Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Teladan dari Batuah

Duito Susanto
Penulis: Duito Susanto❯
Imran Duse
Imran Duse

Oleh: Imran Duse


Advertisement

Ketua Komisi Informasi Kaltim

 

Desa Batuah, Selasa (8/10), ketika hari menjelang siang. Sebuah pemandangan mengharukan terukir di sana; barisan anak-anak SD dengan seragam putih merah, berdiri tegap, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Wajah mereka merefleksikan semangat muda yang penuh antusias. Mereka berkumpul di kantor desa untuk menyambut tamu istimewa dari Komisi Informasi Pusat dan Kementerian Desa dan Wilayah Tertinggal.

Advertisement

Hari itu, Desa Batuah, Loa Janan, Kutai Kartanegara, telah menjadi sorotan nasional; menjadi salah satu dari empat desa kategori Desa Maju dalam Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa tingkat nasional. Tiga desa lainnya berasal dari Provinsi Sumatra Barat, Jawa Timur, dan Bali.

Ini tentu menjadi pencapaian yang membanggakan; sebuah pertanda bahwa semangat transparansi dan akuntabilitas telah tertanam kuat di hati masyarakat Desa Batuah. Desa ini telah menunjukkan komitmen yang luar biasa dalam mewujudkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.

Keterbukaan informasi publik di tingkat desa bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan juga merupakan pilar penting dalam membangun masyarakat yang demokratis, partisipatif, adil dan sejahtera. Ada beberapa alasan mengapa keterbukaan informasi publik di tingkat desa sangat penting.

Advertisement

Pertama, meningkatkan kepercayaan publik. Ketika masyarakat memiliki akses yang mudah-murah-cepat terhadap informasi mengenai pengelolaan pemerintahan desa, anggaran desa, dan program-program pembangunan, maka kepercayaan mereka terhadap pemerintah desa akan semakin meningkat. Transparansi adalah kunci membangun hubungan harmonis antara pemerintah dan masyarakat.

Kedua, mendorong partisipasi dan peran aktif Masyarakat. Sebab keterbukaan informasi publik menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat dapat memberikan masukan, mengajukan pertanyaan, dan mengawasi pelaksanaan program-program pemerintah desa. Partisipasi masyarakat yang aktif akan menghasilkan kebijakan yang lebih baik dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Ketiga, meningkatkan akuntabilitas. Melalui keterbukaan informasi publik, pemerintah desa akan “dipaksa” untuk bertanggung jawab atas setiap kebijakan dan tindakan yang diambil. Masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran desa, kinerja perangkat desa, dan pelaksanaan program-program pembangunan. Akuntabilitas yang tinggi akan mencegah terjadinya penyimpangan dan korupsi.

Keempat, mencegah konflik sosial. Dengan adanya informasi yang transparan, masyarakat akan lebih memahami alasan di balik setiap kebijakan yang diambil. Hal ini akan mengurangi kesalahpahaman dan perselisihan di tengah masyarakat desa.

Dan, kelima, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Keterbukaan informasi publik mendorong pemerintah desa untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai prosedur pelayanan, persyaratan, dan biaya yang harus dibayar. Hal ini akan mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan administrasi.

Sebab itu, pencapaian Desa Batuah patut menjadi inspirasi bagi desa-desa lain, khususnya di Kalimantan Timur. Desa Batuah telah menunjukkan bahwa dengan kemauan yang kuat dan dukungan berbagai pihak, keterbukaan informasi publik dapat menjadi kenyataan. Ia adalah kunci untuk membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Semoga semangat anak-anak berseragam putih-merah yang berbaris di depan kantor Desa Batuah siang itu dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berupaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Barangkali itu! (***/dwi)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pemkab Kubar Ikuti Monev Keterbukaan Informasi Publik Kaltim, Perkuat Transparansi Pemerintahan

Pemkab Kubar Ikuti Monev Keterbukaan Informasi Publik Kaltim, Perkuat Transparansi Pemerintahan

Pemkab Kutai Barat mengikuti Kick-Off Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kaltim 2026. Upaya memperkuat transparansi.

Produksi Sawit Indonesia Tembus 47 Juta Ton hingga September 2026, Tantangan El Niño Jadi Sorotan

Produksi Sawit Indonesia Tembus 47 Juta Ton hingga September 2026, Tantangan El Niño Jadi Sorotan

Industri sawit nasional menghadapi tantangan berat akibat fenomena El Niño yang diproyeksikan dapat memangkas produksi hingga 3 juta ton.

PB MTQH Kaltim Tinjau 12 Venue di Tenggarong, Nyatakan Layak Digunakan untuk Lomba   

PB MTQH Kaltim Tinjau 12 Venue di Tenggarong, Nyatakan Layak Digunakan untuk Lomba  

PB MTQH XLVI Tingkat Provinsi Kaltim Tahun 2026 di Kabupaten Kukar meninjau 12 calon arena lomba di Tenggarong, Selasa (3/11/2026).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer