Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ketimpangan Ekonomi dan Keberpihakan Penguasa

M
Muhammad Aufal Fresky, penulis buku.
Muhammad Aufal Fresky, penulis buku.

KALTIMPOST.ID, Seperti biasa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tampil dengan cukup meyakinkan.


Advertisement

Saat menyampaikan keynote speech dalam acara Sustainability Action for Future Economy (SAFE) 2025, Kamis (11/9), di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta, ia membawa semangat optimisme pembangunan ekonomi nasional.

Ia percaya betul bahwa Indonesia mampu menjadi negara maju atau berpenghasilan tinggi tahun 2045 nanti.

Sebab itulah, menurut AHY, Indonesia harus memanfaatkan sumber daya alam (SDA) yang melimpah dan sumber daya manusia (SDM) yang produktif.

Advertisement

Rasa-rasanya, jago betul Menko AHY dalam berkata-kata. Pembawaannya yang tenang, retorikanya yang mumpuni, menambah wibawa dan kesan sebagai seorang intelektual dan pemimpin.

Ditambah posisinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Menko sekaligus putra sulung Presiden RI ke-6 SBY, menambah keyakinan kita bahwa sosok satu ini secara bibit, bebet, dan bobot bukan kaleng-kaleng.

Hanya, kita tidak bisa serta-merta menelan mentah-mentah apa yang disampaikan AHY. Perlu dicerna, dipikir, dan bahkan dikritik jika perlu. Apalagi, kita sudah cukup bosan dengan ragam fakta dan data yang acapkali berlawanan dengan realita.

Advertisement

Seperti halnya pertumbuhan ekonomi yang berseberangan dengan keadilan ekonomi. Pembangunan insfratruktur yang tidak selaras dengan pembangunan SDM.

Terkait spirit optimisme AHY, memang perlu kita dukung. Namun, dalam benak saya, ada sisi kesenjangan ekonomi yang mungkin selama ini hanya menjadi bahan diskusi dan kajian pejabat publik.

Akar persoalannya belum dientaskan, atau bahkan sama sekali tidak disentuh. Buat apa mengejar pertumbuhan ekonomi mati-matian, tapi rakyat untuk sekadar bertahan hidup saja susahnya minta ampun.

Buat apa berlomba-lomba mendongkrak gross domestic product (GDP), jika pengangguran di mana-mana, angka kemiskinan semakin melonjak, dan kesenjangan ekonomi kian lebar.

Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa diiringi keadilan hanya akan melahirkan kecemburuan sosial, kesenjangan sosial, dan bahkan bisa menyebabkan bentrokan sosial.

Distribusi pendapatan dan kekayaan yang tidak merata bisa memantik konflik sosial yang sukar dibendung.

Lebih lanjut lagi, Didin S. Damanhuri, Guru Besar Ekonomi Politik IPB, dalam buku karangan Eka Sastra, berjudul Kesenjangan Ekonomi: Mewujudkan Keadilan Sosial di Indonesia, mengatakan bahwa sebenarnya ada tiga model bagaimana sebuah negara memperlakukan GDP.

Pertama, negara GDP-oriented, yakni negara-negara yang secara keseluruhan mengukur kemajuan negaranya melalui struktur GDP.

Kedua, negara yang menjadikan GDP hanya sebagai indikator. Di sini peranan negara, koperasi, serikat buruh, dan civil society sama besarnya.

Dalam semacam ini, semua menciptakan peranan yang seimbang. Peranan negara yang efisien menjamin kesejahteraan masyarakat bawah. GDP hanya digunakan untuk melihat kemajuan yang diorientasikan guna mencapai keadilan sosial masyarakat.

Ketiga, heterodox model. Di sini negara tetap menjadikan GDP sebagai indikatornya, tapi serikat buruhnya lemah.

Dalam model ini, gerakan koperasinya realtif kuat, tapi jaminan sosialnya tidak sistematis.

Dengan begitu, heterodox model juga menunjukkan bahwa GDP hanyalah instrument indikatif untuk mencapai pembangunan ekonomi, yaitu kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.

Lantas, bagaimana dengan keadaaan di Indonesia?

Selaku penulis, saya berpandangan bahwa sementara ini, Indonesia masih menerapkan GDP-oriented. Selalu berpacu pada bagaimana meraih target petumbuhan ekonomi setiap tahunnya.

Seolah masih fokus menghitung dan menganalisis total konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih (perbedaan nilai ekspor dan impor) dalam periode tertentu.

Padahal jauh lebih penting lagi mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Bukan hanya bagi segelintir individu atau kelompok tertentu. Sebab, itu adalah amanah konsititusi. Maka wajar jika sampai kini, ketimpangan ekonomi masih menjadi pekerjaan rumah bagi kita.

Selain itu, saya juga melihat bahwa ketimpangan ekonomi mencerminkan bahwa tata kelola pemerintahan masih belum berjalan efektif, efisien, transparan, profesional, akuntabel, dan berkeadilan.

Sistem meritokrasi masih belum sepenuhnya diterapkan dalam menata dan mengelola pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.

Betapa banyak oknum pejabat yang tidak jelas kapabilitas dan integritasnya tiba-tiba menduduki posisi strategis di institusi publik.

Memang, faktor lobi politik, kedekatan dengan pejabat tinggi, dan kekerabatan kadang mempengeruhi posisi seseorang. Itu sudah menjadi rahasia umum. Ditambah lagi, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) masih menggurita menjadikan Dan hal itulah menjadikan proses pelayanan publik tidak berjalan optimal.

Tidak hanya itu, elite politik juga membajak demokrasi kita. Demokrasi ekonomi sukar diimpelementasikan sebab relasi pengusaha-penguasa kian erat.

Perburuan rente makin masif. Segelintir individu menguasai politik dan bahkan ekonomi dalam negeri.

Bahkan tidak sedikit pejabat yang mengutamakan pemodal atau pengusaha kelas kakap dibandingkan rakyat.

Kebijakan dan aturan yang dikeluarkan tidak mampu mengatasi kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat.

Sebab, dari awal rakyat hanya dijadikan sapi perah dalam setiap momentum politik.

Maka dari itulah, untuk memutus mata rantai kemiskinan dan mewujudkan keadilan ekonomi, pemerintah dan wakil rakyat, di level pusat dan daerah, harus betul-betul hadir dan berpihak pada rakyat.

Perlu merombak, mendesain, dan menata ulang kebijakan dan regulasi yang berkaitan dan ekonomi nasional. Seperti halnya mencabut semua aturan yang hanya menguntugkan pihak oligarki.

Tidak hanya itu, sinergi dan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga harus dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab demi rakyat.

Contohnya dengan merancang dan menetapkan skema kebijakan yang mampu memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat kelas bawah untuk memperoleh pendidikan dan pekerjaan yang layak.

Mengenai hal tersebut, dibutuhkan kecerdasan, kecermatan, dan kearifan para pengambil kebijakan.

Kepekaan dan kepedulian para pejabat publik terhadap persoalan keadilan ekonomi yang kita perlukan.

Jika tidak demikian, maka selalu akan terjadi penggalan lirik lagu gubahan Raja Dangdut H. Rhoma Irama: “Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin”.

Kalau pakai istilah versi saya: “Yang makmur makin makmur, yang tersungkur makin tersungkur.”

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

LAPORAN KHUSUS: Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Naik Jadi 3,35 Persen, Investasi dan IKN Jadi Penopang

LAPORAN KHUSUS: Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Naik Jadi 3,35 Persen, Investasi dan IKN Jadi Penopang

Ekonomi Kaltim tumbuh 3,35 persen pada triwulan II 2026. BI mendorong investasi dan sektor non-ekstraktif untuk memperkuat pertumbuhan.

Ekonomi Kabupaten Paser Tumbuh 3,65 Persen di Triwulan I-2026, Sektor Pertambangan Jadi Pendorong Utama   

Ekonomi Kabupaten Paser Tumbuh 3,65 Persen di Triwulan I-2026, Sektor Pertambangan Jadi Pendorong Utama  

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Kabupaten Paser pada triwulan I tahun 2026 mengalami pertumbuhan 3,65 persen.

Roti O Segera Buka di Kandilo Plaza Paser, Fokus Hidupkan Ekonomi Tanpa Geser Pedagang Lokal

Roti O Segera Buka di Kandilo Plaza Paser, Fokus Hidupkan Ekonomi Tanpa Geser Pedagang Lokal

Roti O segera membuka gerai di Kandilo Plaza, Tanah Grogot, Kabupaten Paser. Diharapkan meningkatkan kunjungan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer