Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Belajar Pendidikan Nonformal dari Jepang

R
Penulis: Redaksi KP❯
Ismail Mahmud
Ismail Mahmud

Oleh:


Advertisement

Ismail Mahmud

Akademisi/Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah se Indonesia 2019-2021)

BERDASARKAN data hasil sensus penduduk dari Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2020 menyebutkan bahwa saat ini penduduk Indonesia mencapai 270,20 juta jiwa. Mayoritas penduduk Indonesia didominasi oleh Generasi Z (lahir pada tahun 1997 – 2012) dan Generasi Milenial (lahir pada tahun 1981 – 1996).

Advertisement

Proporsi Generasi Z sebanyak 27,94 persen dari total populasi dan Generasi Milenial sebanyak 25,87 persen. Jika dijumlahkan sekitar 52,81% dari total jumlah penduduk saat ini. Kedua generasi ini termasuk dalam usia produktif yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. 

Kita juga bisa melihat keseriusan pemerintah dalam menyiapkan SDM Indonesia, salah satunya melalui Kementerian Pendidikan, Hingga saat ini pemerintah terus mendorong agar generasi muda bisa melanjutkan Pendidikan.

Kementerian pendidikan dan Kemenkeu melalui LPDP sejak Tahun 2021 telah melakukan kolaborasi perluasan program beasiswa. Kehadiran negara terhadap anak bangsa melalui berbagai fasilitas beasiswa yang telah disiapkan pemerintah patut diapresiasi.

Advertisement

Belajar dari Jepang (Pendidikan Sekolah dan Pendidikan Luar Sekolah)

Ratusan bahkan ribuan generasi yang dikirim menempuh Pendidikan hingga di Luar negeri saat ini merupakan investasi terbaik terhadap pembangunan SDM dan bukti keseriusan pemerintah untuk mempersiapkan generasi terbaik di masa mendatang. Harapannya, di masa mendatang mereka memberi kontribusi terhadap bangsa, tak hanya itu mereka juga diharapkan bisa memihaki bangsanya. Kebijakan tersebut mengingatkan kita semua betapa bangsa Jepang di masa lampau serius dalam pembangunan SDM hingga bisa seperti sekarang ini.

Sejak Masa rezim Togukawo di tahun 1862 hingga rezim Satsuma dan Choshu Tahun 1868 saat menjadi pemimpin tertinggi di dalam pemerintahan masing-masing mengirimkan generasi muda yang cerdas ke negara-negara di Eropa seperti Belanda, Inggris, Rusia dan Prancis untuk studi. Para pemuda yang telah menempuh studi di Eropa dan Amerika tersebut menempati posisi penting di pemerintahan baru. Khususnya pada Kementerian Pendidikan di Jepang.

Pemerintah Jepang tidak hanya fokus pada peningkatan Pendidikan Formal, melainkan fokus pada penguatan Pendidikan luar sekolah. Terbukti, dua direktorat utama yang dibentuk dalam Kementerian Pendidikan yakni Direktorat Pendidikan formal dan direktorat Pendidikan nonformal karena pendidikan luar sekolah bersifat berkesinambungan dan menjangkau semua lapisan usia, tidak terbatas pada kelompok usia sekolah.

Jika kita renungkan, betapa Pendidikan menjadi salah satu kunci terhadap majunya bangsa Jepang hari ini. Sayangnya, beberapa tahun terakhir tampaknya Pendidikan luar sekolah/pendidikan nonformal mengalami kemunduran di Indonesia. Terbukti, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan melakukan reformasi birokrasi dengan menggabungkan direktorat Pendidikan masyarakat yang menuai beragam kritik pada tahun 2020.

Belum lagi, jika kita melihat rekomendasi tentang guru dari ILO – UNESCO Tahun 1966 menyebutkan bahwa semua jabatan dalam dunia Pendidikan (Guru, Kepala sekolah, penilik, kepala dinas hingga Menteri) diberikan kepada mereka yang mengerti tentang dunia Pendidikan dan guru.

Pendidikan Harus Bebas dari Intervensi Politik

Kita bukan meragukan kapasitas pengelolaan Pendidikan di Indonesia saat ini, tapi ada kekhawatiran jika pengelolaan Pendidikan tidak diserahkan kepada mereka yang betul-betul paham tentang Pendidikan akan berdampak buruk di masa mendatang. Paolo Freire juga meyakini bahwa pendidikan hanya akan berjalan dengan semestinya jika dikelola oleh orang yang memang berkompeten untuk itu. Paulo juga menyebut bahwa sumber kesenjangan sosial, keterbelakangan, dan kemiskinan, adalah kesalahan dalam mengelola Pendidikan.

Bahkan saat ini, masih banyak ditemukan pengelolaan pendidikan di daerah tidak diserahkan kepada mereka yang memiliki latar belakang keilmuan Pendidikan baik Kepala Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar dan juga Lembaga Pendidikan lainnya. Paulo Freire juga secara tegas menolak intervensi kepentingan politik dalam pengelolaan Pendidikan.

Sama halnya jika pengelolaan Kesehatan tidak diberikan kepada dokter atau yang memiliki latar belakang di bidang kesehatan untuk menangani pasien maka ada kekhawatiran kesalahan dalam memberikan resep hingga menyebabkan sakit yang parah bahkan berujung pada kematian.

Begitu pun dengan Pendidikan, seharusnya dikelola oleh mereka yang memiliki latar belakang keilmuan Pendidikan. Kita tidak ingin dampak buruk terjadi di masa mendatang akibat salah dalam mengelola Pendidikan.

Beragam terobosan pada dunia Pendidikan di tingkat pusat saat ini khususnya Kemendikdasmen RAMAH patut diapresiasi. Tapi, jangan lupa hal mendasar tentang pentingnya pengelolaan Pendidikan haruslah diberikan kepada mereka yang paham dan memiliki latar belakang keilmuan yang susai, sehingga visi misi dalam bidang Pendidikan bisa diterjemahkan dan diwujudkan oleh insan pendidikan hingga di daerah, tidak hanya Pendidikan formal melainkan juga Pendidikan nonformal.

Selain itu, peningkatan peran Pendidikan luar sekolah/Pendidikan nonformal haruslah dimaksimalkan lagi sebagaimana Jepang di masa lampau bangkit dari keterpurukan dengan pembangunan SDM yang dikelola secara baik. Saya juga patut mengapresiasi beragam bentuk program yang sifatnya peningkatan skill dan keterampilan (program Pendidikan luar sekolah) bagi generasi muda tapi perlu diingat bahwa program tersebut harus berbasis pada hasil jangka panjang untuk mengurai beragam masalah pendidikan. Di Kementerian Pemuda dan Olahraga juga banyak program Pendidikan nonformal melalui beragam peningkatan kapasitas pemuda, di Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan dan di Kementerian lain. 

Kita masih punya kesempatan, belum terlambat. RUU Sisdiknas yang sempat tertunda dibahas mesti disiapkan secara matang, ingat yang menyiapkan pula harus mereka yang paham akan pentingnya Pendidikan. Berikan kepada ahlinya mengkaji dan mengelola Pendidikan formal, informal maupun Pendidikan nonformal. Tak boleh lagi ada jabatan pada pengelolaan Pendidikan baik daerah hingga tingkat pusat karena balas budi politik, melainkan karena kapasitas dan kompetensi serta moral individu yang harus menjadi patokannya. Kembalikan Pendidikan pada khitahnya. Majulah Pendidikan Indonesia. (***/rdh)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer