Oleh: Muhammad Aufal Fresky, Esais asal Madura
KALTIMPOST.ID, Mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal lewat unggahan videonya di akun X, Sabtu (30/5/2025), menyarankan Presiden Prabowo Subianto mengurangi lawatan ke luar negeri. Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia tersebut menilai intensitas kunjungan Prabowo ke berbagai negara terlalu sering dan menelan biaya besar.
Sekali kunjungan, puluhan hingga ratusan miliaran rupiah digelontorkan. Dalam pandangannya, pengeluaran negara tidak hanya meliputi transportasi kepala negara, tetapi juga tim pendahulu, akomodasi, logistik, konsumsi, protokoler, pengamanan, uang harian delegasi, serta berbagai kebutuhan operasional lainnya.
Terkait hal itu, tentunya publik bertanya-tanya, sebenarnya apa hasil alias manfaat konkret dari setiap agenda diplomasi internasional yang dijalankan Prabowo. Mungkin sebagian dari kita pun sedikit bingung atau bahkan sangat bingung, kenapa semangat efisiensi anggaran justru bertolak belakang dengan frekuensi kunjungan internasional presiden. Seolah semua kunjungan yang dilakukan adalah hal yang wajib dan mendesak untuk kepentingan Indonesia.
Barangkali, bagi Prabowo, kunjungan internasional tidak bisa ditawar-tawar lagi sebab menyangkut harkat, martabat, dan masa depan bangsa. Tapi sekali lagi, kita tidak bisa menerima mentah-mentah ragam rasionalisasi yang diucapkan. Apapun alasan yang dikemukakan, sebagian dari kita juga tidak bisa begitu saja mengamininya begitu saja.
Baca Juga: Syahri, Sapi Virtual, dan Kegeraman Publik
Merujuk pada laman theconversation.com, dalam 15 bulan pemerintahan Prabowo, tercatat telah melakukan lebih dari 49 safari ke 28 negara. Setidaknya, Prabowo menghabiskan 95-112 hari di luar negeri. Padahal, pada 22 Januari 2025, Prabowo telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang memangkas perjalanan dinas pejabat hingga 50 persen sebagai bagian dari efisiensi anggaran.
Tidak heran jika Dino Patti Djalal secara terbuka mengoreksi sekaligus memberikan masukan atas sejumlah kunjungan presiden. Sebab, begitulah fakta yang sukar untuk ditepis bahwa publik pun mempertanyakan substansi dan keuntungan nyata yang bisa dinikmati oleh bangsa Indonesia. Jangan-jangan, sejumlah lawatan tersebut hanya bersifat seremonial dan formalitas tanpa ada dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
Kritikan dari warga negara terhadap pemerintah adalah sah-sah saja. Tidak perlu terkejut apalagi kebakaran jenggot sampai merasa terpojokkan. Sebab, saya sendiri mengamati gelagat yang demikian. Seolah kritikan dan masukan dari Dino Patti Djalal sebagai sebuah batu sandungan atau ancaman yang bisa mengusik kredibilitas pemerintah.
Buktinya, tidak berselang lama dari unggahan Dino, Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Teddy sibuk memberikan penjelasan dan menganggap sejumlah asumsi yang disampaikan Dino perlu diluruskan. Bahwa sebenarnya jumlah rombongan setiap kunjungan telah dipangkas dari yang pada periode sebelumnya 120 orang menjadi sekitar 50 hingga 60 orang.
Selain itu, Teddy menyebut, diplomasi presiden membuahkan hasil konkret seperti halnya kesepakatan tarif nol persen dengan Uni Eropa, realisasi investasi Rp2.430 triliun dalam satu setengah tahun terakhir, tambahan investasi sekitar Rp575 triliun dari Jepang dan Korea Selatan, penguatan kerja sama pertahanan, masuknya Indonesia ke BRICS, hingga dukungan kemanusiaan untuk Palestina.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
