
Oleh: Herdiansyah Hamzah
Dosen Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
SEDANG ramai wacana pemakzulan terhadap Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud. Hal ini didorong oleh kekecewaan kolektif warga Kaltim setelah satu tahun pemerintahan Rudy Mas’ud berjalan. Puncaknya, publik melontarkan kritik keras terhadap pos-pos pendanaan yang dianggap tidak pro-rakyat. Mulai dari pengadaan mobil dinas seharga 8,5 miliar, hingga renovasi rumah dinas dengan harga fantastis sebesar 25 miliar.
Standing “politik anggaran” gubernur seolah lebih mementingkan kepentingan diri pribadinya sendiri dibanding kepentingan rakyat banyak. Sehingga gubernur dicap tidak punya rasa empati terhadap kondisi warganya. Alih-alih membenahi infrastruktur jalan yang hancur, pembenahan sektor publik seperti kesehatan dan pendidikan, ataupun mendorong kesejahteraan warga Kaltim, gubernur disebut lebih mementingkan fasilitas pribadinya sebagai pejabat publik.
Pada satu sisi, problem yang mengemuka ke publik, terutama terkait dengan kritik publik terhadap politik anggaran gubernur yang tidak pro-rakyat, tidak mampu dijawab dengan langkah pengawasan yang memadai. DPRD Kaltim yang seharusnya memiliki otoritas pengawasan terhadap gubernur, justru lumpuh dan tidak berdaya. Faktor utama yang disebut sebagai dalang lumpunya pengawasan DPRD ini adalah kuatnya politik kekerabatan alias “politik dinasti” keluarga Mas’ud.
Hal ini berkaitan erat dengan posisi Hasanuddin Mas’ud sebagai ketua DPRD Kaltim, yang notabene merupakan kakak kandung gubernur. Dalam logika pengawasan, mustahil pengawasan akan berjalan efektif jika terdapat “konflik kepentingan” yang kuat di antara kedua unsur pemerintahan daerah ini, yakni kekuasaan eksekutif yang dijalankan oleh gubernur dan DPRD.
Makna Pemakzulan
Istilah pemakzulan pada dasarnya tidak dikenal dalam terminologi rezim pemerintahan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), istilah yang digunakan adalah “diberhentikan”. Namun demikian, penggunaan istilah pemakzulan dalam tulisan ini, lebih karena alasan terminologi ketatanegaraan, dimana pemakzulan sendiri merupakan istilah lain dari “impeachment”.
Pada dasarnya, secara etimologi pemakzulan sendiri bersumber dari bahasa Arab yaitu “ma’zul”, dimana istilah “ma’zul” tersebut adalah bentuk mafulun bihi dari kata ‘azala-ya’zilu-ma’zul, yang mempunyai arti pemisahan, penyendirian, atau pengisolasian.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makzul adalah berhenti memegang jabatan; turun takhta; sedangkan memakzulkan adalah menurunkan dari takhta; memberhentikan dari jabatan; meletakkan jabatannya (sendiri) sebagai raja; berhenti sebagai raja; oleh karena itu, pemakzulan merupakan proses, cara, perbuatan untuk memakzulkan.
Cambridge Dictionary, mendefinisikan impeachment sebagai, “the act of making a formal statement that a public official might be guilty of a serious offence in connection with his or her job” (Tindakan membuat pernyataan resmi bahwa seorang pejabat publik telah bersalah atas pelanggaran serius yang berkaitan dengan pekerjaannya).
Sedangkan dalam Black’s Law Dictionary, impeachment diartikan sebagai berikut, “The act (by a legislature) of calling for the removal from office of a public official, accomplished by presenting a written charge of the official's alleged misconduct”. Artinya, impeachment adalah tindakan (oleh badan legislatif) untuk meminta pemecatan pejabat publik dari jabatannya, yang dilakukan dengan mengajukan dakwaan tertulis atas dugaan pelanggaran yang dilakukan pejabat tersebut.
Dengan demikian, impeachment atau pemakzulan merupakan tindakan pemberhentian seorang pejabat publik atas pelanggaran yang dilakukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!



