Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Demokrasi dan Demonstrasi

R
Penulis: Redaksi KP❯

 

Addy Suyatno Hadisuwito
Addy Suyatno Hadisuwito

Oleh: Addy Suyatno Hadisuwito


Advertisement

Pengajar di Universitas Mulawarman, Ketua PW Asosiasi Dosen Indonesia Kaltim, dan Sekretaris PW Ikatan Sarjana NU Kaltim

KALTIMPOST.ID - Dalam beberapa hari ini ramai pemberitaan tentang demonstrasi yang masif terjadi di berbagai daerah, bahkan sebagian dilaporkan ricuh dan terjadi pembakaran. Isu yang awalnya berkaitan dengan tuntutan masyarakat pada kebijakan pemerintah sedikit bergeser ke isu penegakan hukum akibat meninggalnya salah satu driver ojol yang mengakibatkan ojol di berbagai wilayah juga ikut demonstrasi menyuarakan keadilan.

Sesungguhnya demonstrasi di alam demokrasi bukanlah hal baru. Sejak zaman dahulu, masyarakat menggunakan demonstrasi sebagai media menyuarakan aspirasi di kanal yang tidak biasa. Sejatinya demonstrasi adalah jalan terakhir setelah semua media tidak menemukan solusi, selain melalui kanal aspirasi daring, media masa, media sosial, melalui wakil rakyat, diskusi, atau dalam pertemuan-pertemuan.

Advertisement

Namun media-media ini membutuhkan waktu panjang, karena selain birokrasi juga membutuhkan proses formal. Dengan menggunakan demonstrasi, pemerintah terlihat dengan segera memberi respons dan menanggapi keluhan. Hal inilah yang menjadikan demonstrasi menjadi jalan pintas untuk menyuarakan pendapat agar mendapat respons segera.

Demontrasi berujung kericuhan bisa saja terjadi, tetapi demonstrasi tanpa kericuhan tentu lebih sering terjadi dan berakhir dengan damai. Demonstrasi adalah hal yang biasa terjadi dan menjadi hal yang positif selama tidak merugikan kepentingan umum dan merusak fasilitas umum. Tetapi tentu tidak semua demonstrasi berjalan sesuai rencana.

Respons pihak yang didemo tidak memberikan solusi pada tuntutan, terjadinya penyusupan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, adanya provokasi, atau bahkan pembubaran demonstrasi yang cenderung kekerasan mengakibatkan perlawanan menjadi risiko yang terkadang mengaburkan tuntutan demonstrasi itu sendiri.

Advertisement

Isu Terkini?

Demonstrasi yang sedang marak terjadi di berbagai kota saat ini sebenarnya bukan disebabkan oleh isu-isu baru. Pergerakan mahasiswa dan sebagian elemen masyarakat ini dipicu dari isu-isu yang sejak lama menjadi polemik di tengah masyarakat. Isu-isu yang berkembang di media sosial menjadi ramai diperbincangkan dan diperdebatkan berbagai elemen masyarakat.

Mulai dari kebijakan pemerintah menaikkan PPN menjadi 12 persen yang kemudian dibatalkan presiden, kebijakan tanah tidak digarap dalam waktu dua tahun akan disita negara, rekening pasif diblokir yang juga kemudian dibatalkan presiden, sengketa empat pulau yang awalnya milik Aceh pindah tangan dikelola Sumatera Utara, penarikan royalti atas lagu-lagu yang tetap ditarik meskipun digratiskan oleh pencipta lagu, dan puncaknya adalah isu tingginya gaji dan tunjangan anggota DPR di tengah sulitnya ekonomi masyarakat yang menjadi pemantik mulainya gerakan demonstrasi.

Kabinet Merah Putih memang belum berumur satu tahun, sehingga orkestrasi pejabatnya belum sepenuhnya seirama. Ditambah dengan banyaknya kementerian dan lembaga baru yang dibentuk sedang mencari jati diri dan arah kebijakan menterjemahkan visi presiden.

Tetapi menteri-menteri dan kepala lembaga bukan orang baru di pemerintahan, dan tentu bukan orang biasa-biasa saja, tentu tokoh di organisasi atau lembaga layanan publik. Menteri dan kepala-kepala badan/lembaga itu adalah orang pilihan yang kemampuannya menonjol sesuai bidangnya, menurut presiden. Sehingga seharusnya tidak membutuhkan waktu lama untuk membuat kebijakan pro-rakyat.

Namun sebaliknya, sebagian menteri atau pejabat mulai menginformasikan kebijakan yang direspons negatif oleh masyarakat. Pro-kontra tidak dapat dihindari, tetapi cara mengelola pro-kontra menjadi lebih penting.

Isu yang juga menjadi perbincangan masyarakat adalah tentang efisiensi yang dilakukan pemerintah. Ide efisiensi dengan alasan untuk mengurangi kebocoran, korupsi, dan penyalahgunaan adalah hal yang ditunggu-tunggu, tetapi kebijakan selanjutnya dengan menambah jumlah kementerian diikuti dengan jabatan menteri dan wakil menteri, lembaga-lembaga dan jabatan-jabatan untuk mengisinya tentu dianggap tidak sejalan dengan kebijakan efisiensi.

Ditambah dengan utang negara yang dikatakan aman karena belum mencapai persentase maksimum yang diperbolehkan undang-undang tetapi dengan serta merta dibarengi dengan menarik pajak di berbagai sektor untuk menjaga APBN tetap sehat menjadi kontradiksi.

Isu lainnya, pemerintah menyebutkan pertumbuhan ekonomi yang bagus sesuai dengan peta jalan yang telah direncanakan tetapi masyarakat tidak merasakan dampak dari ekonomi yang tumbuh. Harga pangan tetap tinggi, pendapatan masyarakat tetap seperti biasa, kesulitan-kesulitan sebagian masyarakat masih saja menjadi diskusi di atas meja di tengah berita-berita pejabat-pejabat yang sedang menikmati fasilitas jabatannya.

Gaya Komunikasi

Pertama, apakah salah jika pejabat menerima gaji dan tunjangan dari jabatan yang telah diembannya? Tentu tidak, selama mendapatkannya dengan cara yang diatur oleh peraturan yang berlaku. Apakah salah jika sebagian kecil anggota DPR joget-joget karena spontan mendengar lagu di ruangan sejuk? Juga tidak, karena hak mereka untuk sekadar bergoyang-goyang melepas penat.

Apakah salah jika pejabat menggunakan patwal untuk mengatur lalu lintas agar cepat sampai tujuan di tengah kesibukan lalu lintas? Tidak salah juga, karena itu juga diatur dalam peraturan resmi.

Tetapi di luar itu semua adalah tentang empati. Hilangnya empati pejabat dan sebagian anggota DPR di tengah keprihatinan masyarakat menjadi penyebab hilangnya kesabaran masyarakat. Cara menikmati gaji dan tunjangan dengan memamerkan gaya hidup keluarga, berjoget-joget, atau menunjukkan dominasi di jalanan itu adalah gaya komunikasi yang buruk untuk merespons kondisi sebagian masyarakat yang sedang kesulitan.

Kedua, penyampaian informasi kebijakan publik yang dilakukan melalui wawancara on the spot tanpa penjelasan yang utuh menjadi problem. Menteri atau kepala lembaga atau yang diwakili oleh pejabat atau juru bicaranya menyampaikan kebijakan publik melalui wawancara singkat pada saat keluar dari acara tertentu menimbulkan pemahaman yang bias.

Sosialisasi kebijakan yang dilakukan tanpa penjelasan latar belakang masalah, mengapa penting diambil kebijakan, dan manfaat bagi masyarakat jika kebijakan ini diambil oleh pemerintah, tidak disampaikan secara utuh. Sehingga masyarakat pada akhirnya menerima informasi dari media sosial yang belum tentu kebenarannya. Diperlukan instrumen untuk memperbaiki gaya komunikasi pejabat publik untuk menyampaikan kebijakan kepada masyarakat.

Ketiga, respons menanggapi kritik masyarakat yang cenderung tidak substansial. Saat masyarakat menyampaikan meningkatnya utang negara, pemerintah menginformasikan masih terkendali. Tetapi ternyata APBN disedot dengan pembayaran bunga utang.

Di saat masyarakat menyuarakan tingginya gaji dan tunjangan anggota DPR, ditampilkan anggota DPR joget-joget. Di saat masyarakat menyuarakan pembubaran DPR, salah seorang anggota DPR menyebutkan ide pembubaran dengan kata-kata kasar.

Hal-hal ini merupakan satu per satu kejadian yang saling berkaitan yang membutuhkan perhatian khusus presiden, sehingga orkestrasi gaya komunikasi harus diperbaiki oleh pemerintah untuk memberi informasi dan merespons aspirasi masyarakat.

Lalu Bagaimana?

Apakah situasi ini mengarah pada kejadian 1998? Menurut pendapat saya tidak, karena salah satu penyebab utama tragedi 1998 adalah menurunkan Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun. Sedangkan saat ini penyebabnya adalah hilangnya empati pejabat dan gaya komunikasi yang belum seirama.

Tetapi tentu momentum demonstrasi saat ini perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan cara mengembalikan kepercayaan kepada pemerintah agar tidak kebablasan yang dapat merugikan negara.

Presiden Prabowo Subianto telah mengimbau untuk mempercayakan kepada pemerintah yang dipimpinnya, namun perlu diikuti dengan aksi-aksi pendukung. Misalnya evaluasi kementerian-kementerian dan lembaga yang sekiranya tidak memberi manfaat untuk dikurangi atau digabung sejalan dengan kebijakan efisiensi.

Sejalan dengan itu perlu reshufle menteri atau mengurangi wakil-wakil menteri, atau jabatan lain yang bisa dirangkap untuk mengurangi biaya operasional pemerintahan dan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Evaluasi juga perlu dilakukan kepada menteri dan jabatan lainnya yang tidak menunjukkan kebijakan pro-rakyat.

Evaluasi program-program pemerintah yang secara ide bagus tetapi dalam pelaksanaan teknisnya masih belum sesuai dengan harapan. Program-program seperti MBG yang menghabiskan anggaran besar tetapi menemui banyak pemasalahan, Koperasi Merah Putih, dan program-program prioritas yang diharapkan menjadi penerjemah visi misi presiden yang bahkan berdampak negatif pada program-program kesejahteraan masyarakat.

Terakhir, tata ulang model pembayaran gaji dan tunjangan anggota DPR dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat. Tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi, tunjangan beras, dan tunjangan lainnya yang bernilai fantastis di tengah kesulitan pencari kerja dengan gaji UMR adalah kesenjangan yang akan mengakibatkan kecemburuan sosial. Formulasi penggajian yang sewajarnya perlu segera disusun ulang dengan tidak meninggalkan fungsi anggota DPR dalam mewakili masyarakat. (*)

Advertisement
Editor : Duito Susanto
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer