
Herdiansyah Hamzah
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, anggota KIKA dan SPK.
PERATURAN daerah (perda) adalah produk hukum dalam bentuk peraturan (regeling), yang kedudukan-nya berada ditingkat daerah, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota.
Perda dihitung sebagai “hak” pemerintahan daerah, sebagaimana disebutkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.
Dalam rangka menjalankan otonomi sebagai konsekuensi praktek desentralisasi, maka peran perda begitu penting dalam mewujudkan agenda-agenda otonomi dimasing-masing daerah. Terutama untuk memberikan “legitimasi” sekaligus menanamkan pondasi hukum sebagai dasar dalam menjalankan rencana pembangunan di daerah.
Setidaknya ada 6 (enam) fungsi pokok perda, dalam kaitannya dengan agenda otonomi tersebut. Pertama, sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam mengeksekusi program-program pembangunan yang telah direncanakan.
Rencana pembangunan ini umumnya tertuang dalam, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




