Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemerintah Gagal Membaca Denyut Publik

Romdani.
Penulis: Romdani.❯
Ibnu Fikri Ghozali
Ibnu Fikri Ghozali

Oleh:


Advertisement

Ibnu Fikri Ghozali

Mahasiswa Magister Pembangunan Manusia dan Sosial di Prince of Songkla University, Thailand

 

Advertisement

KALTIMPOST.ID-Kedaulatan berada di tangan rakyat, dan aspirasi mereka seharusnya menjadi arah kebijakan pemerintah.

Ketika pemerintah mengabaikan suara masyarakat, legitimasi politik menurun dan ketegangan sosial meningkat.

Demonstrasi, protes, dan kritik publik muncul sebagai tanda nyata bahwa kebijakan yang dibuat tidak mencerminkan keperluan rakyat.

Advertisement

Contoh konkret terlihat pada Agustus 2025. DPR memberikan tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan kepada anggotanya. Sementara mayoritas masyarakat masih menghadapi tekanan ekonomi.

Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) mencatat 62 persen publik menyatakan ketidakpuasan terhadap kinerja DPR dan pemerintah pusat.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan persentase penduduk miskin Maret 2025 sebesar 8,47 persen dengan garis kemiskinan Rp 629.561 per kapita per bulan dan kemiskinan ekstrem 0,85 persen.

Inflasi nasional pada Agustus 2025 tercatat 2,31 persen year on year (YoY). Dengan beberapa daerah mengalami inflasi lebih tinggi.

Misalnya Sumatra Utara 4,42 persen. Data itu menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat masih berat. Sementara kebijakan pemerintah tampak jauh dari aspirasi publik.

Ketidakpekaan pemerintah terhadap kondisi nyata rakyat dapat dianalisis melalui teori Keterhubungan Sosial (Social Bond Theory) Travis Hirschi (1969).

Teori itu menjelaskan bahwa individu yang memiliki ikatan sosial kuat dengan masyarakat cenderung mematuhi norma.

Sedangkan mereka yang merasa teralienasi lebih rentan terhadap tindakan menyimpang. Dalam konteks kebijakan publik, ketidakresponsifan pemerintah melemahkan ikatan sosial, memicu alienasi, dan meningkatkan risiko protes.

Penelitian Sunoto (2020) mendukung hal ini, menunjukkan bahwa kontrol sosial yang lemah berisiko meningkatkan perilaku menyimpang.

Dengan kata lain, kebijakan yang tidak sensitif terhadap aspirasi rakyat dapat memicu ketidakpuasan luas dan menurunkan legitimasi pemerintah.

Dampak kegagalan pemerintah membaca aspirasi publik terlihat jelas. Ketika kebijakan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, kepercayaan publik menurun.

Alienasi sosial meningkat, rasa ketidakadilan meluas, dan stabilitas sosial-politik menjadi rapuh.

Tekanan ekonomi yang masih berat membuat setiap kebijakan yang tidak responsif langsung memicu ketidakpuasan publik.

Demonstrasi, kritik publik, dan protes massal menjadi indikator nyata ketegangan antara pemerintah pusat dan rakyat.

Kebijakan yang tidak berbasis data nyata berisiko menimbulkan krisis legitimasi. Rakyat merasa tidak didengar, aspirasi diabaikan, dan kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat melebar.

Forum publik, media massa, dan media sosial menjadi jalur bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi.

Tetapi tanpa respons pemerintah, ketidakpuasan akan terus meningkat. Stabilitas sosial dan kepercayaan publik berada dalam risiko serius jika pemerintah tidak menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan nyata rakyat.

Pemerintah harus memerhatikan fakta-fakta ekonomi dan sosial terkini. Data BPS 2025 menunjukkan persentase rumah tangga miskin masih signifikan, tekanan ekonomi dirasakan oleh sekitar 60 persen rumah tangga, dan inflasi masih membebani masyarakat.

Ketidakpekaan pemerintah terhadap realitas ini memperbesar alienasi sosial dan menurunkan legitimasi demokrasi.

Dampak nyata dari kegagalan membaca aspirasi publik dapat terlihat dalam menurunnya kepercayaan terhadap lembaga negara.

Ketidakpuasan terhadap kebijakan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat memperlemah posisi pemerintah dalam pengambilan keputusan strategis.

Rakyat yang merasa diabaikan cenderung skeptis terhadap setiap program pemerintah, bahkan yang sebenarnya pro-rakyat.

Selain itu, protes publik dapat menjadi peringatan dini bagi pemerintah bahwa mekanisme konsultasi dan komunikasi dengan masyarakat tidak berjalan efektif.

Partisipasi rakyat yang meningkat melalui demonstrasi dan kritik publik menunjukkan bahwa rakyat masih ingin terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Namun, jika respons pemerintah tetap lambat atau tidak relevan, legitimasi politik semakin melemah, dan tekanan publik akan terus meningkat.

Pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk memperbaiki hubungan dengan publik. Pertama, memperkuat akses informasi publik melalui dashboard kinerja dan anggaran yang dapat diakses secara real-time.

Kedua, membangun forum konsultasi dan evaluasi kebijakan yang melibatkan masyarakat secara aktif. Sehingga aspirasi publik dapat tersampaikan dan kebijakan dapat disesuaikan.

Ketiga, memprioritaskan kebijakan berbasis data yang akurat tentang kondisi ekonomi dan sosial masyarakat agar setiap keputusan lebih relevan dan responsif.

Stabilitas politik dan sosial tidak akan terjaga jika pemerintah terus mengabaikan denyut aspirasi rakyat. Rakyat memilih pemerintah, memberikan mandat, dan berhak menilai kinerjanya.

Tekanan ekonomi dan sosial menunjukkan bahwa ketidakpekaan pemerintah terhadap kondisi rakyat memperbesar risiko alienasi, menurunkan kepercayaan publik, dan mengancam legitimasi demokrasi. (rd)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Asgal Habib Jadi Pahlawan Borneo FC, Gol Pemain Asal Muara Badak Bungkam Manila Digger di Shopee Cup

Asgal Habib Jadi Pahlawan Borneo FC, Gol Pemain Asal Muara Badak Bungkam Manila Digger di Shopee Cup

Gol Asgal Habib membawa Borneo FC menang 1-0 atas Manila Digger di Shopee Cup 2026/2027. Pesut Etam kini mengoleksi empat poin di Grup A.

Basket Putra Balikpapan Menang Atas Kubar di Porprov Kaltim 2026, Targetkan Dua Medali Emas

Basket Putra Balikpapan Menang Atas Kubar di Porprov Kaltim 2026, Targetkan Dua Medali Emas

Basket Balikpapan awali Porprov Kaltim 2026 dengan kemenangan atas Kutai Barat. Target tiga medali emas dari nomor putra dan putri.

Basket Putra Bontang Kalah 40-67 dari Kukar di Porprov Kaltim 2026, Pelatih Akui Pertahanan Lemah

Basket Putra Bontang Kalah 40-67 dari Kukar di Porprov Kaltim 2026, Pelatih Akui Pertahanan Lemah

Basket putra Bontang kalah 40-67 dari Kukar di Porprov Kaltim 2026. Pelatih soroti lemahnya pertahanan dan fokus pemain.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer