
Oleh: Edi Suhardi/Jakarta
Analis Keberlanjutan
KALTIMPOST.ID, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan angin segar bagi industri kelapa sawit Indonesia. Dalam pidatonya pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), akhir 2024, presiden menegaskan pentingnya komoditas ini bagi perekonomian nasional dan mendorong perluasan perkebunan kelapa sawit secara besar-besaran.
Prabowo menyayangkan kampanye negatif terhadap kelapa sawit yang seringkali mengaitkannya dengan deforestasi. Ia menekankan bahwa kelapa sawit justru memiliki peran penting dalam penyerapan karbon dioksida. "Kita harus melindungi aset bangsa ini," tegasnya.
Keputusan ini sejalan dengan data yang menunjukkan bahwa kelapa sawit memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian Indonesia, menciptakan jutaan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan di pedesaan.
Presiden Prabowo Subianto telah menggarisbawahi peran strategis kelapa sawit dalam pembangunan ekonomi Indonesia, dan sekaligus membantah anggapan bahwa komoditas ini merupakan penyebab utama deforestasi.
Penegasan Presiden ini didasari oleh sejumlah fakta empiris yang menunjukkan bahwa kelapa sawit memiliki produktivitas tinggi dan dapat berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Selain itu, berbagai studi telah membuktikan bahwa kelapa sawit dapat dikelola secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan.
“Dalam kunjungan resmi saya ke luar negeri, saya menemukan banyak negara yang khawatir tidak akan mampu membeli cukup minyak sawit dari Indonesia karena permintaan di pasar internasional terus meningkat,” ujarnya.
Ia bertanya-tanya mengapa deforestasi massal sering kali disalahkan pada produk ini, padahal minyak sawit dipanen dari pohon berdaun banyak yang menyerap karbon dioksida.
“Oleh karena itu, kita harus melakukan perluasan perkebunan kelapa sawit secara besar-besaran dan dengan ini saya perintahkan kepada gubernur, bupati, dan seluruh aparat penegak hukum untuk menjaga perkebunan tersebut. Perkebunan kelapa sawit yang sudah ada,” tegas Prabowo.
Bahkan sebelum Prabowo terpilih dan dilantik sebagai presiden Indonesia ke delapan, ia sering menekankan peran strategis minyak sawit sebagai sumber pangan, produk konsumen dan biofuel, dan mengkritik kampanye negatif yang terus-menerus dilancarkan oleh beberapa pihak di Indonesia, dan dunia, terutama di Eropa, terhadap komoditas ini.
Berbagai penelitian dalam dan luar negeri pun menyimpulkan makin besarnya peran minyak sawit bukan hanya bagi perekonomian Indonesia, tetapi juga sebagai sumber lebih dari 40 persen konsumsi minyak nabati dunia.
Data Kementerian Perindustrian menunjukkan, industri kelapa sawit telah memperluas pusat pertumbuhan di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, berkontribusi besar terhadap penanggulangan kemiskinan di pedesaan dan menciptakan puluhan juta lapangan kerja.
Indonesia saat ini merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia, dengan produksi tahunan lebih dari 50 juta ton. Pada tahun 2023, produksi minyak sawit akan mencapai 55 juta ton atau menguasai 54 persen pangsa pasar minyak sawit global.
Penggunaan minyak sawit untuk memproduksi biofuel mencapai 46 persen dari total konsumsi tahun lalu, sedangkan industri makanan menyumbang 44 persen dan industri oleokimia menyumbang 10 persen. Konsumsi global minyak sawit untuk pangan, bahan bakar, dan produk bernilai tambah lainnya tumbuh secara eksponensial, namun sayangnya, pertumbuhan permintaan tersebut tidak dibarengi dengan pertumbuhan produksi.
Namun yang lebih menggembirakan dalam hal kesetaraan adalah sekitar 40 persen dari total luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia, seluas sekitar 16,5 juta hektare, dimiliki oleh 6,7 juta petani kecil. Industri minyak kelapa sawit ini secara langsung dan tidak langsung mempekerjakan sekitar 16 juta orang.
Diakui bahwa deforestasi yang disebabkan oleh pembukaan perkebunan kelapa sawit secara besar-besaran sejak awal tahun 1990an, segera setelah investor swasta diizinkan masuk ke sektor ini, telah memberikan reputasi buruk bagi Indonesia sebagai salah satu penghasil emisi karbon terbesar di dunia.
Namun, kesadaran global terhadap deforestasi dan kelapa sawit di Indonesia telah berubah secara dramatis berkat pendidikan publik yang berkelanjutan dan tata kelola yang lebih baik. Para ahli sepakat bahwa Indonesia telah berhasil menghentikan laju degradasi hutan primer dan kawasan lindung, dan kelapa sawit tidak boleh dikaitkan dengan hal ini. dengan deforestasi.
Banyak penelitian, termasuk buku “ Not The End Of The World” (Ini Bukan Akhir Dunia) yang ditulis oleh Ilmuwan Skotlandia, Hannah Ritchie, menyimpulkan bahwa kelapa sawit adalah tanaman yang sangat produktif, dengan hasil 2,8 ton minyak per hektare, dibandingkan dengan 0,34 ton, misalnya, untuk buah zaitun, 0,26 ton untuk kelapa dan 0,7 ton untuk bunga matahari.
Sebuah laporan penelitian oleh Kelompok Kerja Tanaman Minyak dari Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN) yang berbasis di Swiss membantah kesalahpahaman bahwa tanaman minyak nabati sama dengan minyak kelapa.
Sebaliknya, “yang penting adalah kegiatan pertanian. Bagaimana tanaman ditanam, diproses dan dipasarkan. Yang membuat perbedaan adalah praktiknya, bukan tanamannya”.
Pernyataan kebijakan presiden ini menandai titik balik bagi industri kelapa sawit Indonesia setelah bertahun-tahun dilarang mengeluarkan izin baru pengembangan perkebunan kelapa sawit sejak tahun 2011, yang berdampak pada stagnasi pertumbuhan produksi minyak kelapa sawit dalam negeri.
Perubahan kebijakan mendasar ini juga didorong oleh realisasi nilai strategis minyak sawit bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional, serta pengakuan bahwa minyak sawit terbukti menjadi salah satu produk paling ramah lingkungan.
Oleh karena itu, perluasan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dinilai sebagai salah satu alternatif terbaik yang dimiliki Indonesia untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan manfaat sosial ekonomi yang optimal bagi jutaan orang untuk mendapatkan manfaat dengan jejak karbon terendah.
Selain itu, kebijakan baru ini juga harus dilengkapi dengan pedoman untuk memastikan ekspansi budidaya kelapa sawit dalam skala besar akan dilakukan sesuai dengan prinsip berkelanjutan, sebagaimana tertuang dalam konsep Environment, Society and Governance (ESG). Konsep ini juga tertuang dalam Program Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) yang diluncurkan pada tahun 2011.
Tanpa pedoman kebijakan yang jelas, pernyataan kebijakan Prabowo mengenai kelapa sawit dapat diartikan sebagai ambisi Indonesia untuk meningkatkan produksi kelapa sawit, meskipun dengan mengorbankan lingkungan.
Prabowo telah berjanji untuk meningkatkan kandungan minyak sawit dalam campuran biodiesel hingga 40 persen (B40) pada tahun 2025, yang akan meningkatkan permintaan minyak sawit. Untuk memenuhi pertumbuhan permintaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, perluasan perkebunan kelapa sawit menjadi suatu keharusan.
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) telah mengkonfirmasi bahwa terdapat banyak lahan rendah karbon yang dapat dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit tanpa mempengaruhi hutan primer. Secara teknis, budidaya kelapa sawit tetap bisa dilakukan di lahan apa pun dengan masukan dan praktik agronomi yang beragam.
Studi yang dilakukan oleh Departemen Ilmu Geografi Universitas Maryland mengenai tren deforestasi di Indonesia pada tahun 1991 hingga 2020 juga menyimpulkan bahwa Indonesia memiliki lahan yang sangat luas (sekitar 8 juta hektare) yang telah mengalami deforestasi sebelum tahun 2020 dan belum dimanfaatkan.
“Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara dengan hutan tropis yang berhasil memperlambat laju deforestasi. “Dan dengan banyaknya lahan kosong yang ada saat ini, sangat mungkin bagi Indonesia untuk menghentikan deforestasi sambil terus meningkatkan produksi minyak sawit,” kutip Phys.org dalam laporannya, mengutip sebagian temuannya.
Presiden Prabowo sendiri tentu saja mendapat informasi dari para menterinya tentang adanya luas lahan terdegradasi yang bisa dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit.
Penegasan Prabowo mengenai peningkatan produksi hulu sawit menunjukkan pengakuan bahwa sawit merupakan aset strategis nasional yang perlu dilindungi dan dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat Indonesia.
Namun, Menteri Kehutanan, Pertanian, dan Lingkungan Hidup harus mempublikasikan informasi rinci mengenai lokasi kawasan terdegradasi yang cocok untuk budidaya kelapa sawit. Transparansi seperti ini diperlukan untuk meningkatkan ketertelusuran minyak sawit kita.
Pemerintah harus memfokuskan kembali upaya peningkatan produksi berkelanjutan dengan mengembangkan perkebunan baru di Papua, Kalimantan, dan Sulawesi, namun kita harus memastikan keberlanjutan operasional dengan membuat zona khusus untuk perkebunan timbunan kelapa sawit baru.
Kami berharap kementerian terkait segera mengambil langkah untuk menindaklanjuti dan menyusun peraturan khusus yang akan diterapkan sebagai pedoman bagi perkebunan kelapa sawit baru di wilayah tersebut.
Pedoman yang mengikat ini penting untuk mendorong industri kelapa sawit, baik untuk memulihkan pertumbuhan produksi hulu minyak sawit yang berkelanjutan maupun untuk mendiversifikasi industri hilir.
Namun peraturan baru ini harus didukung dengan peta jalan pembangunan jangka panjang, memerlukan tata kelola yang lebih baik, peningkatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan benih berkualitas unggul, serta kebijakan pengolahan di hulu dan hilir yang terintegrasi berdasarkan prinsip berkelanjutan.
Dengan kata lain, standar tata kelola perusahaan di sektor minyak sawit harus terus ditingkatkan. Sangat penting untuk meningkatkan dan menegakkan standar keberlanjutan yang lebih ketat sebagai prasyarat untuk setiap perkebunan kelapa sawit baru di area yang ditunjuk untuk budidaya kelapa sawit.
Dalam kondisi seperti itu, minyak sawit Indonesia akan tetap berkembang berkelanjutan jika tidak ada kontroversi yang tidak perlu.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




