Politik Hukum

Oleh: Herdiansyah Hamzah

Dosen Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

MEMAHAMI hukum, tidak cukup dengan apa yang terlihat. Hukum terkadang lahir dari “ruang gelap”. Ia seringkali diperbincangkan dan diputuskan dari “intensi” atau “motif” yang tersembunyi. Oleh karena itu, dibutuhkan perangkat analisis atau metode bagaimana cara memahami dinamika yang terjadi di panggung belakang pembentukan hukum (beyond the law). 

Sebab apa yang disajikan di atas meja, belum bentuk linear dengan dinamika yang terjadi di bawah meja. Untuk itulah, diperlukan metode untuk memahaminya. Dan alat yang tepat untuk mengurai panggung belakang alias di bawah meja tersebut, adalah ilmu yang kita sebut dengan istilah, “politik hukum”. 

Berdasarkan genealogy keilmuan, politik hukum sendiri masuk ke dalam rumpun ilmu Hukum Tata Negara, sebab ia membahas perspektif ilmu perundang-undangan, terutama mengenai apa “asbabun nuzul” dari sebuah produk legislasi, khususnya dalam bentuk undang-undang.

Pada dasarnya, tulisan ini adalah kelanjutan dari artikel sebelumnya yang berjudul, “Hukum dan Politik”.  Jika artikel hukum dan politik memberikan uraian bagaimana irisan relasi di antara keduanya, maka artikel politik hukum menguraikan latar belakang atau sebab musabab yang memengaruhi kelahiran suatu produk legislasi. 

Sebab hukum bukanlah entitas tunggal yang dapat bertumbuh sendiri. Hukum adalah entitas yang senantiasa dipengaruhi oleh entitas lainnya, mencakup ekonomi, politik, sosial, dan budaya (ekopolsosbud). Artinya, selalu ada variable yang memengaruhi proses pembentukan hukum, sebab hukum tidak lahir dan bertumbuh dari ruang hampa yang bebas nilai. 

Terdapat entitas lain yang berusaha menentukan arah pembentukan hukum. Oleh karena itu, ilmu politik hukum menghadirkan pisau analisis bagaimana kita mampu menangkap motif yang tersembunyi dibalik lahirnya suatu produk hukum.