayaknya Perwakilan KPK didaerah harus diterjemahkan. Namun, ibarat pepatah, Layu sebelum berkembang. KPK kian kerdil karena kewenagannya dilemahkan.
Catatan lain dalam usaha melemahkan KPK bisa dilihat pada aspek kewenagan KPK yang akan melakukan penyitaan, penggeladahan dan penyadapan. Dimana penyitaan, penggeladahan, dan penyadapan harus ada izin dari Dewan Pengawas KPK. Membaca hal ini terlihat sedikit problematis juga tentang masa depan pemberantasan korupsi, dimana penanganan pemberantasan korupsi akan menjadi lamban karena akan memakan waktu. Sementara penanganan korupsi harus cepat dan bertanggung jawab.
Selain Revisi UU KPK yang telah disahkan, hal yang juga menjadi perhatian publik adalah kinerja dari insan KPK yang dinilai problematis. Ada begitu banyak hal yang perlu dingat kembali bagaimana kinerja Insan KPK dalam beberapa tahun belakangan. Dalam laporan ICW kemudian disajikan, bahwa selama kurun waktu 2020 -2023.
Dewan Pengawas menelurkan laporan tahunan bahwa terjadi peningkatan aduan yang telah terklarifikasi sebagai laporan dugaan pelanggaran etik. Meskipun hanya sedikt yang dinyatakan dapat diteruskan kedalam proses sidang etik. Gejala ini menunjukan bahwa terjadi pengeroposan nilai integritas diinternal KPK.
Dewan Pengawas menunjukkan terjadi peningkatan terhadap aduan yang sudah terklasifikasi sebagai laporan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh insan KPK. Meskipun hanya sedikit yang dinyatakan dapat diteruskan ke dalam proses sidang etik, akan tetapi kondisi ini menunjukkan adanya pengeroposan nilai integritas di internal KPK.
Problem kepemimpinan juga terlihat rapuh diikuti dengan meredupnya keteladanan pemimpin KPK. Dalam catatan ICW pada tahun 2023 saja, Dewas telah menyidangkan sebanyak 3 (tiga) laporan dugaan pelanggaran etik, dan 2 (dua) diantaranya merupakan laporan yang menyangkut pimpinan, yakni Firli Bahuri dan Johanis Tanak.
Namun jika dicermati lebih lanjut, sayangnya, kualitas putusan etik oleh Dewas, terutama menyangkut pimpinan justru banyak menimbulkan kekecewaan. Rentetan alur pelemahan KPK yang sangat mengkhawatirkan ini, tentu akan berdampak pada gagalnya Negara menciptakan penyelenggaraan Negara yang bersih dan trasaparan sebagaimana amanat tuntutan reformasi dan amanat pembentukan KPK diawal-awal pendiriannya.
KPK Dimasa Depan
Kehendak bersama untuk merawat KPK adalah tugas kita semua, Namun, tugas yang paling penting terletak diranah Presiden dan DPR. Publik berharap pada Presiden dan DPR priode 2024-2029. Untuk mengembalikan KPK sebagaimana maksud dan awal pendirinanya terkait Independensi, kewenangan, status pegawai, penyelidikan dan kewenangan lainnya perlu kembali diperkuat. Revisi UU KPK pada periode selanjutnya perlu digelorakan kembali. Mengingat, UU KPK yang sekarang sangat jauh dari spirit pemberantasan korupsi.
Komisioner KPK selanjutnya yang akan terpilih, memliki beban moral yang berat untuk menegembalikan KPK menjadi lembaga yang kuat dan mampu memberikan keteladanan yang baik bagi publik. Tentu, publik tidak ingin mendengar ada Insan KPK yang melakukan pelanggaran etik dan perbuatan tercela lainnya. Pada akhirnya, semua pilihan tergantung pada keberpihakan. Apakah Kekuasaan berpihak pada usaha memberantas tindak pidana korupsi ataukah tidak. Apakah KPK akan “layu sebelum berkembang”. Kita tunggu episode Kepemimpinan di era Presiden Prabowo Subianto.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




