
Oleh: Herdiansyah Hamzah
Dosen Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
APA yang tersisa dari gerakan reformasi? Benarkah kekuatan politik orde baru yang dulu dipaksa mundur, kini telah kembali seiring dengan menguatnya faksi militer? Atau jangan-jangan agenda-agenda reformasi yang notabene lahir dari verbatim Rakyat Indonesia, memang harus dikubur dalam-dalam?
Pertanyaan-pertanyaan semacam ini mengalami “pengulangan” setiap tahun perayaan tumbangnya orde baru Soeharto disetiap tanggal 21 Mei. Pengulangan ini tentu harus dimaknai sebagai cara Rakyat untuk menagih mandat reformasi yang tidak kunjung dituntaskan oleh para elit politik.
Pengulangan ini juga merupakan cara Rakyat untuk merawat ingat sekaligus melawan lupa denga napa yang kita perjuangan saat itu. Dan saat ini sudah genap 28 tahun sejak tahun 1998, namun pertanyaan ini tetap menggema diseruluh pelosok negeri.
Ada semacam psikologi politik yang muncul sebagai “trauma kolektif”, yakni ketakutan wajah Indonesia kembali kemasa kelam kekuasaan order baru Soeharto yang otoritarian. Saat itu, kekuasaan dijalankan dengan “tangan besi”, dengan alat militer yang menyeramkan. Hak politik Rakyat benar-benar dipenjarakan.
Beragam peristiwa dimasa orde baru, melahirkan penderitaan bagi para korban. Alih-alih sembuh, para pelaku justru tidak pernah tesentuh dan bahkan tetap bebas berkeliaran hingga sekarang.
Deretan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), mulai dari kasus Gerakan Satu Oktober 1965, peristiwa Malari, peristiwa Tanjung Priok, kasus penculikan Aktivis 1998, peristiwa Trisakti dan Semanggi, peristiwa Aceh, Lampung, dan Papua, bahkan hingga kasus pembunuhan Munir, telah “gagal” dituntaskan.
Bahkan yang paling menyedihkan, terduga para pelaku pelanggar HAM tersebut, justru tidak pernah diadili. Bagaimana mungkin diadili jika mereka diberikan “suaka politik” oleh kekuasaan. Para petinggi-petinggi militer misalnya, terutama mereka yang diduga terlibat dalam daftar perkara-perkara pelanggaran HAM tersebut, malah diberikan jabatan-jabatan politik oleh penguasa, yang semakin membuat pengungkapan kasus ini makin sulit.
Logikanya, bagaimana mungkin “jeruk makan jeruk”. Pada akhirnya, para terduga pelanggar HAM ini mendapatkan “impunitas” dari kekuasaan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




