Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ketika Pendidik Masih Dibayar dengan Ketidakadilan

R
Penulis: Redaksi KP❯
Yohanes Kuleh
Jusuf Kuleh

Advertisement

Oleh:

Jusuf Kuleh
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman

HARI Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 kembali hadir dengan seremoni, spanduk motivasi, dan pidato penuh harapan. Namun di balik gegap gempita itu, ada kenyataan yang tak kunjung terselesaikan: kesejahteraan guru dan dosen yang masih jauh dari kata layak.

Advertisement

Di tengah tuntutan profesionalisme, inovasi pembelajaran, serta capaian mutu pendidikan yang terus ditingkatkan, para pendidik justru masih bergulat dengan persoalan paling mendasar—memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi ini menghadirkan ironi yang tak bisa lagi diabaikan.

Secara normatif, Undang-Undang Guru dan Dosen telah memberikan landasan kuat untuk menjamin kesejahteraan tenaga pendidik. Regulasi tersebut menjanjikan penghasilan layak, perlindungan profesi, serta penghargaan atas dedikasi mereka. Namun, realitas di lapangan menunjukkan hal yang berbeda.

Masih banyak guru honorer yang menerima gaji di bawah standar, bahkan tidak mencukupi kebutuhan dasar. Dosen pun tidak sepenuhnya terbebas dari persoalan ini, terutama mereka yang berstatus non-PNS atau bekerja di perguruan tinggi swasta kecil. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa janji regulasi belum sepenuhnya menjelma menjadi keadilan nyata.

Advertisement

Ironisnya, negara terus menuntut kualitas pendidikan yang tinggi tanpa memastikan fondasi utamanya kokoh. Sulit membayangkan lahirnya generasi unggul jika para pendidiknya hidup dalam tekanan ekonomi. Guru dan dosen dituntut fokus mencerdaskan bangsa, sementara di saat yang sama mereka harus memikirkan biaya hidup, cicilan, dan masa depan keluarga.

Dalam konteks ini, Hardiknas seharusnya tidak berhenti sebagai perayaan simbolik. Momentum ini semestinya menjadi ruang refleksi sekaligus koreksi terhadap arah kebijakan pendidikan nasional.

Pemerintah tidak bisa terus berlindung di balik alasan keterbatasan anggaran atau kerumitan birokrasi. Kesejahteraan guru dan dosen bukan sekadar isu sektoral, melainkan fondasi utama pembangunan sumber daya manusia. Negara yang gagal memuliakan pendidiknya sejatinya sedang menanam benih kegagalan jangka panjang.

Lebih jauh, ketimpangan kesejahteraan juga memicu disparitas kualitas pendidikan antarwilayah. Guru di perkotaan relatif memiliki akses lebih baik terhadap tunjangan dan fasilitas, sementara di daerah terpencil banyak yang harus bertahan dalam keterbatasan. Kondisi ini memperlebar jurang ketidakadilan pendidikan yang selama ini justru ingin dihapus.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Kebijakan Hapus Guru Honorer Dinilai Masih Picu Salah Tafsir di Daerah, Hetifah: Status Kepegawaiannya Mesti Diperjelas

Kebijakan Hapus Guru Honorer Dinilai Masih Picu Salah Tafsir di Daerah, Hetifah: Status Kepegawaiannya Mesti Diperjelas

Status guru honorer di sekolah negeri masih jadi polemik. DPR minta pemerintah perjelas kepastian status kepegawaian.

Akademisi Unmul Soroti Administrasi Berbelit dalam Penyaluran Tunjangan Profesi Guru

Akademisi Unmul Soroti Administrasi Berbelit dalam Penyaluran Tunjangan Profesi Guru

Akademisi Unmul soroti administrasi berbelit dalam penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang menghambat kesejahteraan guru.

Fakultas Kedokteran Unmul Gelar Hematology & Medical Oncology End-of-Year Event 2026

Fakultas Kedokteran Unmul Gelar Hematology & Medical Oncology End-of-Year Event 2026

FK Unmul gelar Hematology & Medical Oncology Event 2026. Fokus bahas etika medis, beban kanker, dan kompetensi dokter di Samarinda.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer