
Oleh: Herdiansyah Hamzah
Dosen Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
ADA rasa “pesimis” yang coba dihidupkan dalam polemik mengenai Hak Angket yang sementara digulirkan di DPRD Kaltim. Bak gayung bersambut, “pesimisme politik” ini seolah berusaha mendelegitimasi hak angket tersebut. Situasi ini seperti asap mendahului api, seolah hasil mendahului proses.
Mereka menebar pesimisme untuk meruntuhkan tembok terjal pelaksanaan hak angket. Mereka lupa kata Pramoedya Ananta Toer, “jangan pikirkan kekalahan, pikirkan cara berlawan, sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya”. Kekalahan terbesar bagi seorang pejuang adalah ketika ia hanya berfokus pada hitungan menang dan kalah.
Padahal seorang pejuang sejati semestinya meletakkan cara dan proses ia berjuang sebagai fondasi utamanya. Bukan pada hasil akhir semata. Ini pula yang Tengah menjangkiti para elite politik di Karang Paci. Bahkan tidak sedikit intelektual kampus yang turut mengamininya.
Celakanya, pesimisme seperti ini sengaja ditebar di tengah gelora perlawanan rakyat yang sedang bangkit. Mental para politisi kita memang tidak jauh berbeda, selalu berhitung berdasarkan manfaat apa yang bisa diperoleh dari suatu peristiwa politik. Karena itulah, kompromi politik lebih sering terlihat disbanding sikap yang konsisten dan tegak lurus dengan kepentingan rakyat banyak. Pemandangan semacam ini bukan hal yang sulit untuk kita temui.
Elite politik dan partai-nya masing-masing, tidak memiliki “standing” yang kuat bersama rakyat. Mereka cenderung membangun “menara gading” yang tidak mampu bersenyawa dengan rakyat. Mereka lupa darimana mereka berasal, amnesia dengan lumbung suara para pemilihnya.
Inilah salah satu masalah utama elite dan partai politik, yang sengaja memasang dinding tebal pemisah dengan rakyat banyak. Slogan prorakyat, partai wong cilik, suara rakyat, hingga bantu rakyat, sepertinya hanya “gimik” dan “jualan kecap” belaka. Alih-alih berdiri tegak dengan kepentingan rakyat banyak, partai politik justru hanya menjadi corong segelintir orang yang berkuasa!
Politik Latah
Satu hal yang perlu dipahami, “bahwa upaya untuk mendorong pelaksanaan hak angket, adalah cara untuk mengembalikan khitah DPRD sebagai lembaga pengawas pemerintah daerah”. Hak istimewa (privilege) yang selama ini tidak pernah difungsikan. Akibat tidak pernah digunakan, DPRD dan seluruh partai politik di dalamnya, menjadi “latah” dan “gagap” dalam merespon dan menjalankannya.
Walhasil, fungsi pengawasan DPRD tidak berjalan dengan baik. Mekanisme check and balances system, hanya menjadi sebatas cerita fiktif yang gagal diterapkan. Setidaknya terdapat beberapa alasan yang menghambat fungsi pengawasan, termasuk penggunaan hak istimewa DPRD (Hak Interpelasi, Hak Angket, dan Hak Menyatakan Pendapat) ini tidak dapat berjalan dengan baik.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




