
Oleh: Herdiansyah Hamzah
Dosen Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
JULES Verne dalam roman terkenalnya berjudul, Twenty Thousand Leagues Under The Sea, mengungkapkan ujar-ujar latin berikut “Aures habent et non audient”. Kira-kira artinya adalah, punya telinga tapi tidak mendengar, punya mata tapi tidak melihat, punya mulut tapi tidak mampu berbicara. Istilah yang diperkenalkan Verne tersebut, rasanya pas untuk menggambarkan watak kekuasaan hari ini yang sukar untuk mendengarkan kritik publik.
Seperti “kacamata kuda”, kekuasaan enggan menengok kiri dan kanan mendengarkan masukan. Padahal salah satu ilmu yang harus dimiliki oleh siapa pun yang memegang jabatan adalah, “ilmu mendengarkan”. Tentu bukan sekedar mendengarkan secara pasif, tetapi mesti secara aktif (active listening), sehingga yang dituntut oleh seorang pejabat adalah keterampilan dalam berkomunikasi secara aktif untuk memahami, memproses, dan merespons informasi secara objektif, jadi bukan sekadar asal mendengarkan.
Pun demikian dengan urusan komunikasi politik, dimana pejabat harus memiliki kalkulasi yang tepat dalam setiap menyampaikan informasi. Jangan sekedar asal bicara. Bagi kami di kampus, referensi dan akurasi data itu yang paling utama sebelum menyampaikan sesuatu. Jadi basisnya adalah riset. Tapi begitulah umumnya politisi, lebih sering bicara duluan mikir belakangan. Berbeda dengan kami di kampus, harus mikir lebih dahulu sebelum bicara. Intinya, komunikasi politik itu perlu dikelola dengan baik.
Prinsip utama komunikasi politik yang harus dipahami oleh seorang pejabat adalah “kemampuan memberi respons, bukan membela diri (defense)”. Itu dua hal yang berbeda. Kebanyakan pejabat terlalu reaktif dalam memberikan respon, sehingga terkesan membela diri secara membabi buta. Oleh karenanya, komunikasi politik justru cenderung dijadikan sebagai area serangan balik terhadap para pengkritik-nya. Semestinya kritik itu diterima dengan terbuka. Direspons dengan baik layaknya seorang pejabat, bukan koboi.
Nirempati
Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, adalah salah pejabat yang tidak henti-hentinya jadi pembicaraan. Tidak hanya di tingkat lokal, tapi juga meluas kemana-mana secara nasional. Begitulah paradoks politik, ia akan selalu jadi gunjingan dimana-mana. Sebab segala situasi yang bertentangan dengan logika dan asumsi umum, akan menjadi santapan empuk bagi siapa saja.
Terlebih jika suatu keputusan-keputusan politik, tidak berangkat dari standing yang kuat terhadap kepentingan rakyat banyak. Standing itu adalah cara seorang pejabat memperlihatkan keberpihakannya. Namun dalam politik anggaran, alih-alih bicara keberpihakan, gubernur justru menunjukkan “hilangnya rasa empati” terhadap warganya. Empati adalah keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




