
Oleh: Sukri Sikki.
Wartawan Kaltim Post.
KALTIMPOST.ID, Terus terang saja! Demo kenaikan PBB-P2 tontonan menarik bagi saya. Kini, isunya merembet ke penghasilan pejabat negara. Semoga saja bisa dievaluasi secara menyeluruh dan rakyat ikhlas bayar pajak.
Saya kira tidak ada lagi namanya upeti. Karena sistem telah mengubahnya jadi pajak. Tapi kalau menyaksikan ocehan-ocehan di muka publik, tampaknya kebijakan perpajakan di negeri ini parah. Terkesan sesuka hati dibalut konsep-konsep ekonomi modern. Wajib pajak merasa diperlakukan seperti zaman penjajahan. Yang paling menyayat hati, ada pejabat negara “menyamakan” pajak dengan zakat.
Narasi itu sengaja dibangun supaya rakyat patuh. Mungkin juga blunder. Tapi wajib pajak sudah pintar. Argumen itu hanyalah semacam kesalehan digital yang semu. Bahkan cenderung pembodohan. Keburukan disajikan dengan baik-baik. Katanya efisiensi, tapi di saat pajak semakin membebani rakyat justru penghasilan pejabat negara dinaikkan. Termasuk anggota dewan. Ini anomali asta cita penguasa.
Ironisnya lagi, pajak dari penghasilan mereka itu disebut-sebut ditanggung oleh negara. Sebaliknya, nominal pajak yang ditarik dari rakyat semakin tinggi dan komponennya makin banyak.
Apa saja mau dipajak. Jangan bilang publik kurang literasi. Stigma sudah telanjur merebak. Bahwa pajak dipaksakan untuk membiayai kemewahan pejabat-pejabat negara. Wajar saja gelombang protes bermunculan.
Rasanya jauh lebih elegan dan adil, memiskinkan koruptor dan merampas aset-asetnya untuk negara ketimbang membebani rakyat dengan pajak. Kebijakan yang terpandu oleh nafsu bukanlah khasanah. Tapi akan bias pada kesesatan.
Apa fungsi regulasi? Saya yakin kebanyakan dari kita memahami hukum itu bukan semata untuk menyelesaikan sengketa. Hukum juga berfungsi sebagai kontrol sosial agar suasana harmonis dari elite sampai ke akar rumput. Hukum sejatinya mencegah penguasa sewenang-wenang. Di dalam hukum juga terdapat unsur rekayasa sosial guna mengadaptasi perubahan zaman. Dan, puncak dari semua itu adalah keadilan.
Kira-kira seperti itulah kalimat orang awam. Walaupun imajinatif tapi punya semangat dan optimisme. Konsep-konsep perpajakan yang digunakan pemerintah bukanlah kitab suci. Sehingga boleh-boleh saja di-challenge.
Fakta di lapangan, kebijakan PBB-P2 benar-benar mengusik kemerdekaan rakyat di berbagai daerah. Izinkan saya mengutif bahasa lontara tentang arti kemerdekaan. Tenrilawai ri olono, tenriangkai ri ada-adanna (tidak dihalangi kehendaknya, tidak dilarang menyampaikan pendapat).
Dalam hal kebijakan dikatakan: Rusa taro arung, tenrusa taro adeq. Rusa taro adeq, tenrusa taro anang. Rusa taro anang, tenrusa taro tomaega. Artinya, batal ketetapan raja, tidak batal ketetapan adat. Batal ketetapan adat, tidak batal ketetapan kaum. Batal ketetapan kaum, tidak batal ketetapan rakyat. Maknanya adalah kedaulatan ada di tangan rakyat. Ini juga tertuang dalam konstitusi Pasal 1 ayat 2 UUD 1945.
Jika konsep demokrasi sudah ada dari zaman leluhur, berarti sudah sepatutnya nilai-nilai demokrasi dan hak azasi manusia dijunjung tinggi. Tata aturan di atas memperlihatkan bahwa keputusan raja dibatasi oleh aturan adat. Sedangkan aturan adat berada di bawah kehendak rakyat atau orang banyak. Anggaplah sekarang, raja itu pemerintah dan adat itu konstitusi. Begitulah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Memang ada keterwakilan rakyat disematkan pada legislatif, tapi bukan berarti kedaulatan rakyat beralih ke legislatif. Anggota-anggota DPR dan DPRD pada dasarnya hanya mewakili kepentingan rakyat, bukan mengambil kedaulatan rakyat.
Kebijakan menaikkan PBB-P2 dianggap sebagai langkah mundur pemerintah. Zaman Ferry Mursyidan Baldan menjabat menteri Agraria dan Tata Ruang/kepala BPN (2014-2016), ada wacana penghapusan PBB perumahan.
Kita ini rakyat merdeka. Tapi mengapa di tanah dan bangunan yang ditinggali harus bayar pajak. “Logikanya masuk akal,” kata Prof Ryaas Rasyid di podcast Abraham Samad beberapa hari lalu.
Penggagas utama otonomi daerah pasca-reformasi itu menyayangkan, gagasan tersebut berhenti setelah Ferry Mursyidan diganti. Sang menteri hanya sekitar dua tahun menjabat. Menurut Prof Ryaas, boleh-boleh saja menarik PBB-P2 tapi dibatasi untuk area-area tertentu, seperti kawasan industri.
Kalau untuk permukiman tidak perlu, karena itu menyangkut kebutuhan dasar. Ketika pengenaan pajak disapu rata berarti mengusik hak asasi manusia. Jika pajak dipaksakan, apa bedanya dengan upeti yang berlaku sebelum merdeka.
Pajak tinggi perumahan berpotensi mengusir penduduk ke pinggiran. Karena kalau sudah tidak mampu bayar pajak, mau tak mau jual rumah dan pergi. Itu sama saja memiskinkan rakyat.
Kebijakan yang sebangun dengan gagasan Ferry Mursyidan, rupanya telah diterapkan Pemprov DKI Jakarta. Saat Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjabat gubernur, PBB rumah pribadi untuk NJOP sampai Rp 1 miliar dibebaskan. Dalam aturan yang diteken Ahok pada 31 Desember 2015 disebutkan, salah satu pertimbangan pembebasan PBB itu untuk meringankan beban hidup wajib pajak orang pribadi akibat perlambatan ekonomi.
Kebijakan itu dipertajam gubernur DKI berikutnya, Anies Baswedan. PBB-P2 rumah warga dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp 2 miliar digratiskan sebagai upaya pemulihan ekonomi ketika itu. Jadi semestinya PBB-P2 itu dihapus.
Bukan malah dinaikkan di saat kondisi ekonomi masyarakat lesu. Sekarang apa yang bisa dibaca dari paradigma penguasa di balik visi misinya. Dampaknya terbentang di depan mata dan masing-masing bisa menilai.
Beberapa daerah ribut soal PBB-P2 yang sempat naik signifikan dengan alasan penyesuaian NJOP. Lantas, apa artinya NJOP jutaan sampai miliaran rupiah, kalau itu hanya angka. Banyak orang punya aset tanah dan bangunan, tapi dompetnya kosong. Bayar pajak pakai apa? Kalau akhirnya jatuh miskin, dosa siapa? Itu baru soal PBB-P2.
Bagaimana dengan pajak yang lain? Pajak kendaraan bermotor misalnya. Pernahkah Anda memerhatikan dengan seksama tagihan pajak itu. Jenis pajak tersebut sejatinya turun dari tahun ke tahun menyesuaikan nilai jual kendaraan yang menyusut karena pemakaian.
Apakah petugas pajak benar-benar datang mengecek kondisi kendaraan yang Anda punya. Sehingga perhitungan pajaknya sesuai dengan kondisi kendaraan itu. Wallahu a’lam bishawab. Yang jelas, transparansi itu penting bukan sekadar bermain data di atas kertas.
Anehnya, pemerintah seolah memanjakan wajib pajak yang malas bayar (menunggak). Sementara yang tertib bayar tepat waktu tidak dapat apa-apa. Memang tidak salah memberi keringanan kepada penunggak pajak, bahkan layak diapresiasi. Tapi yang disiplin mestinya lebih dihargai, biar mendidik. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

