
Oleh:
Rosa Diwanegara
Asisten Manajer KPw Bank Indonesia (BI) Kaltim
SAAT ini aspek keberlanjutan menjadi pilar yang krusial dalam perekonomian global dalam rangka mendorong Net Zero Emissions (NZE). Ancaman krisis iklim yang terus mendera akibat berbagai aktivitas yang menimbulkan emisi kian menuntut adanya upaya kolektif dalam mengurangi emisi karbon. Adapun konsep keberlanjutan tidak hanya mengacu pada aspek lingkungan, namun juga aspek sosial dan ekonomi yang saling berkesinambungan.
Sebagai negara kepulauan yang terletak di wilayah khatulistiwa, risiko perubahan iklim yang dimiliki lebih besar. Kementerian PPN/Bappenas (2021) memberikan gambaran bahwa Indonesia akan berpotensi merugi sebesar Rp 544 triliun selama 2020-2024 akibat perubahan iklim. Lebih lanjut, potensi kerugian ini juga dijelaskan oleh Swiss Re Institute (2021) yang menyebutkan Indonesia berpotensi kehilangan 44 persen PDB akibat perubahan iklim, namun dapat ditekan hingga 4 persen jika target Paris Agreement tercapai.
Dalam rentang dekade terakhir, sejumlah perjanjian internasional telah menekankan isu dekarbonisasi dalam rangka mengatasi perubahan iklim. Paris Trade Agreement 2015 misalnya, sebuah perjanjian yang memberikan maklumat pentingnya menekan kenaikan suhu global di bawah 2°C kepada negara-negara di dunia. Kesepakatan ini kemudian diratifikasi, sehingga memerlukan kebijakan dan strategi yang lebih konkret dalam pengurangan emisi karbon, termasuk melalui transisi energi, efisiensi sumber daya, serta pengembangan teknologi hijau.
Selain itu, Kesepakatan COP26 di Glasgow menekankan urgensi penghentian pembiayaan proyek berbasis bahan bakar fosil dan peningkatan investasi pada energi terbarukan. Banyak negara, termasuk Indonesia, telah berkomitmen dalam mendorong dekarbonisasi dengan menetapkan target NZE, yang didukung oleh regulasi serta kebijakan strategis di berbagai sektor.
Adapun dalam konteks keberlanjutan, tentu peran lembaga keuangan menjadi krusial dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih hijau. Bank Indonesia sebagai bank sentral berperan dalam membuat regulasi untuk keuangan hijau, serta memberikan dukungan untuk sektor industri yang berkelanjutan.
Dalam konteks ini, peran lembaga keuangan, termasuk Bank Indonesia, menjadi sangat vital dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih hijau. Melalui kebijakan moneter, regulasi keuangan hijau, serta dukungan terhadap sektor usaha yang berkelanjutan, BI dapat memainkan peran kunci dalam mempercepat pencapaian target NZE di Indonesia.
Kebijakan Moneter dan Keuangan Berkelanjutan
Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki kebijakan makroprudensial yang akomodatif, utamanya untuk mendukung keberlanjutan. Kebijakan makroprudensial yang akomodatif bertujuan untuk mendorong intermediasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Salah satu kebijakan Bank Indonesia dalam mendukung aspek keberlanjutan adalah pemberian Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang tercantum dalam PADG No. 11 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial. KLM merupakan insentif yang ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui pengurangan giro Bank di Bank Indonesia dalam rangka pemenuhan GWM yang wajib dipenuhi secara rata-rata.
Sektor keberlanjutan mendapatkan insentif KLM maksimum 0,5 persen, adapun cakupan kredit/pembiayaan diperluas terhadap subsektor pengelolaan sampah, limbah, maupun daur ulang.
KLM mendorong perbankan dan lembaga keuangan untuk lebih banyak menyalurkan kredit hijau kepada industri yang menerapkan prinsip keberlanjutan, seperti energi terbarukan, efisiensi sumber daya, dan pengelolaan limbah berkelanjutan. Lebih lanjut, adanya insentif ini mendorong industri untuk berinvestasi dalam riset dan pengembangan teknologi ramah lingkungan, seperti efisiensi energi, pengelolaan limbah berkelanjutan, dan digitalisasi untuk mengoptimalkan proses produksi yang lebih hijau.
Kebijakan makroprudensial yang akomodatif oleh bank sentral merupakan langkah konkret dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Berbagai instrumen keuangan hijau yang dicanangkan oleh Pemerintah dan Bank Indonesia menunjukkan komitmen untuk mengarahkan perekonomian yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Namun, dalam hal ini tentu perlu upaya dan sinergi yang diperkuat antar Lembaga untuk memberikan dampak dan multiplier effect bagi sektor perekonomian di masa depan. (***/rdh)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




