Oleh: Muhammad Aufal Fresky, Penulis Buku “Empat Titik Lima Dimensi”
KALTIMPOST.ID, 28 tahun setelah runtuhnya Orde Baru, wajah demokrasi Indonesia sepertinya belum menunjukkan perkembangan yang begitu signifikan. Bahkan, yang ada menyebutnya stagnan, parahnya lagi ada yang mengatakan semakin mundur. Entahlah, setiap dari kita bebas berpendapat. Yang jelas, kehidupan demokrasi kita hari ini, dalam pandangan saya pribadi, masih dalam proses menuju demokrasi yang sehat dan bermartabat.
Memang, pasca-lengsernya Soeharto, hampir semua elemen bangsa bersorak gembira. Sebuah momentum jatuhnya rezim otoriter yang membelenggu kebebasan sipil dan pers menuju era Reformasi. Hanya saja, sayang seribu sayang, puluhan tahun sejak reformasi, cita-cita mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu seolah masih teramat jauh. Sebuah kenyataan yang sukar dipungkiri bahwa demokrasi kita telah dibajak segelintir elite politik dan ekonomi tanah air.
Belum lagi setiap hajatan lima tahunan, seperti halnya Pilpres dan Pilkada, rakyat hanya dijadikan sapi perah. Didekati dan dipersuasi sedemikian rupa dengan janji-janji politik serta tawaran uang untuk menggolkan hasrat politik kandidat tertentu. Apalagi, kita sukar menutup mata bahwa kongkalikong antara elite partai politik (parpol) dengan pengusaha atau oligarki itu membuat kepentingan rakyat semakin terpojokkan.
Bagaimana tidak, setiap Pemilu, para “donatur” atau penyokong dana dari kapitalis itu “bermain mata” dengan petinggi-petinggi parpol dalam rangka menyukseskan calonnya yang diusung, misalnya. Dalam hal tersebut, elite parpol membutuhkan dana untuk menjamin keberlangsungan hidup parpolnya serta untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya kekuasaan.
Di lain sisi, para kapitalis yang berperan sebagai penyokong dana/donatur bagi parpol tersebut juga berkepentingan untuk memperoleh kemudahan dalam mengakses berbagai macam sumber daya ekonomi yang dikehendaki. Sebab itulah, tidak usah terlalu terkejut bilamana ada pengusaha yang dengan leluasa mengendalikan penguasa lewat para kader parpol yang sedang menduduki jabatan strategis pada struktur lembaga negara. Maraknya politik transaksional tersebut digambarkan cukup gamblang oleh Aspinall dan Berenschot (2019) dalam buku Democracy for Sale.
Di dalamnya dipaparkan bahwa praktik demokratisasi di Indonesia pasca-Orde Baru sangat berkarakter klientelistik. Yaitu semacam hubungan transaksional antara pemberi keuntungan (patron) dan penerima bantuan yang menukarnya dengan dukungan politik (klien). Pada setiap tingkatan, institusi politik formal selalu dibayangi oleh politik informal. Kemudian melalui personalisasi jaringan, berbagai keuntungan material dialirkan. Politisi mendapatkan dana yang mereka butuhkan untuk berkampanye dan memenangkan Pemilu dengan memperdagangkan kontrak dan lisensi dengan pengusaha.
Salah satu dampak negatif dari klientelisme itu adalah sebagian pemimpin kita di eksekutif atau wakil-wakil kita di DPR/DPRD/DPD bekerja tidak sepenuh hati untuk rakyat sebagai pemberi mandat dan sekaligus pemegang kedaulatan tertinggi. Para pejabat tinggi kita justru menyibukkan diri menjadi pelayan oligarki.
Hal tersebut membuka celah yang lebar terjadinya penyalahgunaan wewenang. Tidak hanya itu, berbagai kebijakan, keputusan, aturan, dan program ditetapkan bisa saja tidak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan publik. Semua itu terjadi sebab telah terjadi “MoU” di belakang layar sebelum hajatan kelar. Dan ketika menjabat, para pemimpin tersebut akan mati-matian membela investornya. Rakyat, sekali lagi, tidak dijadikan prioritas utama. Yang terpenting bagi pejabat macam itu adalah “investor politiknya” serta kepentingan parpolnya itu sendiri. Kepentingan oligarki dan parpol, dalam kasus ini, mengalahkan kepentingan publik.
Terkait hal itu, secara terang benderang bisa kita saksikan sendiri bahwa demokrasi sama sekali tidak memberikan angin segar dalam kehidupan masyarakat sebab praktik klientelistik masih mengakar. Ditambah lagi, sebagian dari kita begitu dengan mudahnya memperjualbelikan hak suara kita, dengan harga murah pula. Menyikapi fenomena dan persoalan semacam itu, perlu kiranya kita kembali menggaungkan pentingnya pendidikan politik bagi setiap warga negara untuk menyembuhkan demokrasi kita yang barangkali sudah dalam keadaan sekarat.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
