
Oleh: Herdiansyah Hamzah. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, anggota KIKA dan SPK.)
KALTIMPOST.ID, Kejahatan terbesar negara adalah saat aparatur pemaksanya (coercive institution) menghukum seseorang karena pikiran-pikirannya. Seseorang tidak bisa dihakimi karena ide dan gagasannya. Menghukum seseorang karena pikirannya, adalah bentuk penghinaan terhadap peradaban, dan pelecehan terhadap ilmu pengetahuan.
Namun anehnya, belakangan ini aparat kepolisian begitu gemar menjadikan buku sebagai barang bukti. Dalam operasi penangkapan dan penahanan besar-besaran pasca demonstrasi 25-29 Agustus 2025 silam, buku-buku juga turut disita. Bahkan dipamerkan dalam etalase barang bukti aparat kepolisian. Pertanyaannya, apakah aparat kepolisian membaca dan paham dengan isi buku-buku tersebut? Jika tidak, darimana datangnya vonis terhadap buku itu?
Penyitaan buku-buku terjadi di berbagai tempat. Di Jakarta, Polda Metro Jaya menyita buku-buku saat penggeledahan kantor Lokataru. Di Jawa Timur, buku-buku disita dari massa aksi dan dikaitkan dengan peristiwa kerusuhan saat gelombang aksi di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Di Jawa Barat, Tim Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, turut menyita puluhan buku-buku saat menangkap 26 orang massa aksi pasca demo Agustus. T
erakhir, aparat kepolisian juga melalukan penyitaan sejumlah buku dalam penangkapan seorang aktivis literasi berinisial FZ di Kediri. FZ merupakan pegiat literasi asal Kediri, yang ditangkap karena dituduh berkaitan dengan kerusuhan di Bandung, Jawa Barat. Rentetan penyitaan ini mengonfirmasi wajah asli rezim yang anti buku.
Anti Buku
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




