Herdiansyah Hamzah
Dosen Fakultas Hukum Unmul, anggota KIKA dan SPK.
APAKAH keterpilihan seseorang untuk memimpin organisasi tertentu, meski ia bukan bagian dari keluarga pejabat pemerintahan, tetap dapat disebut sebagai “politik dinasti”? Pertanyaan ini mengemuka seiring dengan dinamika yang terjadi dalam berbagai pertarungan perebutan organisasi di setiap level dan tingkatan.
Dalam obrolan warung kopi, seringkali kali kita mendengar pernyataan, “yang menang adalah mereka yang didukung gubernur”, atau “kalau tidak dapat tiket dari gubernur, mundur saja”. Ini bukan isapan jempol belaka. Tapi realitas politik yang tidak tumbuh dan berkembang dalam ruang kosong. Di Kaltim, obrolan semacam ini sudah menjadi rahasia umum yang rasanya sulit untuk dibantah. Ada semacam premis yang berkembang.
Jika gubernur tidak hanya memberikan “kartu truf” bagi keluarganya secara langsung, tapi juga menyokong orang-orang dalam inner-circle-nya (pendukung, tim sukses, kolega, dan lainnya) untuk menempati pos-pos jabatan tertentu, baik dalam pemerintahan maupun dalam organisasi-organisasi tertentu.
Memang benar pepatah yang mengatakan, “the winner takes it all”, tapi bukan berarti seorang pemenang menjadi kalap dan mengabaikan prinsip “meritokrasi” dalam membangun pemerintahannya. Selain memberikan peran strategis untuk keluarganya, gubernur disebut-disebut mendukung dan menempatkan seseorang berdasarkan relasi kedekatannya. Sehingga memicu polemik di tengah masyarakat.
Pertama, diduga mendukung Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Provinsi Kaltim. Putri Amanda Nurramadani, anak muda yang masih berusia 23 tahun ini, terpilih menjadi ketua Kadin Kaltim periode 2025-2030.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
