
Oleh:
Ridho Pratama Satria
Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman
PRESIDEN Prabowo Subianto telah resmi menyatakan jika Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi Ibu Kota politik pada tahun 2028 mendatang. Keputusan ini bisa dilihat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Namun, sebelum Perpres ini muncul, perdebatan-perdebatan sengit berulang kali terjadi terhadap kelanjutan pembangunan IKN. Bahkan ada usulan untuk moratorium pembangunan IKN, jika pembangunan IKN ini semakin membebani keuangan negara.
Perdebatan-perdebatan ini bisa ditanggapi sebagai dinamika politik yang normal. Namun dalam setiap dinamika politik, maka akan ada ‘perang narasi’ yang sengit pula. Untuk melihat perang narasi yang sedang berlangsung, kita tidak perlu membahasnya lewat teori-teori politik yang rumit. Kita bisa melihat perang narasi ini lewat pemilihan kata-kata unik yang digunakan untuk menggaris-bawahi narasi yang digunakan.
Kata-kata Unik Dalam Perang Narasi IKN
Pemilihan kata unik pertama adalah kata moratorium, yang bisa diartikan sebagai penundaan atau penangguhan. Lewat maknanya saja, kita bisa menilai penggunaan kata moratorium ini dimaksudkan untuk mempertanyakan sikap pemerintah terhadap kelanjutan pembangunan IKN. Apalagi jika kita lihat, pembangunan IKN merupakan ‘proyek warisan’ dari pemerintah sebelumnya. Jadi pertanyaan mengenai komitmen ini sangat wajar untuk dialamatkan kepada pemerintah yang menjabat sekarang, sebab proyek ini bukanlah usulan dari mereka, dan mereka sendiri juga punya proyek-proyek prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Karena itulah, ada usulan untuk moratorium pembangunan IKN, jika pembangunan IKN membebani keuangan negara.
Penggunaan kata moratorium bertujuan untuk memantik sensasi dramatis, supaya kata ini bisa memberikan guncangan kepada reputasi pemerintah. Mengapa demikian? ketika kita mendengar kata moratorium, kita langsung terbayang dengan anggaran negara yang sudah menyentuh angka ratusan triliun rupiah untuk pembangunan IKN. Bayangkan saja jika pembangunan IKN ditunda atau ditangguhkan, bagaimana kelanjutan dari pembangunannya ke depan? Lalu bagaimana pula pertanggung-jawaban atas progres pembangunan IKN yang telah berjalan sampai sekarang?
Jadi intinya, penggunaan kata moratorium ini digunakan untuk memberi tekanan ke pemerintah, karena kata ini memancing narasi ketidakpastian komitmen pemerintah atas pembangunan IKN.
Setelah kata moratorium, ada pula kata ‘mangkrak’ yang berarti terbengkalai. Kata mangkrak ini muncul untuk menunjukkan keresahan masyarakat jika pembangunan IKN berhenti di tengah jalan. Keresahan inilah yang dikembangkan menjadi narasi politik, karena kata mangkrak bisa melanjutkan narasi politik yang telah dikembangkan dari narasi usulan moratorium IKN.
Lewat makna kata mangkrak, maka narasi ini akan menyinggung kelanjutan proyek IKN secara konsisten. Alasannya, kata mangkrak pasti terhubung dengan potensi-potensi hambatan yang bisa menyebabkan kegagalan dari pembangunan IKN.
Lewat narasi pembangunan IKN yang berpotensi mangkrak, maka narasi ini bisa digunakan untuk kembali menyerang reputasi pemerintah. Pemerintah akan dianggap tidak bisa menjalankan pembangunan IKN sesuai dengan rencana yang telah ada. Ujung-ujungnya, narasi ini akan mengiring masyarakat untuk sulit memberikan kepercayaan mereka kepada pemerintah, terutama sekali mengenai lanjutkan rencana-rencana pembangunan yang lain. Masyarakat akan digiring untuk percaya jika pemerintah akan kesusahan menyelesaikan proyek-proyek pembangunan yang lain, seperti penyelesaian pembangunan IKN ini.
Jadi intinya, penggunaan kata mangkrak bertujuan untuk menyerang reputasi pemerintah, dengan cara menggiring masyarakat untuk beranggapan proyek pembangunan IKN akan terbengkalai, sehingga masyarakat tidak percaya lagi kepada pemerintah untuk proyek-proyek pembangunan yang akan datang.
Tanggapan dari Pemerintah
Bagaimana pemerintah menanggapi narasi-narasi politik yang berkembang ini? Pemerintah, lewat Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, mengatakan jika pemerintah tetap berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan IKN secepat-cepatnya.
Dalam narasi ini, pemerintah menggunakan kata unik, yaitu kata ‘secepat-cepatnya’. Penggunaan kata ini bertujuan untuk menunjukkan jika pemerintah tetap berkomitmen dengan pembangunan IKN, bahkan pemerintah juga ingin agar pembangunannya selesai dalam waktu yang cepat. Lewat penggambaran komitmen ini, pemerintah bisa menangkal serangan-serangan narasi yang mengatakan IKN akan mangkrak.
Penggunaan kata secepat-cepatnya juga memperlihatkan jika pemerintah paham akan urgensi untuk merampungkan proyek IKN, supaya pemerintah tidak kehilangan kepercayaan masyarakat untuk pembangunan-pembangunan proyek negara yang akan datang. Karena itulah, pemerintah akan berfokus untuk segera menyelesaikan pembangunan IKN dalam waktu yang secepat-cepatnya.
Yang perlu kita ingat dari perang-perang narasi politik ini adalah, perang narasi ini merupakan bagian dari demokrasi. Masyarakat bisa menyampaikan perbedaan pendapat mengenai kelanjutan pembangunan IKN. Tanpa perbedaan pendapat, maka kita tidak akan tumbuh untuk menjadi yang lebih baik, karena kita tidak bisa mendapatkan saran-saran atau kritikan-kritikan yang membangun. Terutama sekali tentang pembangunan proyek sebesar IKN ini. Pemerintah harus mengutamakan sikap terbuka terhadap semua saran dan kritikan yang diberikan masyarakat, demi penyelesaian pembangunan IKN sampai tuntas.
Perang narasi ini harus ditanggapi dengan bijaksana. Jangan sampai narasi-narasi yang dibawa bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terutama sekali narasi yang menggunakan kata mangkrak di atas. Sebagai warga negara yang baik, kita harus lebih adil dalam penyebaran narasi-narasi politik yang positif, supaya tidak ada polemik yang menghambat visi-misi tentang kelanjutan pembangunan IKN. (***/rdh)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




