
Oleh: Herdiansyah Hamzah.
Dosen Fakultas Hukum Unmul, anggota KIKA dan SPK.
KALTIMPOST.ID- Pasca dipisahkan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) saat periode reformasi, mentalitas Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tidak mengalami “perubahan”. Pendekatan yang digunakan masih cenderung militeristik. Masih menggunakan sistem komando dan gaya yang represif, yang jauh dari nilai-nilai sipil (civilian value).
Orang tidak boleh ahistoris, jika tujuan utama memisahkan TNI dan Polri, karena tuntutan reformasi yang menghendaki Polri sebagai alat untuk menjaga keamanan warga negara secara profesional dan mandiri. Karena itu, Polri didesain agar bersenyawa dengan nilai-nilai masyarakat sipil. Polri diharapkan melakukan pendekatan yang humanis dan beradab dalam melayani masyarakat sipil.
Atas dasar inilah, Polri juga seringkali disebut sebagai “sipil yang dipersenjatai”. Artinya, personel kepolisian adalah warga sipil yang diperkenankan memegang senjata dalam rangka menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dalam menjaga keamanan dan penegakan hukum. Sebagai konsekuensi konsep sipil yang dipersenjatai ini, maka seharusnya polisi wajib mengedepankan nilai-nilai sipil dalam menjalankan tugasnya.
Oleh karena itu, kultur yang harus dibangun dalam internal Polri adalah prinsip pelayanan publik, bukan melayani kekuasaan. nilai-nilai militeristik harus ditanggalkan. Tapi jika melihat bagaimana aparat kepolisian bekerja hari ini, justru banyak anggota kepolisian yang lebih militeristik dibanding militer sendiri.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!



