Paradoks Demokrasi: Kedaulatan Tanpa Nalar

Oleh:

Aman Darmawan

Anggota Komunitas Baca FreeThinker, Warga Loa Bakung Samarinda

DALAM tulisan ini saya ingin memberikan sedikit kecurigaan, bukan untuk mengajarkan tentang politik maupun teori ketatanegaraan, melainkan untuk menyoal bagaimana demokrasi kerap dipahami dengan cara yang terlalu dangkal. Saya tidak berbicara sebagai seorang ahli politik atau teoritikus yang fasih dalam ketatanegaraan, melainkan sebagai bagian dari demos, rakyat yang sadar bahwa kehadirannya saja tidak cukup.

Kebanyakan dari kita merasa bahwa kehadiran rakyat dalam demokrasi adalah titik paling ujung dalam sistem ini, padahal persoalan mendasar dalam demokrasi bukan hanya ada atau tidaknya rakyat, tetapi juga apakah rakyat itu hadir dengan nalar atau hanya sekedar hadir menjadi kerumunan.

Bahwa dalam demokrasi, hal fundamental yang harus ada setelah hadirnya demos adalah nalar atau kesadaran demos. Sebab tanpa nalar, demos hanya dilihat sebagai angka, sekadar kuantitas yang mudah digerakkan, bukan kualitas yang mampu menentukan arah.

Kita sering kali merayakan demokrasi sebagai ruang partisipasi, tempat di mana setiap suara memiliki nilai yang sama. Namun jarang kita bertanya: apakah suara itu lahir dari kesadaran yang utuh, atau sekadar respons dari apa yang ditampilkan di hadapan kita?

Pada titik inilah saya ingin menawarkan kecurigaan: jangan-jangan yang selama ini kita rayakan sebagai demokrasi, perlahan bergeser menjadi sekadar formalitas elektoral. Rakyat hadir ke bilik-bilik demokrasi, suara dihitung, hasil diumumkan, tetapi tidak seiring dengan tumbuhnya kesadaran sebagai subjek yang bernalar. Kita diajak berpartisipasi, tetapi tidak selalu diajak untuk memahami. Kita diberi ruang untuk memilih, tetapi tidak selalu dibekali kemampuan untuk menimbang.

Fenomena ini menjadi semakin relevan ketika kita melihat dinamika politik di daerah kita. Munculnya kritik publik terhadap figur seperti Rudy Mas'ud, baik terkait gaya komunikasi politik yang dinilai kurang empatik maupun sorotan terhadap praktik kedekatan kekuasaan—tidak bisa semata dilihat sebagai persoalan personal. Persoalan ini justru mencerminkan sesuatu yang lebih dalam: bagaimana kualitas pilihan politik itu sendiri terbentuk.

Dalam banyak kasus, reaksi publik sering kali datang setelah kekuasaan dijalankan, bukan pada saat kekuasaan itu dipilih. Kritik terhadap gaya komunikasi yang dianggap jauh dari empati, atau kecurigaan terhadap praktik nepotisme, seolah menjadi “penyesalan kolektif” yang muncul terlambat. Padahal, dalam logika demokrasi, ruang paling menentukan justru ada pada proses elektoral itu sendiri, pada saat rakyat menentukan pilihannya.