
KALTIMPOST.ID - Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Jakarta kemarin tidak bisa dibaca sekadar seremoni tahunan kelas pekerja. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Monas bersama pimpinan serikat buruh nasional menunjukkan upaya negara membangun citra baru. Pemerintah ingin tampil sebagai pelindung buruh sekaligus pengelola stabilitas ekonomi nasional.
Di tengah tekanan global, ancaman PHK dan kebutuhan menjaga investasi, perayaan ini menjadi panggung politik yang sarat makna. Namun koreografi politik tersebut mengalami retakan penting ketika Presiden menanyakan manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG), lalu sebagian massa buruh menjawab lantang, “Tidak.”
Momen spontan ini mengungkap sesuatu yang lebih mendalam: adanya jarak antara simbolisme populis negara dan kebutuhan material buruh. Respons tersebut menunjukkan bahwa bagi pekerja, isu utama tetap berkisar pada upah layak, penghapusan outsourcing, keamanan kerja dan perlindungan sosial dan bukan sekadar program bantuan populis.
Baca Juga: Rupiah Menangis! Tembus Rp17.529 per Dolar AS, Purbaya Tegaskan Itu Wewenang Bank Indonesia
Sebagaimana diberitakan, tuntutan buruh tetap berfokus pada persoalan struktural ketenagakerjaan, bukan sekadar distribusi manfaat sosial simbolik.
HEGEMONI NEGARA DAN KOOPTASI GERAKAN BURUH
Dalam Selections from the Prison Notebooks, Gramsci menjelaskan bahwa kekuasaan modern bertahan bukan hanya melalui represi, tetapi melalui kemampuan membangun persetujuan sosial. Negara mempertahankan dominasi dengan meyakinkan kelompok subordinat bahwa kepentingan penguasa selaras dengan kepentingan mereka.
May Day 2026 memperlihatkan mekanisme tersebut secara nyata. Negara tidak memusuhi gerakan buruh secara frontal, tetapi berupaya mengintegrasikan organisasi buruh formal ke dalam orbit kekuasaan melalui simbol politik, akses elite, dan narasi persatuan nasional.
Pengangkatan Ketua Umum KSPSI Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dalam reshuffle kabinet April 2026 mempertegas pola ini. Penempatan tokoh buruh ke dalam pemerintahan dapat dibaca sebagai pengakuan politik, tetapi juga sebagai strategi kooptasi. Dalam perspektif ekonomi politik, integrasi elite serikat ke dalam negara berfungsi mengelola potensi oposisi agar tetap terkendali.
Model seperti ini menyerupai korporatisme negara, di mana organisasi buruh formal diberi ruang dalam sistem kekuasaan, namun sekaligus diarahkan agar tidak berkembang menjadi ancaman politik independen. Dalam jangka pendek, strategi ini efektif menjaga stabilitas.
Tetapi dalam jangka panjang, ia dapat menciptakan krisis representasi ketika basis pekerja merasa bahwa pimpinan mereka lebih dekat dengan negara daripada dengan realitas buruh sehari-hari.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




