
Oleh: Herdiansyah Hamzah
Dosen Fakultas Hukum Unmul, anggota KIKA dan SPK
PERATURAN Daerah (perda) pada dasarnya merupakan alat untuk membubuhkan stempel bagi rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, perda harus difungsikan untuk menopang program pembangunan daerah yang telah direncanakan. Singkat kata, perda harus selaras dengan rencana pembangunan daerah.
Jangan sampai keduanya bergerak ke arah kutub yang saling berlawanan. Perda yang tidak sejalan dengan rencana pembangunan, berkonsekuensi menimbulkan krisis legitimasi akibat ketiadaan landasan hukum yang menjadi penopangnya. Dalam banyak kasus, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota, perda-perda seolah asyik dengan jalannya sendiri tanpa pernah sadar dengan kewajibannya untuk menuntun rencana pembangunan daerah. Ini seperti “anomali” yang tidak sulit untuk kita jumpai dimana-mana.
Pada akhirnya, pertanyaan yang mengemuka di publik adalah, lantas apa yang seharusnya dijadikan “ukuran” untuk mendorong pembentukan perda tertentu? Tentu saja ukuran yang paling tebal adalah dibuat secara berkesesuaian dengan rencana pembangunan daerah. Dan rencana pembangunan daerah ini biasanya dapat kita temukan atau tertuang mulai dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang disusun untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen 5 tahunan, hingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen tahunan setiap pemerintahan daerah.
Selain kesesuaian rencana pembangunan ini, pijakan pembentukan Perda juga harus didasari oleh kebutuhan yang berkaitan erat dengan pembangunan manusia di daerah masing-masing. Dan usulan perda itu tidak akan pernah cukup hanya dengan jualan kecap “aspirasi konstituen”. Harus ada riset mendalam untuk melaukan verifikasi terhadap “kebutuhan masyarakat” secara faktual, yang berdasarkan sudut pandang masyarakat sendiri, bukan penilaian subjektif para elite politik.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




