Negara yang Bekerja

Oleh: Wildan Taufiq (Penggemar Kajian Budaya)

KALTIMPOST.ID - Dalam pembukaan Musyawarah Nasional XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Bandar Lampung, 10 Juni 2026, Presiden Prabowo Subianto mengajak para pengusaha membangun optimisme dan memperkuat nasionalisme sebagai fondasi menghadapi tantangan ekonomi.

Ajakan tersebut layak diapresiasi. Di tengah perlambatan ekonomi global, fragmentasi geopolitik dan kompetisi teknologi yang semakin ketat, pesimisme hanya akan melumpuhkan keberanian untuk berinvestasi, berinovasi, lebih-lebih mengambil risiko.

Namun, sejarah mengajarkan bahwa optimisme yang didasari nasionalisme tidak otomatis melahirkan kemajuan. Sejak gelombang dekolonisasi pada pertengahan abad ke-20, puluhan negara memperoleh kemerdekaan dengan modal yang hampir sama yakni nasionalisme yang menggelora, kekayaan sumber daya, dan tekad mengejar ketertinggalan.

Hasilnya ternyata sangat berbeda. Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan kemudian Tiongkok berhasil melakukan transformasi ekonomi. Sebaliknya, banyak negara lain tetap terjebak dalam pertumbuhan rendah, konflik politik, bahkan kemiskinan yang berkepanjangan. Nasionalisme hadir pada hampir semua negara tersebut, tetapi kemakmuran tidak.

Paradoks inilah yang kemudian mengubah arah kajian ekonomi pembangunan. Para ekonom dan intelektual tidak lagi bertanya mengapa sebagian bangsa memiliki semangat kebangsaan yang lebih kuat, melainkan mengapa bangsa yang sama-sama memiliki nasionalisme dapat menghasilkan capaian pembangunan yang sangat berbeda.

Pemikir Aljazair, Malek Bennabi, telah mengingatkan persoalan ini sejak pertengahan abad ke-20. Dalam The Conditions of the Renaissance (1948), Bennabi menjelaskan bahwa krisis masyarakat bukan semata persoalan kekurangan sumber daya atau manusia, melainkan persoalan peradaban (problem of civilization).

Lebih lanjut Bennabi menjelaskan persoalan peradaban itu sebagai ketidakmampuan mengorganisasikan potensi yang dimiliki menjadi kekuatan yang produktif. Dalam karya berikutnya, The Problem of Culture (1959), ia menegaskan bahwa kemajuan ataupun kemunduran masyarakat berkaitan erat dengan sistem gagasan yang membentuk organisasi sosialnya.

Bennabi tidak menolak pentingnya semangat kolektif, tetapi mengingatkan bahwa semangat hanya akan menghasilkan perubahan apabila ditopang oleh organisasi sosial yang mampu bekerja.

Temuan Bennabi memperoleh pembenaran dari berbagai penelitian mutakhir. Data Worldwide Governance Indicators Bank Dunia memperlihatkan pola yang menunjukkan negara-negara dengan efektivitas pemerintahan, kualitas regulasi, penegakan hukum, dan pengendalian korupsi yang tinggi hampir selalu menjadi negara dengan daya saing ekonomi yang kuat.