
Oleh:
Khoirul Amin
Dosen dan Ketua Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
Mengawali tahun 2025, Indonesia memperoleh pencapaian strategis di kancah global dengan ditetapkannya sebagai anggota penuh BRICS ke-10.
---
MEREPRESENTASIKAN kekuatan ekonomi dan populasi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia dianggap mampu berkontribusi signifikan dalam mendorong pembangunan ekonomi dan penguatan kerja sama multilateral, khususnya di antara negara-negara Dunia Selatan. Selain itu, persetujuan seluruh anggota BRICS terhadap keanggotaan penuh bagi Indonesia juga didasarkan pada citra positif dan peran aktif Indonesia dalam merespons isu-isu global yang dianggap sejalan dengan misi BRICS untuk mereformasi sistem kelembagaan global.
Sebagai respons, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengapresiasi penuh penetapan tersebut dan menyatakan komitmennya untuk berkontribusi secara konstruktif dalam setiap inisiatif BRICS.
Dengan status barunya, Indonesia berpeluang mendapatkan berbagai keuntungan strategis. Secara geopolitik, bergabungnya Indonesia ke dalam blok ekonomi negara-negara berkembang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai arena baru bagi Indonesia untuk menunjukkan peran pentingnya dalam mendorong penguatan kerja sama multilateral antar kawasan dan tata kelola kelembagaan global yang lebih inklusif, berkeadilan dan berkomitmen dalam mewujudkan stabilitas perdamaian global.
Selain itu, sebagai blok yang dibangun dengan dimensi ekonomi politik dan misi untuk mengimbangi dominasi kelembagaan ekonomi dan politik Barat, sebagai anggota penuh, Indonesia diuntungkan setidaknya pada dua aspek penting yakni akses yang lebih luas untuk mendiversifikasi kerja sama ekonomi dan dukungan diplomatik dari negara-negara anggota BRICS dalam mencapai berbagai kepentingan strategisnya di level global.
Masuknya Indonesia ke dalam ‘circle’ negara-negara dengan kekuatan ekonomi besar khususnya keberadaan Tiongkok dan India yang berstatus sebagai dua raksasa ekonomi Asia saat ini merupakan angin segar bagi pemerintahan Prabowo Subianto. Di level domestik, Presiden Prabowo dapat memanfaatkan keanggotaan penuh dalam BRICS untuk mendorong berbagai inisiasi kerja sama ekonomi guna mendukung realisasi target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang ditetapkan di awal masa kepemimpinannya.
Sebagaimana kerja sama ekonomi yang telah dibangun sangat kuat dengan Tiongkok, Indonesia dapat menjadikan negara-negara anggota BRICS lainnya sebagai ‘teman baik’ dan mengundang kontribusi mereka dalam mendorong pembangunan nasional, hilirisasi ekonomi, hingga eksekusi kebijakan-kebijakan populis pemerintah seperti program makan bergizi yang telah mendapatkan dukungan Tiongkok.
Di level internasional, keanggotaan penuh Indonesia juga membuka akses lebih luas bagi komoditas industri nasional ke pasar global, penerimaan investasi langsung (FDI), dan peningkatan transaksi perdagangan internasional dengan sesama negara anggota BRICS maupun negara-negara yang terlibat dalam inisiatif blok tersebut. Tentu saja, hal itu berguna secara pragmatis untuk menurunkan ketergantungan terhadap kerangka kerja kelembagaan ekonomi dan politik Barat sekaligus sebagai strategi menjaga jarak dan mengurai dampak perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok yang semakin intensif dan memanas.
Selanjutnya, sebagai negara yang menjalankan prinsip politik luar negeri bebas aktif, posisi strategis Indonesia dalam BRICS dapat semakin memperkuat sentralitas peran dan pengakuan sebagai kekuatan middle-power yang proaktif menjembatani kepentingan negara-negara berkembang di berbagai forum multilateral. Melalui kedekatan hubungan dengan salah satu pendiri BRICS, Tiongkok, serta citra sebagai ‘bridging peace,’ Indonesia berpeluang mendapatkan dukungan diplomatik atas berbagai advokasi isu-isu global yang diupayakan seperti dukungan terhadap kemerdekaan Palestina, komitmen penegakan hukum internasional dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan (LTS), mitigasi perluasan dampak krisis Rusia-Ukraina, hingga pengelolaan kesetimbangan persaingan AS-Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik.
Meski mendapat berbagai keuntungan strategis, bergabungnya Indonesia menjadi anggota penuh BRICS juga berpotensi melahirkan risiko secara geopolitik. Sebelum bergabung dengan BRICS, Indonesia telah dicitrakan lebih dekat dengan Tiongkok ketimbang AS. Sehingga, dengan masuknya Indonesia ke dalam barisan Tiongkok dan Rusia, Indonesia lebih berisiko terlibat sebagai target propaganda Washington, lebih lagi, sekembalinya pemerintahan Donald Trump dengan orientasi kebijakan luar negeri yang lebih transaksional.
Konsekuensinya, Indonesia akan lebih rentan terkena dampak volatilitas kebijakan fiskal AS dan perang dagang AS-Tiongkok. Sebagai blok yang memiliki dimensi geopolitik, keanggotaan Indonesia di BRICS dapat menghambat akses masuk ke OECD yang telah diupayakan sejak pemerintahan Joko Widodo. Wacana untuk melemahkan dolar sebagai standar transaksi perdagangan internasional yang diusung BRICS dapat mempersulit bergabungnya Indonesia ke dalam organisasi multilateral lainnya yang digawangi oleh AS dan negara-negara Barat.
Selain itu, Indonesia juga berpeluang kehilangan kepercayaan AS dan sekutunya atas netralitasnya dalam pengelolaan stabilitas di Indo-Pasifik karena menunjukkan gelagat yang lebih responsif terhadap inisiatif yang digagas oleh Tiongkok dan Rusia. (***/rdh)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




