Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Syahwat Politik Dibalik Isu PPHN

R
Herdiansyah Hamzah.

Advertisement

Oleh: Herdiansyah Hamzah
Dosen Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

ISU Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) kembali hangat setelah pimpinan MPR RI menyerahkan draf konsep PPHN kepada Presiden Prabowo Subianto di istana kepresidenan.  Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menyebut bahwa salah satu poin penting dalam pertemuan dengan presiden adalah penyerahan resmi dokumen perancangan PPHN. 

Advertisement

Muzani menyebutkan bahwa draf PPHN yang sebelumnya masih diolah oleh tim kajian internal MPR, kini telah diserahkan kepada Presiden Prabowo untuk dibahas bersama. Namun anehnya, substansi dan produk hukum PPHN disebut belum final sehingga belum disampaikan ke publik. MPR seolah kucing-kucingan dengan publik. Ada yang hendak disembunyikan. 

Secara psikologis, menutup rapat informasi adalah cara untuk memisahkan kontrol dan pengawasan publik. Sangat disayangkan, cara-cara “kotor” semacam ini masih lazim dilakukan oleh lembaga negara yang selama ini mengklaim dirinya sebagai representasi rakyat banyak.

Di sisi lain, Presiden Prabowo welcome dengan isu PPHN ini. Dalam keterangannya, Ahmad Muzani menyebut bahwa pada prinsipnya presiden menyerahkan kembali kepada MPR guna membuat PPHN. Yang kelak bakal menjadi pedoman lintas pemerintahan.

Advertisement

Pasalnya, panduan pembangunan nasional itu bukan hanya dibuat untuk satu masa pemerintahan saja. Keberadaan aturan itu akan menjadi arah bagi jalannya pemerintahan dari satu periode ke periode selanjutnya. 

Bahkan Presiden Prabowo meminta agar PPHN bersifat mengikat bagi seluruh lembaga negara. Kendati pun wacana ini memicu perdebatan terkait bentuk payung hukum dan potensi amandemen UUD 1945. Artinya, isu PPHN ini pada dasarnya lebih tampak didorong oleh “syahwat politik” dibanding kehendak perbaikan bangsa ini.

Bukan hanya karena ia cenderung tertutup, tapi karena juga ia sebatas dikonsumsi di kalangan atas. Dikalangan para elite politik semata. Tidak lahir dari bawah, dari keresahan rakyat banyak.

Syahwat Politik

Alih-alih lahir dari keresahan rakyat banyak. Isu PPHN ini justru melahirkan kekhawatiran baru bagi publik. Apa niat MPR begitu menggebu-gebu mendorong lahirnya PPHN ini? Bisa dipastikan jika isu PPHN ini adalah agenda yang telah direncanakan (by design) sejak lama oleh para elite politik. Lahir dari persekongkolan untuk melancarkan agenda terselubung para elite politik.

Syahwat politik ini yang tercium oleh publik. Pertama, hendak mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Memang seolah-olah yang dimunculkan sebagai diskursus, adalah PPHN. Tapi publik tidak bodoh membaca jika PPHN pada dasarnya adalah “fase antara”, dimana sasaran tembak sesungguhnya adalah amandemen konstitusi.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Jokowi Bicara Posisi PSI di Koalisi Prabowo, Tegaskan Tak Ada Lagi Kader di Kabinet

Jokowi Bicara Posisi PSI di Koalisi Prabowo, Tegaskan Tak Ada Lagi Kader di Kabinet

Jokowi menyatakan tidak ada lagi kader PSI yang menduduki jabatan di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto.

Jadwal Pemilihan Wapres Baru Digeser ke 9 Desember, Ini Alasan Presiden Prabowo

Jadwal Pemilihan Wapres Baru Digeser ke 9 Desember, Ini Alasan Presiden Prabowo

Jadwal pemilihan wapres baru diundur ke 9 Desember 2026. Presiden Prabowo punya pertimbangan khusus untuk menentukan pengganti Gibran.

Isu Tawaran Wapres Pengganti Gibran ke PDIP, Megawati Pilih di Luar Pemerintahan

Isu Tawaran Wapres Pengganti Gibran ke PDIP, Megawati Pilih di Luar Pemerintahan

Pegiat media sosial Sutan Mangara Harahap mengungkap kabar dugaan tawaran Prabowo kepada kader PDIP untuk menjadi calon wakil presiden.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer