Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Nasib Dosen ASN PPPK di Permendikbud No. 44 Tahun 2024

M
Penulis: Muhammad Ridhuan❯
Johantan Alfando WS
Johantan Alfando WS

Oleh:


Advertisement

Johantan Alfando WS

Akademisi Ilmu Komunikasi Universitas Mulawarman

 

Advertisement

DALAM beberapa tahun terakhir, dosen sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) telah menjadi sumber ketidakpastian dan ketidakadilan bagi banyak dosen di Indonesia. Meskipun adanya perkembangan dalam regulasi, seperti yang diatur dalam Permendikbud No. 44 Tahun 2024, masih banyak aspek yang perlu diperbaiki untuk memastikan keberlanjutan dan pengembangan karier dosen ASN PPPK.

Dosen ASN PPPK menghadapi berbagai tantangan yang signifikan dalam mengembangkan karier mereka. Salah satu masalah utama adalah status kontrak yang hanya berlaku lima tahun, yang membuat dosen tidak memiliki jaminan keamanan dan keberlanjutan karier. Mereka tidak dapat naik pangkat fungsional, menduduki jabatan, atau melanjutkan studi karena keterbatasan dalam kontrak. Hal ini tidak hanya merugikan dari sisi karier tetapi juga menghancurkan motivasi dan rasa keadilan.

Pengembangan kompetensi dosen PPPK juga terhambat oleh regulasi yang ada. PP No. 49 tahun 2018 tentang Manajemen PPPK membatasi pengembangan kompetensi ASN PPPK, termasuk hanya 24 jam pelatihan (JP) per tahun, yang jelas tidak cukup untuk studi lanjut atau pengembangan jabatan fungsional. Dosen dan guru PPPK memerlukan kesempatan untuk terus mengembangkan kompetensi mereka melalui pendidikan lanjutan, namun hal ini sering kali dihalangi oleh ketiadaan aturan yang jelas dan mendukung.

Advertisement

Pengakuan kualifikasi dan masa kerja adalah aspek penting yang masih belum teratasi. Dosen dengan kualifikasi doktor sering kali hanya dikontrak sebagai dosen dengan kualifikasi S-2, yang menurut Arif Rianto, "mendegradasi kami sebagai dosen yang profesional dan menafikan perjuangan kami menyelesaikan studi doktoral". Ini bukan hanya soal pengakuan formal tetapi juga soal rasa hormat dan penghargaan terhadap dedikasi dan prestasi akademik mereka.

Dalam konteks Permendikbud No. 44 Tahun 2024, ada harapan bahwa regulasi baru ini dapat membawa perubahan positif. Namun, untuk mencapai keadilan dan keberlanjutan karier dosen PPPK, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah pengakuan masa kerja dan kualifikasi.

Pemerintah harus memastikan bahwa masa kerja dan kualifikasi dosen sebelum menjadi PPPK diakui dan dihargai. Ini akan membantu mempertahankan motivasi dan rasa keadilan di kalangan dosen.

Pengembangan kompetensi dan regulasi harus memungkinkan dosen PPPK untuk melanjutkan studi dan mengembangkan kompetensi mereka tanpa hambatan. Ini bisa dilakukan dengan merevisi PP No. 49 Tahun 2018 untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengembangan kompetensi.

Jaminan keamanan karier bagi dosen PPPK, Status kontrak lima tahun harus direview untuk memberikan jaminan keamanan karier yang lebih baik. Ini bisa melalui mekanisme inpassing (penyetaraan golongan) atau jaminan perpanjangan kontrak berdasarkan kinerja dan kebutuhan instansi.

Pemerintah dan instansi pendidikan harus melibatkan dosen PPPK dalam proses pembuatan kebijakan untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka terwakili.

Dengan demikian, diharapkan bahwa karier dosen ASN PPPK tidak lagi terjebak dalam ketidakpastian dan ketidakadilan. Mereka harus diberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan kompetensi, naik pangkat, dan menduduki jabatan, sehingga mereka dapat berkontribusi secara optimal dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Permendikbud No. 44 Tahun 2024 harus menjadi awal dari perubahan yang lebih berkeadilan bagi semua dosen ASN PPPK. (***/rdh)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pemkab Kukar Percantik Kota Tenggarong Jelang MTQH Ke-46 Provinsi Kaltim  ‎

Pemkab Kukar Percantik Kota Tenggarong Jelang MTQH Ke-46 Provinsi Kaltim ‎

Pemkab Kukar mempercantik wajah Kota Tenggarong sebagai persiapan menjadi tuan rumah MTQH ke-46 tingkat Provinsi Kaltim.

Siap-Siap! Rekrutmen CPNS 2026 Segera Dibuka, Ini Daftar Formasi Prioritas Prabowo

Siap-Siap! Rekrutmen CPNS 2026 Segera Dibuka, Ini Daftar Formasi Prioritas Prabowo

Pemerintah resmi umumkan seleksi CPNS 2026 mulai November, prioritaskan formasi khusus dan pengangkatan PPPK Paruh Waktu jadi Penuh Waktu.

Safari Subuh Akbar Digelar Pemkab Kukar Setiap Awal Bulan, Bupati: Sarana Menjaga Konsistensi

Safari Subuh Akbar Digelar Pemkab Kukar Setiap Awal Bulan, Bupati: Sarana Menjaga Konsistensi

Pemkab Kukar menggelar Safari Subuh Akbar setiap awal bulan sebagai upaya menjaga konsistensi.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer