KALTIMPOST.ID - "Kekuasaan, melebarkan layar di laut lepas, punya godaannya sendiri. Kapal itu selamat bukan karena nakhodanya kuat. Kapal selamat karena sang nakhoda tahu ia bisa lemah.” Kutipan M Chatib Basri dalam artikelnya di Kompas (17/08/2026) berjudul “Odysseus dan Tali Republik” mengingatkan kita pada salah satu alegori paling memikat dalam ekonomi-politik.
Dalam mitologi Yunani, Odysseus meminta anak buahnya mengikat tubuhnya erat-erat pada tiang kapal saat melintasi pulau para Siren. Odysseus sadar akal sehatnya bisa lumpuh oleh nyanyian memikat yang menyesatkan pelaut hingga menabrakkan kapalnya ke karang tajam.
Dalam ekonomi-politik, "tali ikatan" itu adalah commitment mechanism (mekanisme komitmen): aturan institusional yang sengaja diciptakan untuk menahan pemerintah dari godaan pengeluaran jangka pendek (short-termism). Di Indonesia, salah satu "tali" terpenting penjaga kesatuan republik adalah Transfer ke Daerah (TKD).
Baca Juga: Produksi Terung Kaltim Anjlok 12 Persen, Kukar Masih Jadi Lumbung Utama
NYANYIAN SIREN DAN FENOMENA BENDERA DAERAH
Sebagaimana digambarkan Chatib Basri, pemerintah pusat hari ini berhadapan dengan nyanyian Siren baru: tingginya beban belanja proyek nasional, defisit anggaran, serta lonjakan bunga utang.
Demi menutup celah fiskal pusat, alokasi TKD dipangkas secara drastis. Hal ini mungkin terlihat seperti efisiensi yang logis. Namun, kebijakan ini mengabaikan realitas dasar ekonomi daerah yang masih menggantungkan 70–80 persen postur APBD-nya pada pusat.
Pemangkasan ini terasa makin kontradiktif ketika disandingkan dengan tema perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia: “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur”. Bagaimana mungkin "keadilan" dan "kemakmuran" dapat diwujudkan jika ruang gerak fiskal daerah dilumpuhkan secara sepihak?
Dampaknya bukan sekadar ekonomi, melainkan juga psikologis-politik. Fenomena munculnya pengibaran bendera-bendera daerah mendampingi Merah Putih di momen Hari Kemerdekaan adalah alarm peringatan yang nyata.
Itu bukan sekadar selebrasi identitas lokal, melainkan bentuk gugatan tersirat atas hilangnya makna "keadilan sosial" dalam alokasi anggaran nasional. Ketika daerah penghasil kekayaan alam seperti Kaltim merasa kontribusinya disedot namun hak pembangunan daerahnya dipangkas, benih resistensi spasial mulai bertumbuh.
RESILIENSI VS KECEPATAN
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
