Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

RS Bekokong dan Rapuhnya Tata Kelola Proyek Publik

S
Kornelius Sunardi.
Kornelius Sunardi.

Advertisement

Oleh:

Kornelius Sunardi

Jurnalis Kaltim Post

Advertisement

Ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda belakangan ini kembali menyibak sebuah teater ironi yang memilukan. Melalui perkara Nomor 40 dan 41/Pid.Sus-TPK/2026/PN Smr, publik Kutai Barat disuguhi pemandangan kontras.

Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kutai Barat, Dr. dr. Ritawati Sinaga, bersikukuh merasa tidak bersalah atas mangkraknya proyek Rumah Sakit (RS) Bekokong Tahap I. Sementara itu, Direktur Utama PT Bumalindo Prima Abadi (BPA), Suharto, tertunduk lesu dan melontarkan penyesalan mendalam.

Namun, drama di ruang sidang hanyalah permukaan. Di luar perdebatan hukum, silang sengkarut audit mulai dari pemangkasan anggaran drastis dari Rp105 miliar menjadi Rp48 miliar, pergeseran Detail Engineering Design (DED), hingga kontradiksi temuan antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyimpan catatan kelam tentang bagaimana fasilitas dasar rakyat dipertaruhkan demi proyek mercusuar yang berujung pada kerugian negara hingga miliaran rupiah.

Advertisement

Kasus RS Bekokong bukan sekadar pelanggaran administratif atau angka kerugian dalam lembar dakwaan. Peristiwa ini merupakan cerminan telanjang dari rapuhnya tata kelola proyek infrastruktur strategis di daerah.

Menilik perjalanan kasus ini, setidaknya ada tiga poin krusial yang harus direnungkan bersama oleh para pengambil kebijakan.

Pertama, hilangnya esensi pelayanan publik. Tujuan utama pembangunan fasilitas kesehatan di wilayah pedalaman seperti Kutai Barat adalah mendekatkan akses penyelamatan nyawa bagi masyarakat. Ketika proyek itu mangkrak menjadi bangunan tak berpenghuni, korban sesungguhnya bukan hanya kas negara, melainkan juga ribuan warga yang hak dasarnya terampas.

Suasana sidang dugaan Tipikor pembangunan RS Bekokong di PN Tipikor Samarinda.
Suasana sidang dugaan Tipikor pembangunan RS Bekokong di PN Tipikor Samarinda.

Kedua, rapuhnya pakta integritas dan pengawasan. Penandatanganan pakta integritas bebas korupsi sering kali hanya menjadi ritual seremonial. Faktanya, aturan normatif tersebut dapat runtuh ketika pengawasan teknis di lapangan gagal mendeteksi ketidakmampuan penyedia jasa sejak awal tahapan pengerjaan.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Puskesmas Sekolaq Darat Sosialisasikan 33 Standar Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat

Puskesmas Sekolaq Darat Sosialisasikan 33 Standar Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat

Puskesmas Sekolaq Darat sosialisasikan 33 standar pelayanan kesehatan melalui lokakarya lintas sektor di Kutai Barat.

Saksi Pokja Bantah Aliran Dana ke Eks Kadinkes dalam Sidang Dugaan Korupsi RS Bekokong

Saksi Pokja Bantah Aliran Dana ke Eks Kadinkes dalam Sidang Dugaan Korupsi RS Bekokong

Sidang dugaan korupsi proyek RS Bekokong kembali bergulir. Sejumlah saksi memberikan keterangan terkait proses tender dan administrasi proye

Sidang Kasus Korupsi RS Bekokong, Saksi Kunci Dadang Nuryanto Beberkan Aliran Dana   

Sidang Kasus Korupsi RS Bekokong, Saksi Kunci Dadang Nuryanto Beberkan Aliran Dana  

Persidangan perkara tindak pidana korupsi pembangunan RS Bekokong Tahap I oleh Dinas Kesehatan Kutai Barat tahun 2024 kembali gelar.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer