
Oleh: Andi Muhammad Abdi
Dosen Komunikasi dan Penyiaran Islam FUAD Uinsi Samarinda
Fenomena pengibaran bendera bajak laut One Piece di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Samarinda, mencerminkan betapa kuatnya pengaruh budaya populer dalam kehidupan publik kita. Ini bukan sekadar perilaku impulsif sekelompok penggemar anime, melainkan cerminan dari bagaimana simbol fiksi telah berhasil menyusup ke ruang-ruang publik yang selama ini dianggap eksklusif bagi simbol negara. Di tengah dinamika sosial yang kian kompleks, simbol-simbol fiksi kini mampu melintasi batas imajinasi dan masuk ke ruang-ruang simbolik yang selama ini dianggap sakral.
Namun, cara kita menyikapinya menjadi ujian kebijaksanaan bersama. Apakah ini bentuk kebebasan berekspresi yang harus dirayakan, ataukah ini pertanda krisis makna atas simbol kenegaraan kita? Bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga keterlibatan kolektif warga dalam menjaga makna dan kesakralan simbol nasional.
Dalam perspektif komunikasi massa, fenomena ini bisa dibaca melalui teori kultivasi George Gerbner. Menurut Gerbner, media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi menanamkan nilai secara berulang dalam benak publik. Media dalam hal ini anime dan produk budaya pop lainnya membentuk persepsi publik secara gradual, mempengaruhi nilai, simbol, dan identitas, terutama di kalangan generasi muda. Ketika anak-anak dan remaja tumbuh dengan narasi dan simbol dari dunia fiksi, maka tidak mengherankan jika batas antara dunia nyata dan dunia imajinasi menjadi samar.
Bendera One Piece dengan simbol tengkorak dan dua tulang bersilang tidak lagi semata representasi karakter fiksi, tetapi telah bertransformasi menjadi ikon kebersamaan, solidaritas, bahkan bentuk ekspresi identitas alternatif. Dalam komunitas penggemar, simbol ini bermakna persaudaraan dan kesetiaan terhadap cita-cita bersama, yang secara psikologis memberikan ruang aman bagi individu untuk merasa diterima dan dikenali. Namun ketika simbol ini dikibarkan dalam konteks seremoni kenegaraan, maka terjadilah gesekan makna yang tidak terhindarkan.
Bendera sebagai simbol negara memiliki kedudukan yang sangat tinggi secara hukum dan budaya. Dalam UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, sangat jelas ditegaskan bahwa bendera merah putih adalah lambang kedaulatan bangsa, simbol identitas nasional yang wajib dihormati. Oleh sebab itu, tindakan pengibaran simbol lain yang berdampingan dengan bendera negara menimbulkan persoalan etis sekaligus yuridis. Dalam konteks ini, masyarakat perlu memahami batas antara kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap simbol kebangsaan.
Peran negara tidak bisa diabaikan. Negara bukan sekadar regulator, tetapi juga fasilitator literasi budaya dan informasi. Negara hadir idealnya bukan dengan tindakan represif, tetapi dengan dialektika yang menyentuh, dengan memperkuat pendekatan edukatif melalui ragam kanal komunikasi. Dari pendidikan formal, media publik, hingga kampanye digital. Negara bisa menggandeng komunitas budaya, penggiat literasi, bahkan para influencer untuk menyampaikan pesan-pesan kebangsaan yang kontekstual dan mengena sesuai jiwa serta semangat kaum muda.
Mengedepankan dialog ketimbang sanksi akan lebih efektif dalam membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya membedakan simbol hiburan dan simbol kenegaraan. Edukasi simbolik menjadi sangat penting dalam konteks ini. Anak-anak dan remaja harus diperkenalkan kembali pada sejarah, makna, dan nilai-nilai yang melekat dalam simbol-simbol negara dengan cara yang lebih relevan. Misalnya, mengapa bendera merah putih dikibarkan, apa makna di balik setiap warnanya, dan bagaimana perjuangan kemerdekaan diwakili dalam tiap simbol resmi negara.
Akan tetapi, tanggung jawab ini tidak bisa sepenuhnya dilekatkan kepada negara. Masyarakat sipil, termasuk tokoh agama, pendidik, konten kreator, hingga orang tua memiliki peran vital dalam membangun kesadaran simbolik. Literasi simbol bukan hanya tugas kurikulum, tapi juga tanggung jawab sosial. Teori spiral keheningan dari Elisabeth Noelle-Neumann menjelaskan bahwa mayoritas diam kerap terjadi karena ketakutan akan isolasi sosial. Dalam konteks ini, suara-suara moderat yang ingin mengedukasi justru sering tenggelam oleh arus viralitas dan sensasi. Mereka yang sadar akan pentingnya menjaga batas simbolik kadang memilih diam karena khawatir dianggap kuno, kaku, atau anti hiburan.
Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi penting agar wacana publik tidak didominasi oleh misinformasi atau euforia semata. Perlu dibangun ekosistem wacana yang sehat, di mana kritik dan apresiasi berjalan berdampingan. Di sinilah pentingnya komunikasi kolektif yang korektif, yakni ruang dialog publik yang hidup, partisipatif, dan kritis terhadap segala bentuk penyimpangan simbolik tanpa bersikap paranoid.
Komunikasi kolektif memungkinkan terciptanya konsensus sosial baru yang tidak serta-merta menghukum, tetapi mengedukasi dan merefleksikan nilai bersama. Seperti dikatakan Jurgen Habermas, ruang publik adalah medan di mana rasionalitas komunikatif dapat mengoreksi rasionalitas instrumental negara maupun pasar. Dalam ruang semacam itu, kritik terhadap pengibaran bendera bajak laut bisa muncul bukan sebagai serangan, tetapi sebagai panggilan untuk berdiskusi dan saling memahami.
Pengibaran bendera One Piece bukanlah persoalan sepele, tetapi juga bukan tragedi besar. Ia adalah cermin dari kecanggungan kolektif kita dalam berhadapan dengan perubahan zaman, ketika batas antara nyata dan maya, antara fiksi dan simbol resmi, makin kabur. Ini adalah gejala dari masyarakat yang sedang beradaptasi dengan era digital, di mana identitas menjadi cair, dan simbol-simbol baru terus bermunculan.
Justru di sinilah peluang untuk menata ulang cara kita memaknai nasionalisme di era digital. Pendidikan kebangsaan perlu beradaptasi dengan pendekatan baru yang lebih dialogis dan kontekstual, tanpa meninggalkan esensi nasionalisme. Nasionalisme tidak harus eksklusif dan otoriter. Ia bisa hadir dengan wajah inklusif dan dialogis, selama kita tahu mana batas yang harus dijaga dan mana ruang yang bisa dinegosiasikan.
Bangsa ini tidak kekurangan regulasi. Yang kita butuhkan adalah kearifan kolektif dalam menafsirkan realitas baru. Negara bijak adalah negara yang mendengar dan mendidik, bukan semata menindak. Masyarakat dewasa adalah masyarakat yang tak cepat menghakimi, tetapi mengajak berpikir dan memahami.
Mungkin kita perlu jeda sejenak dari sikap reaktif, dan mulai membangun kultur literasi simbol bersama. Sebab di balik setiap bendera ada cerita, ada nilai, dan ada harapan. Tugas kita adalah memastikan bahwa harapan itu tetap berpijak pada tanah, bukan melayang di angin viralitas yang tak tentu arah.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

