Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Urgensi Dinas Kebudayaan Terpisah dari Disdikbud

R
Penulis: Redaksi❯

 

SEJARAH: Muhammad Sarip dalam FGD membahas sejarah Kutai di Sekretariat Negara RI, Jakarta 31 Januari 2023.
SEJARAH: Muhammad Sarip dalam FGD membahas sejarah Kutai di Sekretariat Negara RI, Jakarta 31 Januari 2023.

Oleh: Muhammad Sarip (Sejarawan Publik)


Advertisement

KALTIMPOST.ID - Yang sering disangka oleh sebagian orang, nomenklatur kebudayaan itu hanya mengurusi kesenian, adat tradisi dan benda kuno. Padahal ruang lingkup kebudayaan juga meliputi aspek sejarah yang terverifikasi.

Dari semua kabupaten dan kota di Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara adalah wilayah yang paling signifikan berkorelasi dengan kebudayaan. Narasi sejarah kerajaan tertua dan temuan aksara pertama di Kepulauan Nusantara ada di tanah Kutai. Dakwah agama Islam kali pertama diterima penduduk Kaltim itu di Kerajaan Kutai pada 1575.

Penetrasi bangsa Eropa di Kaltim bermula dengan entitas Kutai. Itu terjadi ketika delegasi VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) Pieter Pietersz menyepakati agreement dengan Raja Kutai Pangeran Sinom Panji Mendapa Ing Martapura di Kutai Lama (kini termasuk Kecamatan Anggana) pada 8 November 1635.

Advertisement

Berikutnya, Kutai terkoneksi dengan jaringan politik dan ekonomi kolonialisme Pemerintah Hindia Belanda sejak perjanjian yang ditandatangani oleh Sultan Aji Muhammad Salihuddin dan George Muller pada 8 Agustus 1825.

Peranan Kutai dalam otoritas pemerintahan di timur Kalimantan berlanjut hingga pertengahan abad ke-20. Kesultanan Kutai sempat menjadi Daerah Istimewa Kutai pada 1953–1960. Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai yang menggantikan Kesultanan Kutai terus melestarikan budaya dan identitas Kutai dalam kebijakan resminya pada masa Orde Baru.

Kelahiran era Reformasi dan Otonomi Daerah di pengujung abad ke-20 berkonsekuensi pada pembentukan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan pelepasan sebagai wilayah yang menjadi dua kabupaten dan satu kota baru, yaitu Kabupaten Kutai Barat, Kutai Timur, dan Bontang.

Advertisement

Kebudayaan Kutai makin dilembagakan dengan restorasi Kesultanan Kutai Kartanegara. Tiap tahun digelar ritual adat erau pada bulan September. Berbagai event dan simbol budaya Kutai menjadi trademark kabupaten yang sering diakronimkan Kukar tersebut.

Keberadaan Museum Mulawarman di Tenggarong dari bekas istana Sultan Kutai, meskipun di bawah pengelolaan Pemerintah Provinsi Kaltim, turut berkontribusi pada branding Kukar sebagai episentrum kebudayaan Kaltim.

Kutai dari aspek sejarah, budaya, dan wilayah makin mengemuka di pentas nasional ketika 26 Agustus 2019 Presiden Joko Widodo mengumumkan rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kaltim. Lokasi ibu kota itu mengambil sebagian wilayah Kabupaten Kukar. Sesuai UU IKN, ibu kota dinamai Nusantara dan sering disingkat IKN.

Kutai kian jadi sorotan. Kebudayaannya marak ditonjolkan. Keseniannya sering dipentaskan. Narasi sejarah dan budayanya masif digali banyak pihak. Para peneliti yang difasilitasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) diutus ke Kaltim.

Tak ketinggalan Tim Komunikasi Presiden pada awal 2023 menggelar FGD (Focus Group Discussion) membahas pertautan sejarah Kutai dan IKN. Saya termasuk satu di antara narasumber yang diundang ke Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara RI di Jakarta untuk mempresentasikan korelasi sejarah tersebut.

Di gedung yang terletak di sebelah Istana Negara itu saya mengungkapkan bahwa dari catatan kolonial, kawasan IKN yang berada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), itu tempo dulu juga wilayah Kerajaan Kutai. Jadi, seluruh wilayah IKN, baik Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) maupun kawasan pengembangan, seluruhnya merupakan bekas wilayah Kerajaan Kutai.

Nomenklatur Kebudayaan yang Mandiri

Pemerintah pusat negara RI periode 2024–2029 menyadari krusialnya peran kebudayaan dalam menjaga ketahanan bangsa dan kedaulatan negara. Karena itu, dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto, urusan kebudayaan tidak lagi dijadikan ‘tempelan’ dalam satu nomenklatur Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek).

Kebudayaan tak sekadar diurus oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan. Presiden Prabowo membentuk sebuah Kementerian Kebudayaan dengan melantik Dr Fadli Zon sebagai Menteri Kebudayaan pada 21 Oktober 2024.

Pembentukan Kemenbud yang terpisah dari Kemdikbudristek memantik keinginan sejumlah daerah untuk membentuk organisasi perangkat daerah bidang kebudayaan yang terpisah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Meskipun begitu, sebelumnya sudah ada beberapa daerah yang memiliki Dinas Kebudayaan tersendiri, tidak bergabung dalam Disdikbud. Daerah itu antara lain Sumatera Barat, Jakarta, Riau, Bali, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, dan Yogyakarta.

Bagaimana dengan Kaltim? Pemerintah Kota Samarinda pernah mempunyai Dinas Kebudayaan pada 2016. Namun disayangkan, hanya bertahan selama ±3 tahun, Disbud Samarinda kembali merger dengan Disdikbud pada 2019.

Bagaimana dengan Kukar? Sejak zaman Kabupaten Kutai hingga Kukar, belum pernah ada Dinas Kebudayaan yang berdiri sendiri di lingkungan pemerintah kabupaten. Padahal produk kebudayaan Kukar itu relatif yang paling kompleks di Kaltim.

Perkembangan zaman terus dinamis. Urusan kebudayaan daerah juga makin kompleks. Problematika dalam pembangunan manusia dan pembangunan fisik pun kadang terdistraksi dengan urusan yang mengatasnamakan kebudayaan. Kukar pernah punya catatan peristiwa polemik tentang pewarnaan bangunan fasilitas umum yang dibenturkan dengan simbol budaya dan adat tradisi.

Pada awal 2025 juga sempat ramai perbicangan di media sosial mengenai sebuah bangunan sarana perhubungan yang dikatakan bernilai nostalgia sejarah. Pemkab Kukar hendak memperbarui infrastruktur tersebut karena konstruksi bangunan lama dianggap tidak layak lagi digunakan. Namun, ada sebagian pihak yang mendengungkan narasi bahwa pemkab hendak menghancurkan warisan sejarah dan budaya di Kutai.

Dalam menghadapi polemik ‘narasi budaya’ tersebut, OPD yang semestinya bertindak di depan publik adalah dinas yang membidangi kebudayaan. Ada Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) kabupaten yang seharusnya tampil di ruang publik memberikan klarifikasi dan edukasi tentang Objek Pemajuan Kebudayaan. Bukannya Dinas PU yang jadi juru bicara. Bahkan, semestinya OPD bidang kebudayaan dan Dinas PU berkoordinasi melibatkan TACB, sebelum muncul kegaduhan.

Pembangunan fisik, manusia, kebudayaan semestinya berjalan sinergis. Kebudayaan sendiri juga dinamis. Bentuk pelestarian budaya tidak selalu berarti harus mempertahankan hal-hal lawas. Ada domain budaya yang memang harus dikonservasi seperti unsur kesenian. Ada juga yang dinamis dan normal berubah seperti budaya peralatan hidup dan teknologi.

Kebudayaan itu fungsinya untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Teknologi termasuk satu dari unsur kebudayaan. Teknologi pertanian kian berkembang dari sistem tradisional hingga mekanis. Pelaku langsung pertanian pun lebih memilih menggunakan teknologi modern ketimbang memakai cara klasik yang inefisiensi dan lebih menguras tenaga manusia. Ada aspek efektif dan efisien dengan mengikuti perubahan budaya dalam sistem teknologi.

Pemkab Kukar telah berganti kepala daerah pada 23 Juni 2025. Aulia Rahman Basri dilantik sebagai Bupati Kukar menggantikan Edi Damansyah. Rendi Solihin tetap sebagai Wakil Bupati untuk periode 2025–2030.

Kukar telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Identitas Daerah. Tugas koordinasi bidang kebudayaan lintas lembaga daerah akan berjalan efektif dan

setara jika pimpinannya selevel, bukan antara kepala bidang dengan kepala dinas. Karena itu, pembentukan Dinas Kebudayaan Kukar yang mandiri, terpisah dari Disdikbud adalah perkara urgen dan progresif.

Jika Bupati baru Kukar dapat merealisasikan pembentukan Disbud, persoalan kebudayaan dapat lebih fokus dieksekusi. Tentunya pemilihan pejabat dan personel yang kapabel serta berkompeten juga sangat menentukan.

Domain budaya tidak boleh disusupi atau ditunggangi tendensi politik tertentu yang kontra-produktif dengan pembangunan daerah. Pemerintah kota dan kabupaten lain pun, juga provinsi, semestinya membentuk Disbud tersendiri.

Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan budaya bukan kepentingan sekunder, apalagi tersier. Empat kegiatan pemajuan kebudayaan itu sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan pasal 1 dan Perda Kukar Nomor 4/2018 pasal 9 sudah menjadi kepentingan dan kebutuhan primer bangsa Indonesia, dari pusat sampai ke daerah, dari ibu kota sampai ke kabupaten. (*)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Disdikbud Kukar Hidupkan Seni di Ruang Publik

Disdikbud Kukar Hidupkan Seni di Ruang Publik

Aktivitas kesenian di Kukar, kini merambah tempat terbuka dan lebih dekat dengan keseharian warga.

Disdikbud Kutim Jemput Bola ke Kementerian, Buka Jalur Bantuan Pusat untuk Pegiat Seni

Disdikbud Kutim Jemput Bola ke Kementerian, Buka Jalur Bantuan Pusat untuk Pegiat Seni

Disdikbud Kutai Timur (Kutim) mencari alternatif pembiayaan untuk menjaga keberlangsungan kegiatan seni dan kebudayaan.

Peringati Jejak Merah Putih, RSUD RAPB PPU Gelar Bakti Sosial di Kampung Nenang

Peringati Jejak Merah Putih, RSUD RAPB PPU Gelar Bakti Sosial di Kampung Nenang

RSUD Ratu Aji Putri Botung menggelar bakti sosial Napak Tilas Jejak Merah Putih di Kampung Nenang dengan layanan kesehatan bagi warga.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer