Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Perburuan Rente dan Ilusi Keadilan Ekonomi

M
Muhammad Aufal Fresky, pengamat politik dan ekonomi.
Muhammad Aufal Fresky, pengamat politik dan ekonomi.

KALTIMPOST.ID, Ketika demokrasi ekonomi sekadar menjadi konsep teoritis, pasar bebas menjadi rujukan, maka kesejahteraan hanyalah angan-angan.


Advertisement

Kala perburuan rente (rent seeking) merajalela, maka ketimpangan sosial pun kian lebar.

Pernyataan tersebut tentu saja bukan sebuah ungkapan untuk menyebarkan virus pesimisme, melainkan sebagai ikhtiar saya untuk menguak pelan-pelan bahwa sebenarnya realitas sosial-ekonomi dan ragam persoalannya, tidak serta-merta terjadi secara alamiah.

Segelintir elit politik dan pengusaha kelas kakap bisa jadi tengah mengamputasi demokrasi yang sedang kita bangun.

Advertisement

Kekuatan ekonomi pemodal menyusup dalam ruang-ruang parlemen dan pemerintahan. Mempengaruhi dan mengendalikan arah pembangunan, kebijakan, regulasi, dan program kerja.

Kepentingan publik dipinggirkan. Amanah konstitusi tidak diperhatikan. Pengusaha dan penguasa bergandengan untuk mendikusikan: siapa saja yang mendapatkan “kuenya”, dalam bentuk apa, berapa nominalnya, kapan waktunya, di mana lahan garapannya, dan bagaimana caranya?

Diskusi semacam itu, andaikan diketahui masyarakat secara langsung, pastinya semakin membuat kesal, menambah kekecewaan, dan mengiris hati.  

Advertisement

Apa boleh buat, orkestrasi yang sedang dipertontonkan kelompok oligarki tersebut menunjukkan bahwa rakyat sebatas dijadikan sapi perah dan penonton. Hanya dijadikan objek, bukan subjek pembangunan.

Dari tahun ke tahun, nasib kita seakan terkatung-katung, tak menentu, tak jelas arahnya.

Rotasi pemerintahan di level pusat dan daerah setiap periode seolah tidak memberikan dampak apapun. Kecuali bagi orang-orang yang ada di lingkaran kekuasaan.

Yang mungkin kebetulan memiliki hubungan kekerabatan, kedekatan secara personal, dan atau relasi politik, dan relasi bisnis.  

Lebih lanjut lagi, salah satu pekerjaan rumah besar kita saat ini yang menjadi salah satu pemicu ketidakadilan ekonomi dan kesenjangan sosial yakni menjamurnya praktik perburuan rente. Betul-betul tak bisa dibendung.

Hal itu dibuktikan dengan semakin kuatnya posisi ekonomi-politik kelompok oligarki yang menunjukkan tumbuh dan berkembangnya para pemburu (rent seeker), yakni kelompok yang mendapatkan keuntungan tanpa berusaha atau dengan mengambil hak orang lain.

Ratna Solihah, lewat tulisannya di Jurnal Wacana Politik (2016), mengungkapkan bahwa Didik J Racahbini menyatakan, dalam kajian ekonomi politik, rent seeking merupakan peruburuan pendapatan dengan cara monopoli, lisensi, dan penggunaan modal kekuasaan dalam bisnis.

Dalam hal ini, pengusaha memperoleh keuntungan dengann cara bukan persaingan sehat dalam pasar.

Pengusaha melakukan monopoli atas atauran main atau regulasi untuk kepentingan diri dan kelompoknya.

Dalam hal ini, para pengusaha seakan berpegang pada prinsip bagaimana mendapatkan profit yang sebesar-besarnya dengan usaha yang sekecil-kecilnya. Dengan kata lain, mereka berusaha mencari, menemukan, dan memanfaatkan celah serta peluang atau kesempatan lewat relasi dengan penguasa dalam rangka mengeruk keuntungan maksimal dengan cara instan.

Masih merujuk pada karya Ratna, di dalamnya juga dijelaskan bahwa Gordon dan Tullock membagi teori rent seeking ke dalam dua aspek utama.

Pertama, transfer cost, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk melobi kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pejabat publik.

Semisal dengan menyewa pengacara dan mendanai kampanye politik. Kedua, competing rents, yakni pihak pebisnis melobi negara untuk peraturan tertentu yang menyangkut pajak, distribusi, kuota impor, subsidi, dan lain sebagainya.

Pada kondisi semacam itu, logika bermainnya adalah prisoner dilemmas. Maksudnya, pihak-pihak yang akhirnya kalah dalam kompetisi perburuan rente, akan tetap mendapatkan keuntungan.

Dalam perburuan rente, sekali lagi, konsep kepemilikan dan kepentingan publik disisihkan.

Sistem pasar dimonopoli lewat aturan atau kebijakan yang didesain sedemikian rupa untuk memberikan keuntungan bagi pengusaha.

Apalagi, sebelumnya, pengusaha tersebut telah menjadi suksesor dalam kompetisi politik. Politik balas budi pastinya otomatis berlaku.

Para pendukung mendapatkan karpet merah untuk mengakses sumber daya alam dan bahkan untuk menduduki posisi-posisi strategis dalam pemerintahan.

Jadi tak heran jika kebijakan-kebijakan pemerintah kerap kali tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Itu semua bermula dari kongkalikong pemodal dan penguasa.

Sepertinya, sebagian pejabat pemerintahan mulai amnesia atau pura-pura lupa ingatan, bahwa tugas dan tanggung jawab pemerintah bukan sekadar sebagai regulator dan stabilisator dalam perekonomian nasional.

Bukan hanya sebagai penyedia barang/jasa yang dibutuhakan publik. Namun, lebih dari itu, yaitu untuk mengkoreksi kegagalan pasar dengan cara intervensi terhadap pihak swasta yang dengan cara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan melanggar aturan main.

Sayangnya, sebelum keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu dikeluarkan, oknum pejabat publik justru sudah “bermain mata” dengan cukong.

Dampaknya, rakyat kembali terjepit sebab regulasi yang dirancang dan ditetapkan bukan untuk kepentingan mereka.

Perburuan rente ini bisa lewat pembatasan atau proteksi yang dikeluarkan penguasa untuk menghambat pemain baru masuk pasar, pemberian hak eksklusif kepada pengusaha tertentu untuk bermain di suatu pasar, pemberlakuan tarif impor yang hanya menguntungkan importir kelas atas, pemberian subsidi hanya untuk bidang usaha milik oligarki, dan semacamnya.

Praktik perburuan rente ini sebenarnya menjadi gambaran nyata bahwa persaingan usaha sedang tidak sehat.

Aset kekayaan, jaringan, dan informasi hanya digenggam segelintir orang. Bahkan, perekonomian dalam negeri, dikendalikan dan diatur oleh beberapa orang.

Maka dari itulah, agar perburuan rente tidak semakin marak, diperlukan tata kelola pemerintahan yang adil, akuntabel, dan transparan.

Tata kelola pemerintahan yang menjadikan rakyat sebagai majikan. Sebab, ketimpangan ekonomi, membeludaknya pengangguran, meningkatkanya angka kemiskinan, itu salah satunya disebabkan oleh oknum pejabat publik yang tidak amanah.

Perburuan rente, sekali lagi, akan menumbuhsuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di negeri ini.

Selain itu, saya rasa untuk menangkal dan menekan perburuan rente di negeri ini, dibutuhkan perombakan sistem politik yang saat ini memang berbiaya tinggi.

Sebab, tidak jarang mereka yang duduk di eksekutif maupun legislatif, merasa harus “balik modal” dan “balas budi” terhadap pengusaha yang mengusung.

Terakhir, penegak hukum, saya rasa harus lebih proaktif mengendus dan menindak segala macam praktik perburuan rente.

Sebab, perburuan rente, selain menghambat pembangunan di segala sektor, juga bertentangan dengan tujuan negara kita. Yakni mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur.

Bukan hanya adil dan makmur untuk sekelompok orang. Tapi untuk seluruh rakyat Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Jangan sampai perburuan rente terus-menerus dibiarkan.

Sebab jika demikian, akibatnya keadilan ekonomi akan menjadi sebatas ilusi.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

UMKM Taman Bekapai Dapat Bantuan Infrastruktur   

UMKM Taman Bekapai Dapat Bantuan Infrastruktur  

Aqua resmi menyalurkan bantuan infrastruktur kepada para pelaku UMKM di kawasan Bekapai Foodspace Taman Bekapai, Balikpapan.

Fatwa Vape Haram Bikin Pengguna Tertekan, Adi: Saya Beli dari Toko Resmi

Fatwa Vape Haram Bikin Pengguna Tertekan, Adi: Saya Beli dari Toko Resmi

Sejak fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan vape mencuat, Adi mengaku mulai merasakan tekanan psikologis.

Tiga Investor Baru Lirik KEK Maloy, Pemkab Kutim Siap Kebut Infrastruktur Pendukung   

Tiga Investor Baru Lirik KEK Maloy, Pemkab Kutim Siap Kebut Infrastruktur Pendukung  

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) di Kutim kini menjadi pusat perhatian baru.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer