Herdiansyah Hamzah
Dosen Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unmul.
SAAT ini sedang beredar draf peraturan presiden (Perpres) tentang tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mengatasi terorisme. Draf ini memiliki problem hukum serius yang akan berdampak pada hak-hak dasar warga negara.
Pemerintah berdalih draf ini disiapkan berdasarkan perintah delegasi Pasal 43I ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (UU Terorisme), yang menyebutkan bahwa, “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden”.
Pada bagian penjelasan Pasal a quo, disebutkan bahwa “pembentukan peraturan presiden dalam ketentuan ini dilakukan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”. Dengan demikian, secara teknis perpres ini sisa menunggu proses konsultasi dengan DPR.
Namun demikian, draf perpres ini mengundang kritik tajam dari publik. Pertama, kritik pada aspek formil atau dari segi proses pembentukannya. Terutama berkaitan dengan 2 pertanyaan, apakah pengaturan hal krusial semacam ini cukup hanya melalui perpres? Dan apakah publik sudah diberikan ruang yang memadai untuk terlibat dalam proses pembahasannya secara partisipatif?
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
