Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pagar Laut dan Privatisasi Ruang Publik

M
Penulis: Muhammad Ridhuan❯
Najamuddin Khairur Rijal
Najamuddin Khairur Rijal

Oleh:


Advertisement

Najamuddin Khairur Rijal

Dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Muhammadiyah Malang

 

Advertisement

Fenomena “pagar laut” yang menjadi polemik publik saat ini menunjukkan telah terjadinya privatisasi ruang publik.

----

Laut yang seharusnya menjadi kepemilikan bersama (common goods) telah dikavling menjadi kepemilikan personal. “Kavlingisasi” laut ini mencerminkan adanya pertarungan tidak berimbang antara kepentingan masyarakat dan kekuatan kapital yang seringkali didukung oleh kekuasaan politik. Pertanyaan publik kemudian adalah bagaimana ruang publik seperti laut bisa dijadikan properti privat?

Advertisement

Terungkapnya pagar laut yang membentang sepanjang lebih dari 30 kilometer di laut Tangerang, Banten, kemudian disusul terungkap di berbagai wilayah, sejatinya bukanlah kasus yang berdiri sendiri. Fenomena pagar laut atau bahkan adanya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di atas laut yang menjadi perhatian publik belakangan ini hanyalah beberapa dari banyak kasus privatisasi ruang publik yang sebenarnya telah lama terjadi di Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, bahkan mengungkapkan bahwa ada sekitar 196 kasus serupa di berbagai wilayah. Jika bukan karena kekuatan kapital yang berkolusi dengan kekuasaan politik, lalu (si)apa lagi?

Privatisasi ruang publik, seperti yang terjadi pada kasus pagar laut, jelas memiliki dampak multidimensional. Pihak yang paling merasakan adalah masyarakat pesisir. Dampak yang paling terasa adalah pada ekonomi. Nelayan kecil yang menggantungkan hidupnya di laut untuk mencari nafkah menghadapi tantangan besar. Mereka tidak hanya kehilangan akses ke zona tangkap, tetapi juga terpaksa menempuh jarak yang lebih jauh, yang meningkatkan biaya operasional. Akibatnya, pendapatan nelayan merosot tajam, keberlanjutan ekonomi keluarga menjadi terganggu.

Selain ekonomi, dimensi sosial juga menjadi tak kalah penting. Secara historis, komunitas masyarakat pesisir memiliki hubungan erat dengan laut, baik sebagai sumber kehidupan maupun sebagai bagian dari identitas budaya. Privatisasi wilayah laut mengancam terputusnya hubungan ini. Belum lagi mereka akan teralineasi dari kekuatan kapital yang mengklaim kepemilikan wilayah di laut hingga potensi konflik antara masyarakat lokal dan pemilik modal.

Selain itu, pemagaran laut punya dampak serius terhadap keberlanjutan lingkungan. Pemagaran laut dilakukan tanpa mempertimbangkan ekosistem dan merusak habitat laut. Pola migrasi ikan juga terganggu, terumbu karang rusak, dan keseimbangan ekosistem laut secara keseluruhan terganggu.

Lebih lanjut, salah satu aspek kontroversial dari kasus pagar laut ini adalah keberadaan SHGB di atas wilayah laut. Padahal, hukum agraria Indonesia, dengan tegas dinyatakan bahwa laut sejatinya tidak bisa dimiliki secara privat. Laut adalah bagian dari ruang publik yang harus dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.

Penerbitan SHGB ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum serta adanya celah dalam regulasi tata ruang luat. Sekaligus menunjukkan kuatnya pengaruh kekuatan kapital yang bersekutu dengan kekuasaan politik pragmatis untuk memanfaatkan celah yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa privatisasi ruang laut mencakup aspek multidimensional, mulai ekonomi, sosial, ekologis, hukum, dan politik.

Fenomena pagar laut ini juga menunjukkan kegagalan pemerintah (negara) dalam melindungi ruang publik dari eksploitasi oleh korporasi. Karena itu, korporasi yang terlibat dalam privatisasi ruang publik ini harus dituntut untuk bertanggung jawab. Demikian pula, pemerintah yang mengambil kebijakan, memberikan izin, dan bermain di bawah meja dengan korporasi harus ditindak tegas.

Adapun aktivitas pembongkaran pagar laut yang dilakukan TNI Angkatan Laut, yang bagi sebagian pihak dianggap sebagai langkah positif, belum menyentuh apalagi menyelesaikan masalah secara mendasar. Pembongkaran ini hanya menjadi solusi sementara, dan karena itu pemerintah dan pihak terkait harus mengusut tuntas secara transparan.

Pemerintahan baru yang memasuki usia 100 hari saat ini perlu memastikan bahwa kasus serupa tidak terulang di masa depan. Pendekatan yang holistik dan berkeadilan harus diambil untuk mengatasi masalah privatisasi ruang publik ini. Sebab, kebijakan tata ruang yang ada saat ini cenderung berpihak pada pemilik modal, dan mengabaikan kepentingan public. Pemerintah sejatinya harus memastikan bahwa ruang publik tetap dapat diakses oleh semua orang, bukan oleh mereka yang memiliki kekuatan finansial.

 Pertama, diperlukan reformasi kebijakan tata ruang, melalui revisi regulasi untuk memastikan bahwa tata ruang publik, termasuk wilayah laut, terlindungi dari privatisasi. Kedua, pengambilan kebijakan dalam proses perencanaan tata ruang luat harus melibatkan partisipasi masyarakat lokal. Pendekatan partisipatif ini untuk memastikan bahwa kebijakan dan regulasi yang dibuat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Ketiga, pengawasan dan penegakan hukum harus diperkuat dan ditegakkan, terutama terhadap penerbitan izin dan SHGB di wilayah ruang publik. Keempat, semua kebijakan yang berkaitan dengan ruang publik, terutama laut, harus memperhatikan keberlanjutan masa depan lingkungan.

Sebagai penutup, laut bukan sekadar ruang ekonomi, tetapi juga ruang sosial dan ekologi yang memiliki makna mendalam bagi masyarakat. Laut juga adalah identitas nasional, identitas bahari, sebagai negara kepulauan. Karena itu, laut adalah milik kita bersama, bukan milik sekelompok orang, dan kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. (***/rdh)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pemkab Kutai Barat Gelar Rakor Penataan Ruang Publik Melak

Pemkab Kutai Barat Gelar Rakor Penataan Ruang Publik Melak

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menggelar Rapat Koordinasi Pemanfaatan dan Penertiban Ruang Publik Wilayah Kecamatan Melak.

SPBN Handil Terusan Ditargetkan Beroperasi Januari 2027   

SPBN Handil Terusan Ditargetkan Beroperasi Januari 2027  

Nelayan di Kecamatan Anggana dan sekitarnya akan mendapatkan akses Bahan Bakar Minyak (BBM) lebih mudah.

Diskan PPU Usul Bantuan Kapal Modern di Atas 30 GT ke KKP,  Dongkrak Kesejahteraan Nelayan

Diskan PPU Usul Bantuan Kapal Modern di Atas 30 GT ke KKP, Dongkrak Kesejahteraan Nelayan

Pemkab PPU ajukan bantuan kapal modern di atas 30 GT ke KKP. Dilengkapi cold storage untuk dongkrak hasil tangkap dan kesejahteraan nelayan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer