Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

UI Ku Dikenang, UI Ku Kesandung

S
Penulis: Sukri Sikki❯

 


Advertisement

Oleh:  Prof Dr Abd Rachim AF  Ketua Perkumpulan Profesor Nusantara Kaltim
Oleh: Prof Dr Abd Rachim AF Ketua Perkumpulan Profesor Nusantara Kaltim
 

 

 

Advertisement

PENDIDIKAN sebagai tolok ukur kemajuan bangsa. Intelligence quotient (IQ) merupakan salah satu dari banyak tes kecerdasan. Biasanya, IQ digunakan untuk mengukur kecerdasan manusia. IQ mencakup berbagai kemampuan mental, mulai dari penalaran verbal, kemampuan visual, kesadaran spasial, kecepatan pemrosesan, hingga pengenalan pola.

IQ dapat memprediksi, seperti kesuksesan akademis bukan jaminan kesuksesan hidup seseorang. World Population Review merilis data riset yang berisi daftar negara dengan skor rerata IQ-nya. Angka tersebut didapat dari skor rerata negara dalam tes IQ yang telah distandarisasi pada kawasan Asia Tenggara pada 2022.

Indonesia menjadi negara ke-10 di kawasan Asia Tenggara. Capaian rerata skornya sebesar 78,49. Dalam pemeringkatan dunia, rerata skor IQ Indonesia di posisi ke-130. Kemudian, hasil studi Programme for International Student Assessment (PISA) yang diadakan organisasi kerja sama dan pembangunan ekonomi (OECD) pada 2022 menunjukkan bahwa kompetensi pelajar Indonesia di bidang matematika, membaca, dan sains mengalami penurunan.

Advertisement

Sebelumnya, pada tes PISA 2018, skor yang diperoleh pelajar Indonesia juga mengalami penurunan pada tiga jenis tes tersebut dibanding hasil pada 2014. Di ASEAN capaian Indonesia tergolong dalam tiga besar terendah.

Pendidikan tinggi memiliki peran utama dalam pembangunan suatu bangsa, memberikan landasan bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi dan kontribusi mereka. Evaluasi kualitas perguruan tinggi menjadi penting, salah satu indikatornya adalah peringkat kampus yang dikeluarkan oleh lembaga seperti Webometrics. Suatu lembaga pemeringkatan perguruan tinggi yang menilai berbagai aspek, termasuk eksistensi dan dampak akademik ekonomi terutama dalam bidang riset, sebagaimana sekarang ini lagi viral disampaikan Prof Stela Christie yang diminta Presiden Prabowo Subianto menjadi wakil menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Stella Christie kemudian menjadi topik yang ramai dibicarakan setelah diketahui bahwa dia sudah menyandang gelar profesor di usianya yang masih terbilang muda dalam bidang kognitif sain. Dia menyebut bahwa pendidikan tinggi di Indonesia harusnya mengutamakan riset sebagai kereativitas dan inovasi yang diperlukan, dalam kemajuan suatu bangsa.

Pendidikan bagian dari prasyarat individu, masyarakat, bangsa, dan negara tumbuh serta berkembang. Dapat dilihat dari produktivitas sebagai ukuran mampu memproduksi barang atau jasa dengan nilai lebih, diukur dengan nilai ekonomi juga dinilai sosial seperti karakter kejujuran, ketekunan, dan indikator lainnya yang melekat. Ukuran tersebut dapat memberikan perubahan dan kemajuan dalam kehidupan. 

Penyelenggaraan pendidikan telah ditata mulai strata pra-sekolah dan sekolah. Pada jenjang pendidikan tinggi dengan penyelenggara pemerintah, dikenal dengan PTN, ada sebanyak 200. Dan penyelenggara swasta atau private (PTS) jumlahnya ada 4.000.

Gelar Pendidikan Diwarnai Pencitraan 

Pemerintah memberikan gelar kepada setiap mahasiswa yang telah lulus dengan persyaratan utama dan kekhususan serta berkompetensi pada pola pikir, pola rasa, dan pola tindak. Contoh, gelar pendidikan AMd sebutan ahli madya, SH sebutan sarjana hukum, dr sebutan dokter, MHut sebutan magister kehutanan, Sp sebutan spesialis, dan Dr sebutan doktor.

Kemudian pemerintah mengatur pula yang tidak menempuh jenjang pendidikan tinggi menghasilkan karya dan tindak yang luar biasa diberikanlah hak gelar pada acara rapat senat dengan sebutan Dr (HC) alias honoris causa setelah mendapat pengesahan pemerintah.

Waktu tempuh pendidikan tinggi pun ditetapkan. Untuk strata diploma berhak menyandang gelar pendidikan A dengan waktu tempuh 1, 2, 3, dan 4 tahun. Gelar S, 4-7 tahun. Gelar M, 2-5 tahun, dan Dr 4-8 tahun. Untuk dr, 4-6 tahun, serta Sp diatur 4-7 tahun. Selain menempuh pendidikan dalam kurun waktu tersebut, kompetensi yang dikuasai sesuai jenjang pendidikan berkewajiban membuat tulisan hasil penelitian mulai yang taraf rendah seperti paper, skripsi, tesis, dan disertasi.

Isi yang dihasilkan untuk paper menggambarkan hasil yang diteliti, skripsi ditambah menjelaskan, tesis meningkat menguji hasil, disertasi terpenting cara membuktikan teori mulai  mengembangkan, membantah, atau menemukan teori baru untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Biasa di kampus disebut kebaharuan atau novelty.

Pada saat pencitraan, yang berbahaya kontestan melakukan pembohongan publik dengan menulis sederet gelar mulai prof, Dr, magister, sarjana, ahli pratama, ahli muda, dan ahli madya dan dipasang embel-embel sebagai gelar di belakang nama orang sebagai kontestan. Bahkan sertifikat pun ditulis sebagai gelar, contoh CFC (certikat finansial corporate).

Sebenarnya ini namanya pembohongan publik. Sangat tidak terpuji. Bagaimana apabila dia duduk memegang amanah dalam implementasinya semakin berbohong lagi, misalnya dalam menyusun peraturan, keuangan, pengawasan, dan tugas lainnya, memberikan hak melekat pada dirinya atau kolektif kolegial.

Mengapa ini diungkapkan, karena seringkali sebagai pendidik, berprofesi selama 45 tahun sebagai pendidik di tingkat menengah sampai perguruan tinggi sering berulang di kelas ditanyakan peserta didik, si dia sarjana di mana, dengan menyebut gelarnya.

Hal ini sangat mencederai peserta didik dan masyarakat dalam menempuh pendidikan. Bisa memicu apatisme dalam menempuh pendidikan. Jika begini adanya, sering pula dilontarkan tidak perlu kuliah bisa saja menambah gelar. Saya hanya mengatakan, mungkin bukan gelar, tetapi singkatan dari tambahan nama orangtuanya.  

Sebenarnya perlu diketahui jenjang pendidikan dan gelar akademik serta pangkat akademik di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Pada pasal 26, gelar akademik diberikan oleh perguruaan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik. Gelar akademik terdiri atas sarjana (S..), magister (M..), dan doktor (Dr). Gelar vokasi terdiri atas ahli pratama (Ap), ahli muda (Am), dan ahli madya (A.Md). Gelar profesi terdiri atas profesi (M.Kn) dan Spesialis (Sp..).

Untuk jenjang pendidikan tinggi diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor  12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, serta seperangkat peraturan perundang-undangan turunannya. Mari kita didik generasi masa depan bangsa dan negara dari taulaudan sekarang ini.

Pendidikan diselenggarakan dengan memenuhi kaidah. Ada pertemuan antara dosen dan mahasiswa, boleh juga tutorial, penugasan ilmiah sesuai bidang kajian dan kompetensi yang dicapai, serta ujian mulai dari keilmuan sampai hasil penelitian.

Tersedianya buku dan internet untuk mengkaji teori dan hasil sebelumnya sudah ada, laboratorium, sehingga ranah kognitif (pola pikir), apektif (pola rasa), dan psikomotorik (pola tindak), seorang lulusan pendidikan tinggi memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan karakter lulusan dengan cara menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta segala perubahan di masyarakat.

Bagaimana dengan Dr (HC). Hal ini telah diatur pemerintah, namun pada kenyataannya banyak melanggar kaidah pendidikan. Sehingga mencederai gelar pendidikan generasi milenial yang menempuh dengan penuh ketekunan dan kesungguhan. Hal ini terjadi pula pada pangkat pendidikan Dr. Seharusnya ditempuh melalui perkuliahan, mulai  kuliah materi, penelitian, bimbingan seminar, hingga ujian tertutup dan terbuka.

Selain itu, Dr adalah gelar tertinggi akademik. Waktu tempuh minimal 3 tahun. Berbeda dengan guru besar. Ini namanya pangkat akademik yang diperoleh dari kumpulan aktivitas tridharma perguruan tinggi, yang saat ini saya sebut pancadharma perguruan tinggi.

Karena seorang pendidik di perguruan tinggi, selain melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian, juga melakukan penulisan jurnal atau bentuk lain yang dipublikasi, serta mengimplementasikan dan menulis buku teks yang dihitung angka kreditnya satu per satu.

Seluruh keilmuan dan pengetahuan yang dikuasainya, diterapkan di masyarakat untuk peningkatan produktivitas dan karakter. Pangkat akademik harus berjenjang sesuai aturan menteri mulai dari asisten, lektor, lektor kepala, dan terakhir guru besar yang disebut profesor. Yang hanya bisa diperoleh oleh pendidik di PT dan peneliti, kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri.

Gelar akademik dan pangkat akademik dikeluarkan PT dan dipakai di depan dan belakang nama seseorang, implementasinya harus dilaksanakan pemerintah dan diawasi masyarakat. Bahkan sudah ada perangkat hukum yang mengatur sanksi pidana terhadap penyelenggara pendidikan dan penggunanya.

Saat ini terjadi di kampusku tahun 1990 terlukai oleh oknum dengan alasan apapun. Harus diinterogasi dan ditindak oknum tersebut, demi generasi dan penghargaan terhadap kampus akademik tertinggi.   UI ku dikenang, UI ku melayang oleh segelintir oknum. (*/kri)

Advertisement
Editor : Sukri Sikki
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer