Oleh:
Arif Afandi
Sekretaris Bapelitbang PPU
KABUPATEN Penajam Paser Utara sedang berada pada persimpangan penting. Di satu sisi, daerah ini memperoleh peluang sejarah dari kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN). Di sisi lain, kapasitas fiskal daerah menghadapi tekanan yang tidak dapat diabaikan. Kondisi tersebut menuntut perubahan cara berpikir dalam merencanakan pembangunan.
PPU tidak cukup hanya menyusun daftar program dan kegiatan, kemudian berharap seluruhnya dapat dibiayai melalui APBD. Yang dibutuhkan adalah strategi pembangunan yang mampu menghubungkan kebutuhan daerah dengan berbagai sumber pembiayaan, kewenangan pemerintahan, prioritas nasional, serta perkembangan kawasan di sekitar IKN.
Keterbatasan fiskal seharusnya tidak semata-mata dibaca sebagai alasan untuk mengurangi program. Justru, kondisi ini menjadi momentum untuk menata ulang prioritas, memperkuat kualitas perencanaan, dan mengubah cara daerah mencari pembiayaan.
Pemerintah daerah perlu bergerak dari pola pikir “berapa besar anggaran yang tersedia” menuju pertanyaan yang lebih strategis: program apa yang paling penting, siapa yang memiliki kewenangan, dari mana sumber pembiayaannya, di mana lokusnya, dan manfaat apa yang dihasilkan bagi masyarakat serta perekonomian daerah?
Pertanyaan tersebut semakin penting ketika melihat posisi fiskal PPU. Dalam RPJMD 2025–2029, proyeksi pendapatan daerah disusun pada kisaran lebih dari Rp2 triliun. Namun, dalam RKPD, proyeksi pendapatan berada pada kisaran lebih dari Rp1,5 triliun. Sementara itu, baseline APBD 2026 telah mengalami penyesuaian terhadap perubahan kapasitas Transfer ke Daerah.
Artinya, ruang fiskal untuk membiayai seluruh agenda pembangunan harus dihitung kembali secara realistis. Pemerintah daerah tidak dapat lagi menggunakan pendekatan business as usual dalam menentukan prioritas belanja.
Menurut saya, persoalan utama PPU bukan semata-mata kekurangan anggaran, melainkan bagaimana membangun orkestrasi pembiayaan pembangunan. APBD tetap menjadi instrumen utama untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Namun, APBD harus ditempatkan dalam satu ekosistem pembiayaan bersama APBN, program kementerian/lembaga, transfer pusat, bantuan keuangan, pembiayaan alternatif yang sah, investasi, serta kolaborasi dengan dunia usaha.
Dengan pendekatan tersebut, APBN bukan pengganti APBD, melainkan instrumen pelengkap untuk membiayai program yang sesuai dengan kewenangan pemerintah pusat dan dapat dilokuskan di PPU.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
