
Oleh:
Haris Zaky Mubarak
Analis, Peneliti, Kandidat Doktor Ilmu Sejarah Universitas Indonesia
WACANA pemerintah menerapkan skema ekspor komoditas strategis melalui satu pintu di bawah PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menjadi salah satu isu ekonomi yang paling menyita perhatian sepanjang pertengahan 2026. Batu bara, minyak sawit, dan ferroalloy termasuk komoditas yang direncanakan masuk dalam skema tersebut. Pemerintah menilai sentralisasi ekspor diperlukan untuk mengurangi praktik under invoicing, transfer pricing, serta meningkatkan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam.
Namun, di saat yang sama muncul laporan bahwa sejumlah importir di Tiongkok mulai menunda pembelian batu bara Indonesia sambil menunggu kepastian mekanisme baru. Situasi ini menunjukkan bahwa dalam perdagangan internasional, tujuan kebijakan saja tidak cukup. Yang lebih menentukan adalah kepastian aturan bagi para pelaku pasar.
Antara Pengawasan dan Kepastian Pasar
Gagasan ekspor satu pintu berangkat dari keyakinan bahwa Indonesia selama bertahun-tahun kehilangan potensi penerimaan akibat praktik ekspor yang tidak mencerminkan harga pasar. Karena itu, DSI diproyeksikan menjadi instrumen negara untuk mengawasi harga, pelaporan ekspor, serta memastikan nilai transaksi sesuai kondisi pasar internasional.
Secara teori, pendekatan ini memiliki dasar yang kuat. Douglass C. North (1990) menjelaskan bahwa institusi yang baik mampu menekan biaya transaksi dan mengurangi kegagalan pasar. Bila pengawasan ekspor menjadi lebih transparan, negara berpotensi memperoleh penerimaan fiskal yang lebih optimal. Di sisi lain, pemerintah juga berharap posisi tawar Indonesia sebagai salah satu eksportir batu bara terbesar dunia semakin kuat melalui koordinasi yang lebih terpusat.
Namun, logika pemerintah tidak selalu sejalan dengan persepsi pasar. Sejumlah importir Tiongkok memilih menunda kontrak karena belum memperoleh kepastian mengenai mekanisme pembayaran, pola kontrak, hingga hubungan antara eksportir dengan DSI. Dalam ekonomi perilaku, kondisi ini dikenal sebagai uncertainty aversion, yakni kecenderungan pelaku ekonomi menghindari keputusan ketika informasi yang tersedia belum memadai.
Laporan Reuters (2026) menunjukkan berbagai pertanyaan yang muncul, mulai dari siapa penerima pembayaran, bagaimana kontrak jangka panjang diperlakukan, hingga apakah transaksi tetap menggunakan dolar AS atau berubah menjadi rupiah. Ketidakjelasan tersebut menambah risiko bisnis yang sebelumnya tidak ada. Dalam perdagangan komoditas, sedikit saja ketidakpastian dapat mendorong pembeli mencari alternatif pasokan dari Australia, Rusia, atau Mongolia.
Pelajaran dari Sejarah
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!



