Oleh: Herdiansyah Hamzah
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, anggota KIKA dan SPK
APA relasi antara hukum dan politik? Mana di antara keduanya yang lebih dominan? Pertanyaan ini mewakili rasa penasaran sekaligus “kecurigaan” publik terhadap fenomena belakangan ini, terutama sulitnya untuk membedakan batas-batas tertentu antara hukum dan politik. Terlebih saat ini, praktik kekuasaan yang seringkali menjadikan hukum sebagai “tameng pembenar” atas kepentingan kelompok dan golongannya.
Hukum didesain sedemikian rupa demi kepentingan kekuasaan. Sebut saja aturan hukum dalam bentuk Undang-Undang (UU) yang dibuat berdasarkan selera para elit politik. Salah satu contoh konkrit-nya adalah omnibus law UU Cipta Kerja yang lebih pro-pemodal dibanding kepentingan rakyat banyak.
UU ini didesain sebagai legitimasi hukum untuk mempercepat akumulasi keuntungan bagi para pebisnis. Tapi ini tidak mengherankan sebab mayoritas anggota DPR sendiri adalah para pengusaha.
Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), sebanyak 354 atau sekitar 60 persen dari total 580 orang anggota DPR RI Periode 2024-2029, adalah pebisnis atau setidak-tidaknya terafiliasi dengan bisnis. Jadi terjadi semacam “legislation capture”, dimana hukum dalam bentuk UU disandera untuk kepentingan para pebisnis ini.
Relasi
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
