Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ekspor Tenaga Kuli, Impor Tenaga Ahli

R
Penulis: Redaksi KP❯
Prof. Husaini Usman.
Prof. Husaini Usman.

Advertisement

Oleh:

Prof. Husaini Usman
Rektor UWGM Samarinda

BELAKANGAN ini publik Kalimantan Timur menyoroti masuknya tenaga ahli asal Jepang, Fumihide Takeuchi, sebagai penasihat Danantara. Pada saat yang sama, banyak warga Indonesia bekerja di Jepang sebagai pekerja sektor manual. Kontras ini memunculkan pertanyaan sederhana namun penting: mengapa Indonesia mengekspor tenaga kerja kasar, sementara pada saat yang sama mengimpor tenaga ahli?

Advertisement

Pertanyaan tersebut bukan untuk merendahkan martabat bangsa Indonesia ataupun menyalahkan Jepang. Jepang berhak mengirimkan tenaga ahli terbaiknya untuk bekerja secara profesional dan legal di Indonesia. Begitu pula warga Indonesia yang bekerja di luar negeri. Semua pekerjaan yang halal adalah mulia dan setiap profesi memiliki peran yang saling melengkapi.

Namun persoalannya bukan pada jenis pekerjaannya. Persoalan utamanya adalah mengapa setelah lebih dari 80 tahun merdeka, dengan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia masih lebih banyak mengekspor tenaga kerja pada level dasar dibandingkan mengekspor tenaga ahli yang dibutuhkan dunia?

Menurut teori Human Capital, pendidikan dan pelatihan menghasilkan kompetensi. Kompetensi menghasilkan barang dan jasa. Barang dan jasa menghasilkan pendapatan. Pendapatan pada akhirnya menghasilkan kesejahteraan. Teori ini menjelaskan bahwa kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya.

Advertisement

Jepang merupakan contoh yang menarik. Negara ini relatif miskin sumber daya alam, tetapi kaya sumber daya manusia. Sebaliknya, Indonesia dianugerahi kekayaan alam yang melimpah, namun masih menghadapi tantangan besar dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia.

Laporan terbaru United Nations Development Programme (UNDP) tahun 2025 menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada pada angka 0,728 atau peringkat 113 dunia. Sementara Jepang berada pada peringkat 20 dari 193 negara. IPM merupakan ukuran kesejahteraan yang mencerminkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan standar hidup masyarakat.

Sejarah Jepang pasca-Perang Dunia II memberikan pelajaran berharga. Setelah Hiroshima dan Nagasaki hancur akibat bom atom, Kaisar Hirohito dikisahkan bertanya, “Berapa guru yang masih tersisa?” Bukan berapa jenderal yang masih hidup. Kisah tersebut menggambarkan kesadaran bahwa kebangkitan bangsa harus dimulai dari pendidikan.

Jepang kemudian berinvestasi besar-besaran dalam pembangunan manusia. Banyak warganya dikirim belajar ke luar negeri untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasilnya dapat dilihat saat ini. Jepang berhasil menjelma menjadi salah satu kekuatan ekonomi dan teknologi yang diperhitungkan dunia.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Rayakan HUT ke-80, SPS Tegaskan Peran Media dalam Pembangunan IKN

Rayakan HUT ke-80, SPS Tegaskan Peran Media dalam Pembangunan IKN

HUT ke-80, SPS tegaskan peran media sebagai penjernih informasi di tengah arus disinformasi dan dukung pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Jumlah Penduduk PPU 206 Ribu Jiwa, Dampak IKN Belum Signifikan

Jumlah Penduduk PPU 206 Ribu Jiwa, Dampak IKN Belum Signifikan

Penduduk PPU per 30 Juni 2026 tembus 206.938 jiwa, naik 1.400 jiwa dari akhir 2025. IKN di Sepaku belum picu lonjakan penduduk signifikan.

Stok Darah PMI Balikpapan: Target 2.000 Kantong Per Bulan

Stok Darah PMI Balikpapan: Target 2.000 Kantong Per Bulan

PMI Balikpapan pastikan stok 2.000 kantong darah per bulan aman. Siap salurkan kebutuhan ke Samarinda hingga IKN.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer