Ketika Sebuah Kampung Dicap sebagai "Kampung Narkoba"

Oleh:

Damingun

Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis & Politik Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur - UMKT

"Ketika sebuah kampung lebih dikenal karena narkoba daripada nilai kemanusiaannya, yang sesungguhnya gagal bukan hanya penegakan hukum, melainkan seluruh tatanan sosial masyarakat."

Tidak ada satu pun masyarakat yang ingin tinggal di lingkungan yang dicap sebagai "kampung narkoba". Julukan tersebut bukan sekadar label kriminalitas, melainkan cerminan rapuhnya kehidupan sosial sebuah kawasan. Ketika suatu wilayah lebih dikenal sebagai pusat transaksi narkotika dibanding kehidupan warganya, sesungguhnya yang sedang runtuh bukan hanya keamanan lingkungan, tetapi juga fungsi keluarga, pendidikan, ekonomi, hingga kehadiran negara.

Di Indonesia, istilah "kampung narkoba" memang bukan istilah hukum. Sebutan itu lahir dari pemberitaan media, aparat penegak hukum, maupun masyarakat untuk menggambarkan kawasan yang dianggap menjadi pusat peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Fenomena ini dapat ditemukan di berbagai kota besar seperti Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar, hingga Batam.

Meskipun memiliki karakteristik yang berbeda, pola yang muncul hampir selalu sama. Kawasan tersebut umumnya berada di lingkungan padat penduduk dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang relatif tinggi. Transaksi narkoba berlangsung terang-terangan, jaringan bandar memiliki pengaruh yang kuat, sementara masyarakat hidup dalam ketakutan sehingga enggan melapor.

Ironisnya, setiap kali aparat melakukan penggerebekan, aktivitas tersebut sering kali hanya berhenti sesaat. Setelah situasi kembali tenang, jaringan lama muncul kembali atau digantikan jaringan baru. Karena itu, perang melawan narkoba sering diibaratkan seperti memangkas rumput liar: tumbuh kembali karena akar persoalannya tidak pernah benar-benar dicabut.

Ancaman bagi Kalimantan Timur

Kalimantan Timur tidak luput dari ancaman tersebut. Sebagai daerah dengan aktivitas ekonomi yang tinggi, didukung sektor pertambangan, pelabuhan, industri, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), provinsi ini memiliki mobilitas manusia dan perputaran uang yang besar. Situasi tersebut menjadi peluang yang dimanfaatkan jaringan narkotika.