Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Darurat Demokrasi

R
Herdiansyah Hamzah.
Oleh: Herdiansyah Hamzah
Dosen Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Advertisement

BAGAIMANA sesungguhnya situasi demokrasi Indonesia saat ini? Ada dua alat ukur yang bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yakni ukuran berdasarkan sajian data hasil riset dan ukuran berdasarkan situasi faktual.

Pertama, ukuran berdasarkan data. Hasil riset yang dikeluarkan oleh The Economist Intelligence Unit (EIU), lembaga riset dan analisis yang berpusat di London, Inggris, menunjukkan Indonesia meraih skor 6,44 pada Indeks Demokrasi tahun 2024. Angka tersebut menunjukkan Indonesia kembali mengalami penurunan untuk masalah demokrasi. 

Berdasarkan data ini, peringkat Indonesia anjlok dari posisi 56 menjadi posisi 59 dari total 167 negara yang diteliti kondisi demokrasinya. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, Indonesia mendapatkan skor 6,53. Sedangkan di tahun 2022, capaian indeks demokrasi Indonesia sebesar 6,71.

Advertisement

Hasil riset EIU ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan demokrasi cacat (flawed democracy) setidaknya selama 3 tahun berturut-turut.  Situasi ini menunjukkan belum adanya keseriusan negara dan pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip pokok demokrasi. Kedua, berdasarkan situasi faktual. Ukuran demokrasi memang beragam, termasuk standar yang digunakan dalam riset EIU.

Tapi ukuran yang paling tebal adalah kondisi kebebasan sipil. Sejauh mana kebebasan berekspresi dan berpendapat dilindungi oleh negara melalui pemerintah. Sulit untuk tidak memasukkan kasus teror air keras yang dialamatkan kepada Andrie Yunus ke dalam daftar.  Apa yang dialami oleh Wakil Koordinator KontraS tersebut, mencerminkan bagaimana buruknya jaminan kebebasan berekspresi terhadap warga negara.

Kritik yang dialamat kepada institusi pemaksa negara, dalam hal ini militer, justru dibalas dengan teror. Taruhannya adalah nyawa. Lebih parahnya lagi, penanganan kasus Andrie Yunus, justru makin menguatkan tuduhan buruknya respon negara melalui pemerintah, dalam memberikan jaminan perlindungan dan penyelesaian kasus pelanggaran hak fundamental warga negara. Proses hukum yang memaksa perkara Andrie Yunus masuk melalui kanal “Peradilan Militer”, pertanda demokrasi kita tersandera oleh militer dan kekuasaan dibaliknya. 

Advertisement

Pembungkaman 
Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) secara resmi merilis laporan pemantauan hak-hak digital di Indonesia untuk periode Triwulan I (Januari-Maret) 2026. Dalam laporan tersebut, SAFEnet menguraikan empat hal. Pertama, kebebasan berekspresi. Ini merupakan ukuran yang paling tebal dalam memberikan penilaian terhadap situasi demokrasi kita.

Pada triwulan pertama tahun 2026, terdapat sejumlah 45 kasus pelanggaran kebebasan berekspresi di ranah digital. Jumlah korban (terlapor) sebanyak 39 orang.  Hal ini menunjukkan kenaikan dibandingkan triwulan pertama tahun sebelumnya yaitu 34 kasus dengan 32 orang korban.

Pasal utama yang paling banyak digunakan untuk melakukan kriminalisasi adalah Pasal 433 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang mengatur tentang pencemaran nama baik secara tertulis. Berdasarkan latar belakang korban yang dilaporkan ke polisi, mayoritas adalah warga (netizen) sebanyak 14 orang (35,89 persen).

Dan lagi-lagi pelapor paling banyak dalam kasus pelanggaran kebebasan berekspresi di ranah digital berasal dari pejabat publik, yaitu sebanyak 5 orang (15,62 persen). Kedua, pembatasan terhadap akses internet. Pada triwulan pertama 2026, tercatat 26 pelanggaran hak akses internet, meningkat dari 22 kasus pada periode sama tahun sebelumnya.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pengawal Gubernur Kaltim Disorot, Castro: Tak Heran, Watak Pemimpin dan Ajudan Sama

Pengawal Gubernur Kaltim Disorot, Castro: Tak Heran, Watak Pemimpin dan Ajudan Sama

Castro Unmul sebut aksi arogan ajudan cermin watak Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud. Desak klarifikasi & minta maaf ke mahasiswa.

Investigasi Etik Unmul Tuntas, Ketua BEM KM dan 3 Mahasiswa Terancam Sanksi Rektorat

Investigasi Etik Unmul Tuntas, Ketua BEM KM dan 3 Mahasiswa Terancam Sanksi Rektorat

Komisi Etik Unmul serahkan hasil investigasi skandal BEM KM ke Warek III. 4 mahasiswa dituntut jawab kasus dana kebakaran & miras.

DPRD Kaltim Susun 4 Regulasi Pendapatan, Castro Sebut Daerah Panik Hadapi Krisis Fiskal

DPRD Kaltim Susun 4 Regulasi Pendapatan, Castro Sebut Daerah Panik Hadapi Krisis Fiskal

DPRD Kaltim kejar 4 ranperda pendapatan. Akademisi HTN Unmul Castro sebut daerah panik hadapi krisis fiskal akibat pemangkasan pusat.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer